Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ada perbedaan keterangan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dengan pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Diketahui Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK), hari ini, Kamis (17/6). Pihak BKN sudah diperiksa Komnas HAM pada Rabu (9/7).

"BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami dan oleh KPK maupun oleh BKN. Sehingga ini memang harus kita dalami lagi," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK

Anam memastikan akan menelusuri lebih dalam perbedaan keterangan yang diberikan KPK dan BKN. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh soal perbedaan keterangan antara Nurul Ghufron dan BKN.

"Ada yang soal substansial, yang ini mempengaruhi secara besar kok kenapa ada hasil 75 dan hasil 1.200 sekian, secara substansial itu ada dan secara teknis itu juga ada. Jadi enggak bisa kami sebutkan," ujar Anam.

Sebelumnya Anam menyatakan, Komnas HAM masih memberikan kesempatan terhadap empat pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata serta Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa guna memenuhi undangan klarifikasi soal polemik TWK.

"Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Anam mengatakan, undangan permintaan klarifikasi sebelumnya dilayangkan Komnas HAM yang ditujukan kepada lima pimpinan dan sekjen KPK.

Ia mengatakan, Ghufron memenuhi undangan Komnas HAM sebagai perwakilan para pihak tersebut lantaran keputusan lembaga antirasuah bersifat kolektif kolegial antarpimpinan.

Namun begitu, kata Anam, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan guna mendalami kontribusi individu tiap pimpinan dalam keputusan pelaksanaan TWK. Sehingga, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab Ghufron.

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu pimpinan yang lain," katanya.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Sampaikan Dasar Hukum Pelaksanaan TWK ke Komnas HAM

Ia pun menyatakan telah menitipkan pesan kepada Ghufron untuk disampaikan kepada pimpinan KPK lainnya terkait pertanyaan itu.

"Kami juga memberikan pesan kepada Pak Ghufron sampaikan salam kami, salam dari tim ke pimpinan yang lain, bahwa ada pertanyaan pertanyaan yang enggak mungkin dijawab oleh Pak Ghufron yang tadi dalam proses," ujarnya.

Anam meminta kepada Ghufron agar menyampaikan pada empat pimpinan KPK lainnya agar memberikan klarifikasi terkait polemik TWK kepada Komnas HAM.

"Sekali lagi ini, sifatnya tidak hanya soal kolektif kolegial tapi kontribusi masing-masing pimpinan terhadap proses TWK ini," tutup Anam. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAI Daop 6 Kembali Operasikan KA Jarak Jauh
Indonesia
KAI Daop 6 Kembali Operasikan KA Jarak Jauh

PT KAI kembali mengoperasikan KA Jarak Jauh mulai Selasa (18/5) seiring berakhirnya larangan mudik

AHY: Saya Salut dengan Moeldoko
Indonesia
AHY: Saya Salut dengan Moeldoko

AHY menyatakan akan berkonsolidasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat

Fokus Pada Ekonomi Digital, ASEAN Keluarkan Digital Masterplan 2025
Indonesia
Fokus Pada Ekonomi Digital, ASEAN Keluarkan Digital Masterplan 2025

Masteplan ini menyangkut prosedur administrasi dan metode transfer data antarnegara anggota ASEAN yang menjadi dasar utama dalam mengadopsi transformasi digital (ASEAN Digital.

Rapid Test Bekas Dipakai di Bandara Kualanamu, DPR Sebut Insiden Memalukan
Indonesia
Rapid Test Bekas Dipakai di Bandara Kualanamu, DPR Sebut Insiden Memalukan

Terbongkarnya kasus dugaan penggunaan alat rapid test bekas di konter uji antigen Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara dinilai memalukan industri farmasi di tanah air.

PKS: Rakyat Dilarang Bepergian, TKA Tiongkok Malah Bebas Masuk
Indonesia
PKS: Rakyat Dilarang Bepergian, TKA Tiongkok Malah Bebas Masuk

Alifudin juga meminta pemerintah membatalkan atau memulangkan TKA China jika tidak sesuai prosesur, dan kami akan panggil pihak terkait agar hal ini tidak menjadi penyebab kembali tingginya kasus covid, kasian Rakyat, kemana mana dilarang, orang asing malah bebas masuk

Polda Metro Jaya Perketat Keamanan Empat Gereja Besar di Jakarta Saat Paskah
Indonesia
Polda Metro Jaya Perketat Keamanan Empat Gereja Besar di Jakarta Saat Paskah

Sebanyak empat gereja besar di Jakarta akan dijaga masing-masing 155 personel keamanan pada Jumat Agung dan perayaan Paskah.

Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar
Indonesia
Eks Anak Buah Anies Baswedan Didakwa Rugikan Negara Rp 152 Miliar

Eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan didakwa melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul mengakitbakan kerugian negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Polri Segera Terbitkan DPO untuk Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Polri Segera Terbitkan DPO untuk Jozeph Paul Zhang

Karena berada di luar negeri, Polri pun melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ditjen Imigrasi dan pihak Interpol.

Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug
Indonesia
Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug

Jumadi mengaku tidak mengetahui isi pertemuan tersebut

Pemkot Yogyakarta Kesulitan Terapkan Ganjil Genap di Lokasi Wisata
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Kesulitan Terapkan Ganjil Genap di Lokasi Wisata

Kondisi Kota Yogyakarta sangat terbuka. Kita ada 16 jalur akses jalan masuk. Makanya akan sulit untuk memisahkan apakah pengguna jalan adalah warga lokal atau wisatawan.