Komnas HAM Sebut Aparat Lokal Tak Mampu Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Suasana konferensi pers pemerintah Kabupaten Sintang terkait jamaah Ahmadiyah. ANTARA/HO-Pemkab Sintang/am.

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Mabes Polri perlu turun tangan karena Polda Kalimantan Barat tak maksimal dalam menangani eskalasi sebelum peristiwa perusakan itu terjadi.

"Kami menganggap sekarang itu tidak bisa dilakukan secara maksimal oleh polda di sana," ujar Anam dalam konferensi pers, Senin (6/9).

Baca Juga:

Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Rumah Ibadah Jamaah Ahmadiyah di Sintang

Desakan Komnas HAM agar Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus ini adalah sebagai antisipasi supaya peristiwa serupa tak terjadi di wilayah lain.

Anam beralasan bahwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah di Sintang mempunyai tipologi yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya.

Misalnya, peristiwa perusakan tempat ibadah milik Ahmadiyah terjadi di sebuah wilayah yang sulit diakses.

Selanjutnya, informasi perusakan tersebut langsung ramai di media sosial tak lama setelah perusakan terjadi. Akibatnya, perusakan serupa pun terjadi di banyak tempat.

"Karenanya kami mendorong ini kasus diambil alih Mabes Polri untuk memastikan tidak boleh terjadi peristiwa yang sama di Kalimantan maupun di seluruh wilayah nusantara," tegas Anam.

Ia juga mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri itu merupakan salah satu akar diskriminasi yang terus dihadapi Ahmadiyah.

"Sejak awal Komnas HAM mendorong SKB ini dibatalkan," ujar Anam.

Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam saat ditemui wartawan di gedung Komnas HAM Jakarta, Senin (28/12/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam saat ditemui wartawan di gedung Komnas HAM Jakarta, Senin (28/12/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Anam mengatakan, apabila negara memang berkomitmen terhadap HAM dan hukum, sudah sepatutnya SKB tersebut dicabut.

Sebaliknya, apabila SKB tak segera dicabut, tindakan diskriminasi terhadap Ahmadiyah dikhawatirkan akan terus berulang.

"Cabut SKB itu karena faktanya adalah banyak kekerasan yang terjadi. Banyak tindakan diskriminasi yang terjadi," tegas Anam.

Terkait kasus perusakan tempat ibadah dan bangunan milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, Anam mengungkapkan bahwa banyak kasus serupa yang sebetulnya tak muncul di publik.

"Yang enggak muncul di publik juga banyak sebenarnya. Mulai dari tindakan-tindakan yang sederhana," katanya.

Baca Juga:

Perusakan Masjid Ahmadiyah, DPR Minta Masyarakat tidak Terprovokasi

Di samping SKB, Anam juga menyebut bahwa permasalahan diskriminasi lain yang dihadapi Ahmadiyah adalah terkait keberadaan aturan pendirian rumah ibadah.

Menurutnya, persoalan pendirian rumah ibadah banyak dihadapi Ahmadiyah di sejumlah wilayah.

"Itu dipersoalkan walaupun pendirian rumah ibadah tidak hanya dihadapi oleh teman-teman jemaah Ahmadiyah, tapi juga kelompok minoritas yang lain. Ini penting untuk dievaluasi," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (3/9).

Akibatnya, 72 jiwa atau 20 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh aparat keamanan gabungan. Polisi memastikan tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Setelah itu, ratusan aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi perusakan. (Knu)

Baca Juga:

Ratusan TNI-Polri Amankan TKP Perusakan Rumah Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Sintang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di KTT ke-39, Indonesia Ajukan Penguatan Kelembagaan ASEAN
Dunia
Di KTT ke-39, Indonesia Ajukan Penguatan Kelembagaan ASEAN

Indonesia mengusulkan agar High Level Task Force yang akan mulai bekerja tahun depan untuk mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025.

Berpotensi Bingungkan Penerus Anies, Pengajuan Utang Rp 4 Triliun ITF Sunter Ditolak
Indonesia
Berpotensi Bingungkan Penerus Anies, Pengajuan Utang Rp 4 Triliun ITF Sunter Ditolak

Anies menjelaskan pelunasan utang direncanakan akan dibayar pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 secara bertahap

Pencairan THR Bagi ASN, TNI dan Polisi Dimulai H-10 Lebaran
Indonesia
Pencairan THR Bagi ASN, TNI dan Polisi Dimulai H-10 Lebaran

Selain THR, pemerintah juga akan memberi gaji bulan ketiga belas sebagai bantuan pendidikan yang akan dilakukan mulai Juli 2022 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR.

M Taufik Dipecat Gerindra, Syarif: Dia Guru Bagi Saya
Indonesia
M Taufik Dipecat Gerindra, Syarif: Dia Guru Bagi Saya

Ia mengaku tak kuasa meneteskan air mata ketika mendengar kalimat perpisahan yang diucapkan Taufik setelah pemecatan tersebut.

Vaksinasi Booster Masih Minim, Pengusaha Diminta Buka Lagi Sentra Vaksinasi
Indonesia
Vaksinasi Booster Masih Minim, Pengusaha Diminta Buka Lagi Sentra Vaksinasi

Suntikan dosis penguat vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 26,63 persen dari total warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19, sebanyak 234.666.020 juta orang.

Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Menteri Zulhas Sebut Harga Bahan Pokok Stabil
Indonesia
Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Menteri Zulhas Sebut Harga Bahan Pokok Stabil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau Pasar Cik Puan, Pekanbaru, Riau, Senin (26/9).

Anies Dilaporkan ke Bawaslu karena Tabloid, PKS DKI Nilai Terlalu Berlebihan
Indonesia
Anies Dilaporkan ke Bawaslu karena Tabloid, PKS DKI Nilai Terlalu Berlebihan

"Saya kira terlalu berlebihan ya, gubernur lain membagikan kaus, sembako, dan lain-lain mengapa tidak dilaporkan?" tanya Azis ketika dihubungi awak media, Rabu (27/9).

Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan
Indonesia
Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah mengantongi nama calon ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sejarah Baru AS, 1 Jam 25 Menit Kekuasaan Tertinggi Negara Dipegang Perempuan
Indonesia
Sejarah Baru AS, 1 Jam 25 Menit Kekuasaan Tertinggi Negara Dipegang Perempuan

Pengamat menilai penyerahan kekuasaan singkat dari Biden kepada Harris itu tidak dihitung sebagai kenyataan seorang perempuan menjabat presiden AS.

Geser Libur Maulid Nabi, Wapres tak Mau Indonesia Terperosok lagi seperti India
Indonesia
Geser Libur Maulid Nabi, Wapres tak Mau Indonesia Terperosok lagi seperti India

Kebijakan ini diklaim sebagai langkah antisipasi peningkatan kasus COVID-19.