Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (ANTARA/Ardiles Leloltery)

MerahPutih.com - Polisi masih mengusut kasus pembunuhan terhadap empat warga sipil di Timika. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku pembunuhan dilakukan oleh 10 orang termasuk enam anggota TNI-AD.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua meminta agar kasus pembunuhan yang dibarengi mutilasi itu diusut hingga tuntas.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, kasus mutilasi terhadap empat warga yang berasal dari Kabupaten Nduga di Mimika telah mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Panglima TNI Turun Tangan dalam Kasus Pembunuhan 4 Warga Timika

Menurut Frits, berdasarkan catatan Komnas HAM Papua, Presiden Jokowi telah mengatakan sebanyak dua kali bahwa kasus mutilasi empat warga harus terbuka dan diselesaikan secara tuntas.

"Kemudian pernyataan dari Bapak Presiden itu juga telah diikuti oleh Panglima TNI jadi kami minta kasus ini harus diusut tuntas," katanya di Jayapura, Senin (5/9), seperti dikutip Antara.

Selain itu, pihaknya juga meminta bahwa ada proses penegakan hukum dalam artian tidak mereduksi perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pelaku.

Dia menjelaskan, setelah Komnas HAM mengikuti seluruh rekonstruksi di 10 titik sebagai tempat kejadian perkara (TKP) diduga para pelaku sebelumnya sudah merencanakan untuk menjalankan aksi tersebut.

Baca Juga:

Pelaku Pembunuhan 4 Warga Timika Berjumlah 10 Orang, 6 di Antaranya Anggota TNI

"Meski ada kesaksian dari warga sipil yang diduga mengubah kesaksian tetapi 90 persen tidak terbantahkan jika dari proses perencanaan hingga mengeksekusi korban tidak bisa dibantahkan lagi," ujarnya.

Dia menambahkan setelah Komnas HAM bertemu dengan pihak keluarga korban menyebutkan bahwa kasus mutilasi diserahkan sepenuhnya untuk diselesaikan sesuai mekanisme hukum.

"Ini pernyataan penting dari keluarga korban yang diharapkan kepada Komnas HAM untuk kami mendorong percepatan kasus ini," katanya. (*)

Baca Juga:

Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Terus Pantau Kesehatan 4 Jemaah Haji Masih Dirawat di Saudi
Indonesia
Kemenag Terus Pantau Kesehatan 4 Jemaah Haji Masih Dirawat di Saudi

Ada empat orang haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi.

Warga Dilarang Beraktivitas Dekat Gunung Dempo
Indonesia
Warga Dilarang Beraktivitas Dekat Gunung Dempo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, memberikan larangan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di Gunung Dempo mengingat status gunung yang terletak di Kota Pagaralam tersebut naik ke level waspada.

101,80 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
101,80 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua

Pemerintah terus menggenjot vaksinasi nasional COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

APDESI Kubu Surta Wijaya Klaim Punya SKT Kemendagri
Indonesia
APDESI Kubu Surta Wijaya Klaim Punya SKT Kemendagri

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surta Wijaya buka suara terkait tudingan organisasi ilegal, karena tidak memiliki surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM.

Penambahan Harian COVID-19 di Bawah Angka 3 Ribuan
Indonesia
Penambahan Harian COVID-19 di Bawah Angka 3 Ribuan

Tambahan kasus COVID-19 terus terjadi. Per Jumat (9/9), kasus positif mengalami kenaikan 2.804 kasus.

Miliki Akun Sipol, Bawaslu Makin Leluasa Awasi Peserta Pemilu dari Proses Pendaftaran
Indonesia
Miliki Akun Sipol, Bawaslu Makin Leluasa Awasi Peserta Pemilu dari Proses Pendaftaran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kini memiliki akses lebih luas dalam memantau tahapan pemilu.

Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam
Indonesia
Perpindahan Ibu Kota Negara Upaya Pemerintah agar Jakarta Tidak Tenggelam

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpengaruh besar dalam upaya penanggulangan Jakarta tenggelam pada 2050.

Polisi Datangi Pertama TKP Penembakan Brigadir J Ungkap Ekspresi Ferdy Sambo
Indonesia
Polisi Datangi Pertama TKP Penembakan Brigadir J Ungkap Ekspresi Ferdy Sambo

Ridwan menceritakan momen dirinya pertama kali datang ke rumah dinas Ferdy Sambo setelah Brigadir J tewas ditembak.

Operasi Pasar 3.000 Liter Minyak Goreng Digelar di Ciracas Jaktim
Indonesia
Operasi Pasar 3.000 Liter Minyak Goreng Digelar di Ciracas Jaktim

Saat ini harga beberapa bahan pokok melambung, seperti telur, cabai rawit dan merah, juga minyak goreng.

Alasan KPU Belum Proses Pergantian Nama Ketum PPP
Indonesia
Alasan KPU Belum Proses Pergantian Nama Ketum PPP

PPP dapat memperbaiki data kepengurusan saat masa perbaikan tanggal 15 sampai 28 September 2022 nanti.