Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Penembakan Pendeta Yeremia ke Jokowi Peta papua. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Komnas HAM menyerahkan laporan hasil penyelidikan perkara kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Keprisidenan, Jakarta, Senin (16/11).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaska, selain soal Pendeta Yeremia, Komnas HAM mendiskusika olusi dialog damai terkait dengan kasus tersebut. Dan usulan Komnas HAM itu mendapat dukungan dari Presiden. Kasus-kasus kekerasan yang terus terjadi di Papua harus segera diputus.

"Dari situlah kemudian bisa dicarikan solusi damai masalah Papua. Komnas HAM akan melakukan suatu langkah-langkah sendiri untuk melakukan proses dialog damai. Kami juga berharap Presiden melakukan hal yang sama dan bersinergi menyelesaikan masalah Papua yang lebih komprehensif," kata Ahmad Taufan.

Baca Juga:

Pakar LIPI Tawarkan Tiga Resolusi Untuk Selesaikan Konflik Papua

Komnas HAM ingin ada penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Hal ini, supaya ada rasa keadilan, terutama bagi keluarga dan masyarakat di Papua.

"Kami minta misalnya penegakan hukum sebagai jalan untuk melakukan proses damai dan Presiden menyambut soal Papua. Presiden mendukung langkah Komnas HAM secara politik maupun kelembagaan. Kami minta pemerintah melakukan langkah sama supaya sinergi Komnas HAM, pemerintah, dan tokoh di Papua," katanya.

Pendeta Yeremia tertembak pada tanggal 19 September 2020. Berdasarkan keterangan saksi dan keluarga, Pendeta Yeremia sempat menyebu penembaknya merupakan anggota TNI bernama Alpius yang diakui merupakan anggota yang sering dibantu dan dianggap sebagai anak.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Foto: Antara).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Foto: Antara).

Pendeta Yeremia adalah mantan Ketua Klasis GKII Hitadipa Intan Jaya sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Theologia di Hitadipa dan penasihat GKII Wilayah 3 Papua di Hitadipa Intan Jaya Pendeta rutin memberikan pelayanan.

Kasus ini menimbulkan perdebatan panjang lantaran pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersikeras Pendeta Yeremia tewas setelah ditembak oknum TNI.

Sementara itu, pihak TNI maupun Polri justru menuding Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) alias TPNPB-OPM sebagai pihak yang telah membunuh pendeta tersebut.

Saat ini, Tim Investigasi Gabungan TNI AD masih menyelidiki keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani, di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020.

"Masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Tim Gabungan (TNI AD), apabila di kemudian hari sudah didapat alat bukti yang cukup akan dilaksanakan proses hukum," kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD, Letnan Jenderal TNI Dodik Widjanarko, saat jumpa pers di Markas Pusat Polisi Militer TNI AD.

Baca Juga:

Pendekatan Kultural Solusi Penyelesaian Konflik Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Banten Kaji Kembali Sekolah Tatap Muka Januari
Indonesia
Gubernur Banten Kaji Kembali Sekolah Tatap Muka Januari

Banten mengkaji kembali rencana pembukaan KBM secara tatap muka untuk SMA/SMK yang akan dilaksanakan mulai awal Januari 2021.

Sembilan Anggota KKB Tertembak saat Penyerbuan Satgas Nemangkawi
Indonesia
Sembilan Anggota KKB Tertembak saat Penyerbuan Satgas Nemangkawi

Penyerbuan TNI-Polri ke markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Puncak menyebabkan sembilan orang dari pihak gerombolan sparatis itu terkena tembakan.

Tiga Anggota Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Pembunuh Laskar FPI
Indonesia
Tiga Anggota Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Pembunuh Laskar FPI

"Tiga tersangka," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa (6/4).

Pemprov DKI Kembalikan Sejumlah Pengajuan Izin Pernikahan di Gedung
Indonesia
Pemprov DKI Kembalikan Sejumlah Pengajuan Izin Pernikahan di Gedung

DKI Jakarta telah menyetujui sekitar 30 gedung pertemuan dan hotel yang mengajukan perizinan kegiatan resepsi pernikahan saat PSBB transisi.

Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai
Indonesia
Keluarkan SE Penerapan UU ITE, Kapolri Minta Anak Buahnya Kedepankan Langkah Damai

Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir

Kejaksaan Dinilai Lakukan Penyitaan Aset yang Tidak Berhubungan dengan Jiwasraya
Indonesia
Kejaksaan Dinilai Lakukan Penyitaan Aset yang Tidak Berhubungan dengan Jiwasraya

Tindakan Jaksa melakukan penyitaan aset IIKP tersebut keliru

Ada Kepentingan Parpol di Balik Dukungan kepada Gibran dan Bobby di Pilkada 2020?
Indonesia
Ada Kepentingan Parpol di Balik Dukungan kepada Gibran dan Bobby di Pilkada 2020?

"Bisa saja diantara partai saling memberikan dukungan pada daerah yang memang satu partai membutuhkan partai yang lain," imbuh dia

Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing
Indonesia
Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing

Pemerintah Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prancis Emanuel Macron yang menyinggung agama Islam.

Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Hal Ini Terkait Wajib WFH 75 Persen Karyawan Swasta

Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan memberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen bagi karyawan swasta di wilayah Ibu Kota.

Kasatpol PP DKI Minta Anak Buahnya Tak Bosan Tindak Warga Langgar Prokes
Indonesia
Kasatpol PP DKI Minta Anak Buahnya Tak Bosan Tindak Warga Langgar Prokes

Pemerintah DKI Jakarta wajib melakukan pengawasan pada masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan baik.