Komnas HAM: Perdamaian di Papua Tantangan Terbesar Pemerintah Jokowi Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komnas HAM memberikan sejumlah catatan seputar komitmen penanganan masalah HAM selama tahun 2021. Saat ini, komitmen penanganan HAM kurang mendapatkan dukungan.

"Komitmen lisan Presiden (Joko Widodo) untuk lebih memberikan perhatian pada HAM, dalam 2021 ini belum mendapat dukungan nyata dari instansi-instansi lain di lapangan," kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Selasa (28/12).

Baca Juga:

Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR

Hal ini tercermin dari aduan yang masuk ke Komnas HAM. Sehingga aksi nyata mesti dibuktikan instansi pemerintah. Tahun 2022, aksi nyata dari instansi tersebut menjadi sangat ditunggu, seperti polisi, TNI, Kemendagri, KemenBUMN dan Pemerintah daerah,

Dia menjelaskan bahwa penyelesaian kasus HAM perlu kejelasan. Sehingga, semua pihak mesti memberikan dukungan nyata.

"Penyidikan Peristiwa di Paniai oleh Tim Penyidik JA, adalah batu ujian bagi semua pihak, terutama Jaksa Agung, dan penegak hukum lainnya," tuturnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, implementasi dari wacana dan janji pemerintah ditunggu oleh seluruh pihak, utamanya masyarakat di Papua.

"Untuk Papua meskipun sekarang ada wacana-wacana dari pemerintah pusat yang sudah lebih positif, untuk langkah-langkah perdamaian wacana positif itu masih harus dibuktikan dengan tindakan," kata Taufan.

Komnas HAM. (Foto: Antara)
Komnas HAM. (Foto: Antara)

Taufan mengatakan, langkah mewujudkan perdamaian di Papua merupakan tantangan terbesar pemerintah. Komnas HAM, kata dia, pasti akan berada paling depan untuk mendorong jalan perdamaian tersebut.

Taufan menambahkan, Komnas HAM telah menyampaikan proposal terkait rencana dan inisiatif Komnas HAM kepada Presiden dan para petinggi lembaga lainnya untuk menyukseskan niat perdamaian di Bumi Cendrawasih.

"Kita (harapkan) akan jalankan itu di 2022 dan tentu saja akan melibatkan banyak pihak di sana, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, agama maupun adat di Papua dan tidak menutup peluang juga untuk orang-orang bijak yang ada di Indonesia," katanya.(Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST
Indonesia
Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST

Dinas Sosial DKI Jakarta kembali menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai tahap 5 dan 6 yang diberikan kepada 124 Keluarga Penerima Manfaat.

Berhentikan Terduga Pelaku, KPI Janji Dampingi Korban Perundungan dan Pelecehan Seksual
Indonesia
Berhentikan Terduga Pelaku, KPI Janji Dampingi Korban Perundungan dan Pelecehan Seksual

KPI Pusat juga akan mendorong penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum yang berlaku

Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng Berimbas Buruk pada Petani Sawit
Indonesia
Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng Berimbas Buruk pada Petani Sawit

Pemerintah Jokowi telah menetapkan larangan ekspor minyak goreng ke luar negeri guna mengatasi stabilisasi harga di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi dari Institute For Development of Economic and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, bahwa langkah yang diambil pemerintah itu kurang tepat.

PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur
Indonesia
PKB Sebut Kewajiban Tes PCR Bagi Penumpang Pesawat Langkah Mundur

Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan

Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Disegel
Indonesia
Kantor Ormas Pemuda Pancasila dan FBR Disegel

Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyegelan terhadap kantor ormas Pemuda Pancasila dan juga Forum Betawi Rempug di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Foto Josephine Myrtle Corbin, Wanita yang Miliki Empat Kaki
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Foto Josephine Myrtle Corbin, Wanita yang Miliki Empat Kaki

Beredar sebuah narasi pada akun Instagram jevuska yang memperlihatkan foto seseorang yang memiliki empat kaki.

Panglima TNI Yang Baru Harus Hapus Kekerasan Militer ke Sipil
Indonesia
Panglima TNI Yang Baru Harus Hapus Kekerasan Militer ke Sipil

Hasil survei SETARA Institute yang melibatkan sekitar 100 ahli bidang pertahanan dan keamanan serta HAM, juga menujukkan mayoritas responden memilih panglima TNI yang baru perlu menempatkan masalah pelanggaran batas wilayah sebagai prioritas.

9 WNI Masih Terjebak di Ukraina, Kemlu: Kondisi Mereka Aman
Indonesia
9 WNI Masih Terjebak di Ukraina, Kemlu: Kondisi Mereka Aman

Kemlu mengklaim, mereka dalam kondisi aman dan pasokan logistik memadai.

LBH PP Muhammadiyah Jadi Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia
Indonesia
LBH PP Muhammadiyah Jadi Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditunjuk menjadi Kuasa Hukum Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyati. Kedua aktivis HAM tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 17 Maret 2022 lalu.

Anies Wajibkan 10 Persen Lahan Parkir Perkantoran Khusus untuk Sepeda
Indonesia
Anies Wajibkan 10 Persen Lahan Parkir Perkantoran Khusus untuk Sepeda

Pemprov DKI Jakarta segera melakukan edukasi kepada pengelola gedung perkantoran untuk menyediakan parkir khusus sepeda.