Komnas HAM Pastikan Tidak Ada Unsur Genosida Dalam Kerusuhan Wamena

 Komnas HAM Pastikan Tidak Ada Unsur Genosida Dalam Kerusuhan Wamena Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Tim Papua dari Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa kerusuhan Wamena tidak ada hubungannya dengan persoalan suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

Bahkan ia juga menyatakan bahwa tidak ada unsur genosida di dalam kasus yang terjadi di wilayah Papua itu.

Baca Juga:

Jangan Larut dalam Ketakutan, Kapolda Papua Undang Warga Balik ke Wamena

“Soal unsur Genosida itu nggak ada sama sekali,” kata Beka dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Para pengungsi akibat kerusuhan Wamena
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw saat berbincang dengan pengungsi dari Wamena di kompleks Masjid Al Aqso, Sentani, Jayapura, Selasa (1/10). (ANTARA/Evarukdijati)

Dalam penelusuran dan data yang diperolehnya, setidaknya ada 31 orang yang dinyatakan meninggal dunia.

“Jumlah korban yang memang terluka dan sampai meninggal ada 31 orang,” ujarnya.

Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa Komnas HAM tidak akan berhenti. Pihaknya akan terus bekerja dengan cara melakukan pemantauan dan investigasi sampai kasus tersebut terbuka jelas.

“Komnas sepakat melanjutkan kembali kasus Wamena itu. Kami akan tetap terus pantau dan investigasi sampai peristiwa di Wamena terang benderang,” tegasnya.

Dalam investigasinya, Beka menyampaikan bahwa dalam peristiwa kerusuhan itu ada pengerahan massa dengan jumlah besar dari kawasan bukti.

Untuk memastikannya bagaimana pola mereka berkomunikasi dan dimobilisasi sampai bisa melakukan serangan tersebut, Beka mengatakan bahwa Komnas HAM secara kelembagaan sudah meminta bantuan aparat keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri untuk melakukan investigasi.

“Kami minta polisi cari tahu bagaimana mobilisasi orang-orang itu saat peristiwa itu terjadi dan mereka datang koordinasinya daru mana,” terangnya.

“Sehingga kita bisa lebih tahu bagaimana detail peristiwa itu terjadi dan agar tidak ada gelombang lagi,” imbuh Beka.

Baca Juga:

Demi NKRI, KKSS Berharap Warganya Tidak Tinggalkan Wamena

Dalam perkembangannya ke depan, Beka berharap agar Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Wapres beserta para jajaran kementerian di Kabinetnya yang baru nanti, agar memberikan perhatian khusus terhadap Papua.

Setidaknya 3 bulan pertama dalam kepemimpinan Presiden Jokowi itu harus ada program prioritas yang terarah dan terukur untuk persoalan Papua itu.

“Ini momentum tepat dan hari minggu presiden dilantik dan Papua bisa jadi priorotas pertama dalam program presiden dan wapres nanti. Apalagi Indonesia sekarang menjadi anggota dewan HAM PBB,” tutupnya.(Knu)

Baca Juga:

Polisi Tetapkan Tiga Orang Masuk Dalam DPO Kerusuhan Wamena

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Dianggap Tengah 'Mengunci' Ruang Gerak Nasdem
Indonesia
PDIP Dianggap Tengah 'Mengunci' Ruang Gerak Nasdem

partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu 'mengunci' NasDem melalui Presiden Jokowi

 Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia
Indonesia
Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," kata Jokowi.

Saatnya Membangun KPK yang Baru
Indonesia
Saatnya Membangun KPK yang Baru

Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai perlu membangun KPK baru yang berbeda dari lembaga saat ini.

Gedung MNC Tower Peringkat 1 Perusahaan Swasta Penyumbang Kasus COVID-19
Indonesia
Gedung MNC Tower Peringkat 1 Perusahaan Swasta Penyumbang Kasus COVID-19

Kedua disusul oleh PT DNP, dengan 72 kasus positif COVID-19

Kurangi Beban Komjen Firli, IPW Desak Agus Rahardjo Cs Bongkar Dugaan Korupsi Cak Imin
Indonesia
Kurangi Beban Komjen Firli, IPW Desak Agus Rahardjo Cs Bongkar Dugaan Korupsi Cak Imin

Dengan diselesaikannya ketiga kasus ini, pimpinan baru KPK tidak terjebak dan terbebani pada utang kasus yang ditinggalkan Agus Raharjo cs.

Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19
Indonesia
Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19

Ia menjelaskan, dosis dan dampak penggunaan obat ini mesti petunjuk dokter.

Bangun Kampung Akuarium, PDIP Nilai Anies Langgar Perda RDTR
Indonesia
Bangun Kampung Akuarium, PDIP Nilai Anies Langgar Perda RDTR

Menurut Gembong, kebijakan penataan itu memang langkah Anies dalam menunaikan janji kampanye Pilkada DKI 2017 lalu.

Kapolda Metro dan Dandim Jakarta Pusat Datangi Pasar Atom
Indonesia
Kapolda Metro dan Dandim Jakarta Pusat Datangi Pasar Atom

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mendatangi Pasar Atom di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Olahan Ikan dari Tiongkok Bakal Susah Masuk Indonesia, Antisipasi Corona?
Indonesia
Olahan Ikan dari Tiongkok Bakal Susah Masuk Indonesia, Antisipasi Corona?

Kebijakan itu merupakan hal normal

Erick Thohir: Program Subsidi Gaji Rp600 Ribu Bisa Diteruskan
Indonesia
Erick Thohir: Program Subsidi Gaji Rp600 Ribu Bisa Diteruskan

Pemerintah memberikan subsidi kepada 15,7 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp 5juta hingga Desember 2020.