Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. ANTARA/Dea N. Zhafira

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekomendasi itu diserahkan ke Jokowi pekan lalu.

"Tinggal menunggu respons Presiden," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Kamis (2/8).

Baca Juga

MK Putuskan TWK Konstitusional, Begini Tanggapan Novel Baswedan

Beka mengatakan pihaknya juga meminta waktu untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Hal itu penting dilakukan untuk menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses TWK.

"Supaya bisa menjelaskan secara lengkap temuan dan rekomendasi yang ada," ujar Beka.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Sebelumnya Jokowi mengatakan, TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5).

Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. (Pon)

Baca Juga

MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Sekat Setiap Jalan Masuk Menuju Jakarta saat Malam Tahun Baru
Indonesia
Polda Metro Jaya Sekat Setiap Jalan Masuk Menuju Jakarta saat Malam Tahun Baru

"Kami akan melakukan penyekatan di pintu-pintu masuk kota Jakarta," ucap Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo

[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal

Video serupa terkait klaim Amien Rais meninggal sempat beredar di Youtube, diunggah oleh akun Pena Istana pada 23 Mei 2021.

Kelompok MIT Diduga Rampok dan Bunuh 4 Petani di Poso
Indonesia
Kelompok MIT Diduga Rampok dan Bunuh 4 Petani di Poso

Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) kembali berulah. Mereka diduga merampok dan membunuh empat orang petani di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (11/5)

Baznas Yogyakarta Gelar Vaksinasi COVID-19 pada 525 Santri dan Kiai
Indonesia
Baznas Yogyakarta Gelar Vaksinasi COVID-19 pada 525 Santri dan Kiai

Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta menggelar vaksinasi COVID-19 pada ratusan santri dan kiai dari berbagai pondok pesantren di wilayah ini.

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama
Indonesia
KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kasubdit Transaksi Khusus Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak pada Kementerian Keuangan Wahyu Santoso, hari ini.

Anies Tak Banding Gugatan Polusi Udara yang Dikabulkan PN Jakpus
Indonesia
Anies Tak Banding Gugatan Polusi Udara yang Dikabulkan PN Jakpus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan 32 orang terkait polusi udara.

Gibran Terbitkan Aturan Bolehkan PTM hingga Pembukaan Tempat Wisata
Indonesia
Gibran Terbitkan Aturan Bolehkan PTM hingga Pembukaan Tempat Wisata

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Aturan yang dimaksud adalah diperbolehkannya pembelajaran tatap muka, resepsi pernikahan, hingga pembukaan tempat wisata.

Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding
Indonesia
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding

Merapi menyimpan berbagai mitos mistis yang bikin merinding.

Lonjakan Kasus COVID-19, PPKM Terpaksa Diterapkan Hampir di Seluruh Provinsi
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19, PPKM Terpaksa Diterapkan Hampir di Seluruh Provinsi

Airlangga mencatat ada 10 provinsi yang kasus aktif Corona-nya meningkat

Diterpa Isu Settingan Saat 'Blusukan', Begini Tanggapan Risma
Indonesia
Diterpa Isu Settingan Saat 'Blusukan', Begini Tanggapan Risma

Pekan depan dia berencana akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri