Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ada perbedaan keterangan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dengan pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Diketahui Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK), hari ini, Kamis (17/6). Pihak BKN sudah diperiksa Komnas HAM pada Rabu (9/7).

"BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami dan oleh KPK maupun oleh BKN. Sehingga ini memang harus kita dalami lagi," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK

Anam memastikan akan menelusuri lebih dalam perbedaan keterangan yang diberikan KPK dan BKN. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh soal perbedaan keterangan antara Nurul Ghufron dan BKN.

"Ada yang soal substansial, yang ini mempengaruhi secara besar kok kenapa ada hasil 75 dan hasil 1.200 sekian, secara substansial itu ada dan secara teknis itu juga ada. Jadi enggak bisa kami sebutkan," ujar Anam.

Sebelumnya Anam menyatakan, Komnas HAM masih memberikan kesempatan terhadap empat pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata serta Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa guna memenuhi undangan klarifikasi soal polemik TWK.

"Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Anam mengatakan, undangan permintaan klarifikasi sebelumnya dilayangkan Komnas HAM yang ditujukan kepada lima pimpinan dan sekjen KPK.

Ia mengatakan, Ghufron memenuhi undangan Komnas HAM sebagai perwakilan para pihak tersebut lantaran keputusan lembaga antirasuah bersifat kolektif kolegial antarpimpinan.

Namun begitu, kata Anam, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan guna mendalami kontribusi individu tiap pimpinan dalam keputusan pelaksanaan TWK. Sehingga, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab Ghufron.

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu pimpinan yang lain," katanya.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Sampaikan Dasar Hukum Pelaksanaan TWK ke Komnas HAM

Ia pun menyatakan telah menitipkan pesan kepada Ghufron untuk disampaikan kepada pimpinan KPK lainnya terkait pertanyaan itu.

"Kami juga memberikan pesan kepada Pak Ghufron sampaikan salam kami, salam dari tim ke pimpinan yang lain, bahwa ada pertanyaan pertanyaan yang enggak mungkin dijawab oleh Pak Ghufron yang tadi dalam proses," ujarnya.

Anam meminta kepada Ghufron agar menyampaikan pada empat pimpinan KPK lainnya agar memberikan klarifikasi terkait polemik TWK kepada Komnas HAM.

"Sekali lagi ini, sifatnya tidak hanya soal kolektif kolegial tapi kontribusi masing-masing pimpinan terhadap proses TWK ini," tutup Anam. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Hillary Clinton Terinspirasi Sri Mulyani dan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hillary Clinton Terinspirasi Sri Mulyani dan Jokowi

Akun Twitter dengan nama pengguna “RickyKardjono” mengunggah sebuah hasil tangkapan layar yang menyatakan bahwa dalam debat calon presiden Amerika Serikat di tahun 2016, Hillary Clinton menyatakan bahwa dirinya terinspirasi oleh Sri Mulyani dan Jokowi.

Industri Sawit Kinclong, Dana Pungutan Ekspor Capai 69 Triliun
Indonesia
Industri Sawit Kinclong, Dana Pungutan Ekspor Capai 69 Triliun

Langkah hilirisasi, menurut Eddy, merupakan bukti industri kelapa sawit telah menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia.

 Sandiaga: Kebijakan Tanpa Karantina Diperluas ke Seluruh Indonesia
Indonesia
Sandiaga: Kebijakan Tanpa Karantina Diperluas ke Seluruh Indonesia

Selama bulan Ramadan, masyarakat dapat melakukan ibadah secara bebas yang disesuaikan dengan level kepadatan di rumah ibadah selagi tetap menerapkan prokes.

Gibran Sebut BLT BBM Cair Awal Oktober 2022
Indonesia
Gibran Sebut BLT BBM Cair Awal Oktober 2022

Pencairan dilakukan pada awal Oktober dengan masing-masing KPM menerima Rp 600.000

Tarif Baru Angkutan Umum di Kabupaten Bogor
Indonesia
Tarif Baru Angkutan Umum di Kabupaten Bogor

"Maksimal kenaikannya Rp 2.000, dengan rincian, kenaikan tarif jarak terdekat Rp 1.000, kenaikan tarif jarak sedang Rp 1.500, yang terjauh Rp 2.000," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah

Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri
Indonesia
Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri

Brigadir NP telah menjalani penahanan di Mapolda Banten

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Indonesia
KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

“Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024,” ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (20/1).

Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024
Indonesia
Ketahanan Pangan Masuk Agenda Pembangunan Nasional 2022-2024

Pemerintah memasukan ketahanan pangan dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024 guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Farid Okbah Cs Dinilai Tak Bisa Mengelak, Jaringan Moderat: Mereka Mengakui Semua
Indonesia
Farid Okbah Cs Dinilai Tak Bisa Mengelak, Jaringan Moderat: Mereka Mengakui Semua

Sementara, ia menilai penangkapan Ahmad Zain An Najah tidak ada kaitannya dengan MUI

Tarif Angkutan Kota di Kaimana Papua Diminta Sesuai Harga Pertalite
Indonesia
Tarif Angkutan Kota di Kaimana Papua Diminta Sesuai Harga Pertalite

Tarif angkutan kota roda empat yang selama ini berlaku merupakan tarif lama yang ditetapkan sejak 2008.