Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Penembakan Pendeta Yeremia ke Jokowi Peta papua. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Komnas HAM menyerahkan laporan hasil penyelidikan perkara kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Keprisidenan, Jakarta, Senin (16/11).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaska, selain soal Pendeta Yeremia, Komnas HAM mendiskusika olusi dialog damai terkait dengan kasus tersebut. Dan usulan Komnas HAM itu mendapat dukungan dari Presiden. Kasus-kasus kekerasan yang terus terjadi di Papua harus segera diputus.

"Dari situlah kemudian bisa dicarikan solusi damai masalah Papua. Komnas HAM akan melakukan suatu langkah-langkah sendiri untuk melakukan proses dialog damai. Kami juga berharap Presiden melakukan hal yang sama dan bersinergi menyelesaikan masalah Papua yang lebih komprehensif," kata Ahmad Taufan.

Baca Juga:

Pakar LIPI Tawarkan Tiga Resolusi Untuk Selesaikan Konflik Papua

Komnas HAM ingin ada penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Hal ini, supaya ada rasa keadilan, terutama bagi keluarga dan masyarakat di Papua.

"Kami minta misalnya penegakan hukum sebagai jalan untuk melakukan proses damai dan Presiden menyambut soal Papua. Presiden mendukung langkah Komnas HAM secara politik maupun kelembagaan. Kami minta pemerintah melakukan langkah sama supaya sinergi Komnas HAM, pemerintah, dan tokoh di Papua," katanya.

Pendeta Yeremia tertembak pada tanggal 19 September 2020. Berdasarkan keterangan saksi dan keluarga, Pendeta Yeremia sempat menyebu penembaknya merupakan anggota TNI bernama Alpius yang diakui merupakan anggota yang sering dibantu dan dianggap sebagai anak.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Foto: Antara).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Foto: Antara).

Pendeta Yeremia adalah mantan Ketua Klasis GKII Hitadipa Intan Jaya sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Theologia di Hitadipa dan penasihat GKII Wilayah 3 Papua di Hitadipa Intan Jaya Pendeta rutin memberikan pelayanan.

Kasus ini menimbulkan perdebatan panjang lantaran pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersikeras Pendeta Yeremia tewas setelah ditembak oknum TNI.

Sementara itu, pihak TNI maupun Polri justru menuding Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) alias TPNPB-OPM sebagai pihak yang telah membunuh pendeta tersebut.

Saat ini, Tim Investigasi Gabungan TNI AD masih menyelidiki keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani, di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020.

"Masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Tim Gabungan (TNI AD), apabila di kemudian hari sudah didapat alat bukti yang cukup akan dilaksanakan proses hukum," kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD, Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko, saat jumpa pers di Markas Pusat Polisi Militer TNI AD.

Baca Juga:

Pendekatan Kultural Solusi Penyelesaian Konflik Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja
Indonesia
PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja

uu cipta kerja, revisi uu cipta kerja, judicial review uu cipta kerja, mahkamah konstitusi, omnibus law

Foto Puan di Bungkusan Sembako Fraksi PDIP DPR Diklaim Bentuk Apresiasi
Indonesia
Foto Puan di Bungkusan Sembako Fraksi PDIP DPR Diklaim Bentuk Apresiasi

"Kami sebagai kader mewujudkan apresiasi kepada beliau sebagai Ketua DPR RI wanita pertama dan figur pemimpin yang kami banggakan," kata Junimart Girsang.

Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara
Indonesia
Irjen Napoleon Bonaparte Dituntut 3 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte.

Prabowo Pesan Dua Pesawat Airbus A400M
Indonesia
Prabowo Pesan Dua Pesawat Airbus A400M

Pesawat multi-peran ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan taktis udara ke udara.

KPK Sita Uang Rp 8 Miliar Terkait Kasus Suap "Ketok Palu" DPRD Jambi
Indonesia
KPK Sita Uang Rp 8 Miliar Terkait Kasus Suap "Ketok Palu" DPRD Jambi

KPK menyatakan sudah menyita uang miliaran rupiah dalam kasus dugaan suap "ketuk palu" Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

Sanksi Tilang Ganjil Genap Mulai Diberlakukan, Pelanggar Didenda Rp 500 Ribu
Indonesia
Sanksi Tilang Ganjil Genap Mulai Diberlakukan, Pelanggar Didenda Rp 500 Ribu

Ganjil genap di Jakarta resmi memberlakukan sanksi tilang, Rabu (1/9). Hukuman terberat yang dijatuhkan adalah denda sebesar Rp 500 ribu.

PTM Diberlakukan, Satgas COVID-19 Khawatirkan Siswa Terpapar di Angkot
Indonesia
PTM Diberlakukan, Satgas COVID-19 Khawatirkan Siswa Terpapar di Angkot

Para guru bersama Kepala Sekolah harus memahami alur pada saat siswa datang, hingga pada saat pulang.

Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi
Indonesia
Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi

Usai diperiksa KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku diserahkan uang senilai Rp 200 juta oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

KPK Serahkan Kasus Bupati Nganjuk ke Bareskrim Polri
Indonesia
KPK Serahkan Kasus Bupati Nganjuk ke Bareskrim Polri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mennyerahkan perkara dugaan suap jual beli jabatan yang menyeret Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.

PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua
Indonesia
PTM Bakal Dimulai, La Nyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua

Sejumlah daerah yang berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3 mulai bersiap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).