Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara. ANTARA/Dea N. Zhafira

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekomendasi itu diserahkan ke Jokowi pekan lalu.

"Tinggal menunggu respons Presiden," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Kamis (2/8).

Baca Juga

MK Putuskan TWK Konstitusional, Begini Tanggapan Novel Baswedan

Beka mengatakan pihaknya juga meminta waktu untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Hal itu penting dilakukan untuk menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses TWK.

"Supaya bisa menjelaskan secara lengkap temuan dan rekomendasi yang ada," ujar Beka.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Sebelumnya Jokowi mengatakan, TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes tersebut.

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5).

Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. (Pon)

Baca Juga

MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Efek Pandemi, 1 dari 2 di Rumah Tangga Masih Alami Penurunan Pendapatan
Indonesia
Efek Pandemi, 1 dari 2 di Rumah Tangga Masih Alami Penurunan Pendapatan

45 persen rumah tangga dengan anak kesulitan dalam memenuhi makanan bergizi cukup untuk anak-anak mereka.

DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu
Indonesia
DPD Sebut E-voting Bisa Hemat Anggaran Pemilu

Pelaksanaan Pemilu dengan mekanisme elektronik voting (e-voting) dinilai bisa menjadi solusi bagi kebutuhan anggaran pemilu saat ini sangat tinggi.

Rusia-Ukraina Panas, AS Sebut Rusia Kumpulkan Pasukan di Perbatasan
Dunia
Rusia-Ukraina Panas, AS Sebut Rusia Kumpulkan Pasukan di Perbatasan

Amerika Serikat mengirimkan bantuan pertahanan senilai USD 200 juta atau sekitar Rp 2,86 triliun.

Densus 88 Tangkap 16 Terduga Teroris di Sumbar
Indonesia
Densus 88 Tangkap 16 Terduga Teroris di Sumbar

Jumat (25/3) kemarin, Densus berhasil menangkap belasan terduga terorisme di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Pendaki Asal Jakarta Dievakuasi dari Gunung Lawu
Indonesia
Pendaki Asal Jakarta Dievakuasi dari Gunung Lawu

Seorang kendaki bernama Ardani Setiawan (23) asal Jakarta mengalami sesak napas saat berada di puncak Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Ada 400 Ribu Lebih Pelamar PNS Tak Lolos Verifikasi
Indonesia
Ada 400 Ribu Lebih Pelamar PNS Tak Lolos Verifikasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menutup pendaftaran seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Arus Balik Mudik Cetak Rekor Tertinggi 170.078 Kendaraan
Indonesia
Arus Balik Mudik Cetak Rekor Tertinggi 170.078 Kendaraan

Rekor arus balik tertinggi di sepanjang sejarah jalan tol di Indonesia kembali terjadi pada Sabtu (7/5), atau H+4 arus balik Lebaran 2022 ini. Volume lalu lintas kembali ke Jabotabek dari arah Timur (Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon dan Bandung) mencapai 170.078 kendaraan.

Firli Bahuri Janji Dalami Peran Azis Syamsuddin di Perkara Tanjungbalai
Indonesia
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
Indonesia
Luhut Perpanjang Sosialisasi Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

"Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan PeduliLindungi yang tadinya 2 minggu, bisa diperpanjang selama 3 bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan," ungkap Menko Luhut Pandjaitan

Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif
Indonesia
Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menegaskan tidak ada yang salah dengan pelantikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.