Komnas HAM Sebut Pemerintah tak Bisa Sembarang Hapus Kewarganegaraan Ratusan Kombatan ISIS Aktivis yang tergabung dalam Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). Foto Antara/Andreas Fitri Atmoko

MerahPutih.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, sepanjang seseorang masih memenuhi syarat sebagai seorang warga negara dan sekalipun ia pernah terlibat terorisme, pemerintah harus tetap bertanggung jawab terhadap mereka.

Ahmad menanggapi soal adanya wacana pemulangan ratusan WNI terduga teroris yang bergabung dengan ISIS. Menurut dia, dalam undang-undang kewarganegaraan penghapusan kewarganegaraan sama sekali tak ada.

Baca Juga

Pengamat Curiga Pemulangan Ratusan WNI Kombatan ISIS Cuma Pengalihan Isu

Taufan mengatakan, pemerintah tidak bisa mengatakan ke dunia internasional bahwa sejumlah mantan anggota ISIS bukan warga negara Indonesia.

"Bisa enggak kita bikin kebijakan untuk dikeluarkan dari kewarganegaraan indonesia?," ujar Taufan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/2).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik

Jika langkah itu hendak ditempuh, lanjut Ahmad, pemerintah bisa mencontoh Inggris dan Jerman. Kedua negara itu sudah lebih dulu memberlakukan aturan penghapusan status kewarganegaraan bagi warganya yang terlibat terorisme.

"Ada potensi kecaman internasional. Kenapa, kalian Indonesia misalnya membuat satu kebijakan yang menimbulkan ada warga negara kalian yang stateless," katanya.

Baca Juga

PSI Minta Pemerintah Adili WNI Eks ISIS Jika Injakkan Kaki ke Indonesia

Ia mengatakan berdasarkan aturan internasional, sebuah negara tak boleh membiarkan warga negaranya tak memiliki kewarganegaraan atau stateless.

"Aturan internasional mengatakan enggak boleh ada stateless. Kalau Indonesia mau melakukan removal citizenship, bikin Undang-undang. Tiru Inggris dan Jerman," kata Ahmad Taufan.

Meski begitu, kebijakan removal citizenship tak lepas dari kritik internasional. Adapun membuat undang-undang baru membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, Taufan menyarankan agar Pemerintah melakukan profiling terhadap 600 WNI eks ISIS itu.

"Saran kami, profiling saja 600 itu. Pasti enggak sama kasusnya. Langkahnya mungkin adili internasional, atau minta negara ketiga adili, misalnya turki. Kerja sama dengan Turki supaya diadili di Turki," ujarnya.

Baca Juga

Ketua MPR Sebut Pemulangan Kombatan ISIS Bisa Ganggu Iklim Ekonomi dan Politik

Adapun opsi lainnya itu membiarkan mereka diadili oleh SDF (Syirian Democratic ForcesI) ataupun Kurdistan state.

"Walau ini unik ada komplikasi hukum karena Kurdistan itu baru Amerika yang akui sebagai negara. Indonesia juga belum. Apa boleh yang bukan negara mengadili warga negara kita?" ujarnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pejabat Kemensos Diciduk KPK
Indonesia
Pejabat Kemensos Diciduk KPK

Penangkapakan terhadap pejabat pembuat komitmen di Kemensos, tersebut terkait dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19.

Ini Penyebab Antrian Ambulance Saat Masuk RSD Wisma Atlet yang Viral di Medsos
Indonesia
Ini Penyebab Antrian Ambulance Saat Masuk RSD Wisma Atlet yang Viral di Medsos

antrian mobil ambulans tersebut diduga membawa pasien COVID-19 yang akan masuk ke rumah sakit dadakan tersebut.

Utamakan Keselamatan Siswa, Anies Belum Berani Buka Sekolah
Indonesia
Utamakan Keselamatan Siswa, Anies Belum Berani Buka Sekolah

"Mulainya masih di dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap pembelajaran jarak jauh. Tetapi di rumah," tutupnya.

Polisi Jadikan Eks Napi Asimilasi Tukang Bagi-Bagi Sembako
Indonesia
Polisi Jadikan Eks Napi Asimilasi Tukang Bagi-Bagi Sembako

Program ini bakal berlangsung sampai pandemi COVID-19

IDI Prediksi Vaksin Bisa Cegah Varian Baru Virus Corona
Indonesia
IDI Prediksi Vaksin Bisa Cegah Varian Baru Virus Corona

Pada kesempatan yang sama Zubairi Djoerban mengaku tak bisa membayangkan bila mutasi virus corona berkode B117 itu masuk ke Indonesia. Pasalnya, mutasi virus ini 71% lebih menular ketimbang virus corona awalnya.

Kelompok Paling Diuntungkan Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja Versi P3S
Indonesia
Kelompok Paling Diuntungkan Dibalik Pengesahan UU Cipta Kerja Versi P3S

Yang paling dirasakan dirugikan atas Omnibus Law Ciptaker ini adalah kaum buruh

Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak
Indonesia
Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak

Pasal untuk pelanggar gage yaitu Pasal 287 ayat 1 pelanggaran tentang rambu

[HOAKS atau FAKTA]: Program Mudik Sehat PSBB 2020 oleh Big Bird
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Program Mudik Sehat PSBB 2020 oleh Big Bird

Beredar pesan berantai sebuah poster berlogo perusahaan transportasi bus Big Bird.

ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada
Indonesia
ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada

Sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral

Dua Komisioner KPU RI Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dua Komisioner KPU RI Sembuh dari COVID-19

"Keduanya sudah negatif, alhamdulillah," kata Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU RI Ilham Saputra