Komnas HAM Pastikan ada Praktik Perbudakan di Rumah Bupati Langkat Nonaktif Kerangke di rumah Bupati Langkat. (Foto: KPK)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan ada praktik kerja paksa dan praktik serupa perbudakan, yang dialami para penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam mengatakan, identifikasi temuan praktik kerja paksa itu didasarkan pada indikasi ketiadaan upah bagi para penghuni kerangkeng yang merupakan pekerja di perusahaan sawit milik Terbit.

Baca Juga

Polisi Telah Periksa 64 Saksi dan Bongkar Kuburan Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat

"Pertama, orang-orang (penghuni kerangkeng) tersebut tidak memiliki kemerdekaan untuk menentukan (nasib) dirinya sendiri. Mereka tidak punya ownership atau kepemilikan terhadap dirinya sendiri. Kedua, kontrol dari luar dirinya sangat kuat," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/3).

Selain tu, dia mengungkapkan, temuan bahwa para pekerja penghuni kerangkeng tersebut juga terancam sanksi apabila diketahui malas atau tidak bekerja di perusahaan sawit tersebut.

Secara umum, para penghuni kerangkeng mendapat perlakuan kejam dengan direndahkan martabatnya, bahkan kehilangan hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri.

"Praktik kerja paksa tersebut bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai negara hukum, yang telah meratifikasi Konvensi International Labour Organisation (ILO), di mana salah satunya mengatur tentang penghapusan kerja paksa," jelasnya.

Baca Juga

Bupati Langkat Akui Kerangkeng di Kediamannya Buat Anggota Pemuda Pancasila Pecandu Narkoba

Anam mengimbau seluruh korporasi atau perusahaan di Indonesia, khususnya di industri sawit, untuk tidak melakukan hal serupa kerja paksa dan praktik perbudakan seperti Bupati nonaktif Langkat tersebut.

Relasi-relasi yang memiliki nuansa praktik serupa perbudakan dan kerja paksa ini merupakan masalah serius bagi korporasi, apalagi korporasi yang memang mau mendunia dengan produknya yang dibutuhkan dunia.

Perusahaan itu harus mengikuti seluruh instrumen yang diatur dunia.

"Jika diketahui ada praktik kerja paksa, praktik serupa perbudakan, dan penyiksaan yang berhubungan dengan sebuah perusahaan sawit, maka masalah ini akan sangat serius terhadap produk sawit kita," katanya.

Komnas HAM juga mendorong pemberlakuan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala dari pihak korporasi, terkait potensi praktik kerja paksa atau perbudakan. Sehingga kondisi industri dan perusahaan di Indonesia menjadi semakin baik serta semakin menghargai nilai-nilai HAM.

Praktik bisnis yang sesuai koridor HAM tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menghormati HAM.

"Dengan demikian, segenap pihak terkait akan menikmati kesejahteraan secara bersama-sama dan sehormat-hormatnya," ujar Anam. (Knu)

Baca Juga

Polisi Dalami Jumlah Korban Tewas di Kasus Kerangkeng Bupati Langkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NU Tegaskan Tolak Segala Bentuk Politik Identitas
Indonesia
NU Tegaskan Tolak Segala Bentuk Politik Identitas

NU menolak secara tegas segala bentuk politik identitas dan melarang NU menjadi firqah atau kelompok identitas.

Survei IPS, Elektabilitas Prabowo 62,1 Persen dalam Head to Head Simulasi Capres
Indonesia
Survei IPS, Elektabilitas Prabowo 62,1 Persen dalam Head to Head Simulasi Capres

Dalam survei tersebut, jika Prabowo bertarung dengan Ganjar, Ketua Umum Partai Gerindra itu meraih suara 62,1 persen.

Kini, Satgas Madago Raya Tak Hanya Diisi Personel Laki-Laki
Indonesia
Kini, Satgas Madago Raya Tak Hanya Diisi Personel Laki-Laki

Ini adalah pengalaman pertama dari dua orang perempuan yang masing-masing telah memiliki dua anak tersebut

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Abdul Wahid ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2021.

Jokowi Senang Industri Baterai Listrik di Batang Bisa Serap 20 Ribu Tenaga Kerja
Indonesia
Jokowi Senang Industri Baterai Listrik di Batang Bisa Serap 20 Ribu Tenaga Kerja

Dan yang paling saya senang menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20 ribu orang

BEM RI Dukung Pernyataan Erick Minta Mahasiswa Jangan Hanya Sibuk Pergerakan
Indonesia
BEM RI Dukung Pernyataan Erick Minta Mahasiswa Jangan Hanya Sibuk Pergerakan

Tidak ada kata yang salah dalam ucapan Erick Thohir karna dalam kesempatan itu dijelaskan mengenai 5 tren disrupsi global

Mabes Polri Peringatkan Produsen Jangan Hambat Pendistribusian Minyak Goreng
Indonesia
Mabes Polri Peringatkan Produsen Jangan Hambat Pendistribusian Minyak Goreng

Satgas Pangan Polri masih terus menyelidiki kasus penimbunan minyak goreng yang terjadi di Makassar, Medan, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Banten.

Praktisi Hukum Nilai Mukernas Pemecatan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Tidak Sah
Indonesia
Praktisi Hukum Nilai Mukernas Pemecatan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Tidak Sah

Mukernas yang menghasilkan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP tidak sah.

Pertamina Bertanggung Jawab Atas Insiden Kecelakaan Truk BBM di Jalan Transyogi
Indonesia
Pertamina Bertanggung Jawab Atas Insiden Kecelakaan Truk BBM di Jalan Transyogi

PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf atas insiden kecelakaan mobil tangki dengan nomor polisi B 9598 BEH di Jalan Transyogi Gunung Putri, Bogor, sekitar pukul 15.29 WIB. Akibat peristiwa tersebut 11 orang dikabarkan meninggal dunia.

Ketua KPK Firli Bahuri Ultah, MAKI: Semoga Makin Hebat Memberantas Korupsi
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri Ultah, MAKI: Semoga Makin Hebat Memberantas Korupsi

"Selamat ulang tahun Pak Firli. Semoga makin hebat memberantas korupsi," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin, (8/11).