Komnas HAM Sebut Penerapan PSBB Perlu Dibenahi Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

MerahPutih.com - Komnas HAM mendorong pemerintah dapat menata ulang kembali penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna meredam penyebaran COVID-19.

"Penting untuk menata ulang kembali soliditas, mempertegas platform dan orientasi penerapan PSBB, apakah orientasi utamanya adalah kepentingan ekonomi ataukah kepentingan hak atas kesehatan," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/4).

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Imigrasi Tolak 242 WNA Masuk ke Indonesia

Taufan menjelaskan, dorongan tersebut berawal dari catatan Komnas HAM terhadap tata kelola moda angkutan darat yang masif di tengah penerapan PSBB.

Catatan pada aspek moda angkutan darat itu misalnya adalah mengenai permintaan beberapa kepala daerah untuk menghentikan operasi KRL yang ditolak.

Menurut Taufan, penolakan tersebut menunjukan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang menjadi esensi penerapan PSBB masih berbenturan dengan kepentingan penyelamatan ekonomi.

Selain itu, permasalahan lain juga terjadi sehubungan dengan inisiatif kepala daerah yang mengambil kebijakan dalam rangka memutus penyebaran virus corona.

Hal itu yang terjadi pada saat Gubernur Maluku Murad Ismail mengambil keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala regional (PSBR).

Warga beraktivitas di sepanjang Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/4/2020) (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww)
Warga beraktivitas di sepanjang Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/4/2020) (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww)

Begitu juga penerapan PSBB di Papua yang diputuskan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri.

Taufan mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama agar tidak terjadi tarik-menarik kebijakan demi kepentingan masyarakat.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, salah satu catatan menonjol yakni soal tata kelola moda angkutan darat yang masif.

Semisal, ketika adanya permintaan beberapa kepala daerah yang ingin operasional kereta api listrik atau KRL dihentikan selama masa pembatasan sosial berskala besar berlangsung.

Namun, permintaan para kepala daerah itu justru ditolak oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Hal ini menunjukan, bahwa upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang menjadi esensi penerapan PSBB masih berbenturan dengan kepentingan penyelamatan ekonomi," kata Choirul.

Baca Juga:

Tarawih Pasti tidak Ada, Istiqlal Masih Tunggu Arahan untuk Salat Idul Fitri

Selain itu, Komnas HAM juga melihat masalah lainnya saat penerapan status PSBB yang malah diambil alih oleh daerah itu sendiri. Padahal dalam aturan yang ada, penerapan status PSBB itu harus seizin Kementerian Kesehatan.

Melihat catatan tersebut, Komnas HAM menilai penting untuk menata ulang kembali soliditas dan mempertegas platform dan orientasi penerapan PSBB.

"Apakah orientasi utamanya adalah kepentingan ekonomi ataukah kepentingan hak atas kesehatan?" tanyanya.

Komnas HAM juga berharap, pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama sehingga tarik menarik antarkepentingan ini dapat dikelola sedemikian rupa tanpa mengurangi tujuan semula diterapkannya PSBB dan untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Larangan Berlaku Mulai 24 April, Menteri Agama Beberkan Mudarat Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Positif COVID-19, Dahlan Iskan Masuk Isolasi RS di Surabaya
Indonesia
Positif COVID-19, Dahlan Iskan Masuk Isolasi RS di Surabaya

Dahlan Iskan memiliki riwayat medis transplantasi hati di tahun 2007

Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP
Indonesia
Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP

Setelah gagal menjadi wakil rakyat, pria kelahiran Makale 17 Januari 1986 itu ditunjuk Staf Khusus Edhy Prabowo pada Januari 2020

 Cegah Sebaran COVID-19, ASN dan TNI/Polri yang Nekat Mudik Terancam Kena Sanksi
Indonesia
Cegah Sebaran COVID-19, ASN dan TNI/Polri yang Nekat Mudik Terancam Kena Sanksi

Sanksi dalam kategori itu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

 Ditemukan Pasien Positif COVID-19 Tertular dari Surabaya, Bupati Klaten Tetapkan KLB
Indonesia
Ditemukan Pasien Positif COVID-19 Tertular dari Surabaya, Bupati Klaten Tetapkan KLB

Sri mengatakan satu pasien yang positif Covid-19 merupakan seorang pria berinisial T (48). Kini yang bersangkutan menjalani perawatan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

[Hoaks atau Fakta] Vaksin COVID-19 Berbentuk Vape
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Vaksin COVID-19 Berbentuk Vape

Vaksin Covid-19 buatan Pfizer diberikan dengan penyuntikan di bagian atas lengan. Vaksin ini diberikan dalam dua dosis dengan jarak 21 hari.

Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal
Indonesia
Merapi Muntahkan Abu Vulkanik, Penerbangan di Bandara Adi Soemarmo Normal

Hujan abu vulkanik hanya terjadi di kawasan lereng Gunung Merapi saja tidak sampai ke kawasan bandara

Hadapi Sidang Vonis, Dua Terdakwa Penyerang Novel Dengarkan Putusan dari Rutan
Indonesia
Hadapi Sidang Vonis, Dua Terdakwa Penyerang Novel Dengarkan Putusan dari Rutan

Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis tidak dihadirkan ke ruang sidang.

Terus Bertambah, Jumlah Korban Tewas Longsor Sumedang Capai 36 Orang
Indonesia
Terus Bertambah, Jumlah Korban Tewas Longsor Sumedang Capai 36 Orang

Total korban meninggal yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 36 oran dan 4 orang masih dinyatakan hilang.

Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki
Indonesia
Sidang Suap Fatwa MA, Djoko Tjandra Jadi Saksi Jaksa Pinangki

"Djoko Tjandra, Rahmat dan Claudia (saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata tim kuasa hukum Pinangki, Aldres Napitupulu

DPR Minta Grand Design Riset Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Minta Grand Design Riset Vaksin COVID-19

Desain riset dan inovasi pengembangan kemandirian obat, vaksin, dan alat kesehatan itu harus meliputi kerangka waktu dan infrastruktur distribusi vaksin.