Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK KPK ke Jokowi Pekan Depan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan temuan dan rekomendasinya terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.

"Paling cepat minggu depan (menyerahkan rekomendasi). Saat ini masih edit tata bahasa, tata letak dan juga hal-hal teknis lainnya," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi, Rabu (18/8).

Baca Juga:

Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung

Komnas HAM berharap agar rekomendasi tersebut dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut Presiden Jokowi. Komnas HAM, kata Beka, akan terus memantau sikap yang diambil baik oleh Presiden maupun KPK dan BKN.

"Nanti monitoringnya didasarkan sikap Presiden, KPK dan BKN menanggapi laporan Komnas HAM.Kuncinya berdasar rekomendasi Komnas HAM ada di tangan Presiden," ujar Beka.

Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

Sebelumnya Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK pegawai KPK sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi ASN melanggar HAM. Hal itu disimpulkan berdasarkan pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap aduan 75 pegawai KPK tidak lulus TWK.

Sedikitnya terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK.

Baca Juga:

Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK

Kesebelas bentuk HAM yang dilanggar tersebut antara lain hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak atas kebebasan berpendapat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nurhayati, Pelapor Korupsi APBDes Citemu Layak Diberi Penghargaan
Indonesia
Nurhayati, Pelapor Korupsi APBDes Citemu Layak Diberi Penghargaan

"Berdasarkan aturan ini Nurhayati seharusnya berpeluang dapat reward minimal apresiasi sebagai warga negara yang baik," ujar Khairul.

Kasus Omicron di Jakarta Tembus 725 Orang, 75 Persen dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Kasus Omicron di Jakarta Tembus 725 Orang, 75 Persen dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

75 persennya atau sebanyak 545 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 180 lainnya adalah transmisi lokal.

Hari Ini Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Bali dan Sulawesi Tenggara
Indonesia
Hari Ini Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Bali dan Sulawesi Tenggara

Presiden Joko Widodo diagendakan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dan meninjau pameran industri kecil-menengah saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Senin (27/12).

Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI
Indonesia
Laksamana Yudo Margono Diprediksi Jadi Panglima TNI

Budi Gunawan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Jokowi akan dipercaya untuk memimpin Kemenko Polhukam

Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas 2 Ribu Hari Ini
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Atas 2 Ribu Hari Ini

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali menyentuh angka di atas 2 ribuan per hari.

PDIP Gelar Bukber hingga Ngaji Bareng Cak Nun
Indonesia
PDIP Gelar Bukber hingga Ngaji Bareng Cak Nun

PDIP menggelar acara buka puasa dan ngaji bareng bersama tokoh intelektual muslim Indonesia Muhammad Ainun Nadjib, Minggu (10/4).

Lagi, Penembakan Massal di AS Tewaskan 9 Orang di Tiga Kota
Dunia
Lagi, Penembakan Massal di AS Tewaskan 9 Orang di Tiga Kota

Penembakan terakhir menewaskan sembilan orang dan melukai lebih dari 24 orang di tiga kota pada Sabtu (4/6) malam dan Minggu (5/6) pagi.

Wagub DKI: Presiden Jokowi Akan Buka Formula E Besok
Indonesia
Wagub DKI: Presiden Jokowi Akan Buka Formula E Besok

Hajatan Jakarta E-Prix akan diselenggarakan pada Sabtu (4/6) besok.

Novel Baswedan Alih Profesi Jadi Youtuber Antikorupsi
Indonesia
Novel Baswedan Alih Profesi Jadi Youtuber Antikorupsi

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kini menjadi Youtuber setelah dipecat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 September 2021.

Puluhan Ribu Pelamar Siap Bersaing, Segini Besaran Gaji PNS Pemprov DKI
Indonesia
Puluhan Ribu Pelamar Siap Bersaing, Segini Besaran Gaji PNS Pemprov DKI

Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2021.