Komnas HAM Sebut Polri Instansi Paling Banyak Diadukan Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2020.

"Kepolisian adalah instansi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan 758 aduan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Kamis (12/8).

Setelah instansi Bhayangkara, kata dia, Komnas HAM menerima aduan dari masyarakat terhadap korporasi sebanyak 455 pengaduan dan pemerintah daerah 276 pengaduan.

Baca Juga:

Komnas HAM Minta TNI Jadikan Kasus di Merauke Sebagai Pembelajaran

Komnas HAM secara keseluruhan menerima 2.841 pengaduan terhitung Januari hingga Desember 2020. Dari jumlah itu, yang paling banyak diadukan oleh masyarakat menyangkut hak atas kesejahteraan dengan 1.025 kasus.

Kemudian hak atas keadilan 887 kasus dan hak atas rasa aman 179 pengaduan. Selama lima tahun terakhir, tren pengaduan yang masuk ke Komnas HAM fluktuatif.

Pada 2016 Komnas HAM mendata setidaknya ada 7.183 berkas pengaduan yang masuk dari masyarakat. Jumlah itu turun menjadi 5.387 pengaduan pada tahun 2017.

Tangkapan layar Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik. (ANTARA/ (Muhammad Zulfikar)
Tangkapan layar Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik. (ANTARA/ (Muhammad Zulfikar)

Selanjutnya pada tahun 2018 pengaduan masyarakat naik menjadi 6.098 dan kembali turun menjadi 5.314 kasus pada periode tahun 2019. Terakhir, pada tahun 2020 pengaduan dari masyarakat turun menjadi 4.794 kasus.

Untuk diketahui, katanya, dalam satu kasus yang ditangani oleh Komnas HAM bisa terdiri atas satu hingga beberapa berkas pengaduan.

Pengaduan tersebut diterima atau ditampung oleh Komnas HAM melalui kantor yang terletak di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat maupun di lima kantor Perwakilan Komnas di Indonesia.

Baca Juga:

Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK

Selama pandemi COVID-19 terdapat perbedaan signifikan pada metode dan jumlah konsultasi masyarakat yang masuk ke Komnas HAM. Sepanjang tahun 2019 Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui sambungan telepon, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi.

Pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang berkonsultasi langsung ke Komnas HAM sebanyak 541 konsultasi dan pada tahun 2020 turun menjadi 206 konsultasi. Penurunan tersebut karena adanya pembatasan pertemuan tatap muka guna menghindari paparan COVID-19.

"Namun, pengaduan via surat elektronik terjadi peningkatan signifikan," ujar dia, seperti dikutip Antara. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen
Indonesia
Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen

Ketua DPD RI A La Nyalla Mahmud Mattalitti berpendapat bahwa Presidential Threshold terbaik adalah 0 persen.

Dua Bus Tabrakan di Purworejo, 1 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Dua Bus Tabrakan di Purworejo, 1 Orang Meninggal Dunia

Terjadi peristiwa tabrakan antara bus Murni Jaya bernomor polisi A 7790 KL dengan bus Efisiensi dengan nomor polisi AA 7023 OD di Jalan Purworejo-Yogyakarta tepatnya di Desa Jenar Wetan, Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis. Kejadian tersebut mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Dia adalah pengemudi bus Murni Jaya atas nama Slamet Heru Subagyo. Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sedangkan pengemudi bus Efisiensi atas nama Rudi Ruspendi mengalami luka berat

Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa
Indonesia
Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa

Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah.

DPR RI Tetapkan 7 Anggota DK Otoritas Jasa Keuangan
Indonesia
DPR RI Tetapkan 7 Anggota DK Otoritas Jasa Keuangan

DPR RI menyetujui 7 Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).

Komika Fico Fachriza Ditangkap Gegara Tembakau Gorila, Sore Ini Kasusnya Dirilis
Indonesia
Tangerang Pertahankan Penilaian sebagai Kota Layak Anak
Indonesia
Tangerang Pertahankan Penilaian sebagai Kota Layak Anak

Pemberian predikat daerah sebagai Kota Layak Anak diberikan setelah dilakukan penilaian yang objektif kepada 312 kabupaten/kota.

Penambahan Terendah COVID-19, Menkes Sebut Masyarakat Sudah Miliki Imunitas
Indonesia
Penambahan Terendah COVID-19, Menkes Sebut Masyarakat Sudah Miliki Imunitas

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah sebanyak 620 pada 11 Oktober 2021.

Giring Kritik Formula E, Ketua Pelaksana: Terima Kasih Motivasinya
Indonesia
Giring Kritik Formula E, Ketua Pelaksana: Terima Kasih Motivasinya

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, yang menilai gelaran Formula E kemarin jauh dari kata sukses.

KPK Akui AGM Sedang 'Bertarung' di Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
KPK Akui AGM Sedang 'Bertarung' di Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat

Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK mengamankan uang tunai sejumlah Rp 1 Miliar dan rekening bank atas nama Nur Afifah dengan saldo Rp 447 juta

Pemerintah Kurangi Masa Karantina Jadi 10 Hari dan 7 Hari
Indonesia
Pemerintah Kurangi Masa Karantina Jadi 10 Hari dan 7 Hari

Sebelumnya, masa karantina 14 hari diterapkan untuk WNI yang kembali dari negara dengan kasus omicron.Sementara karantina 10 hari dari negara lainnya.