Komnas HAM Papua Minta Kasus Pembunuhan 4 Warga Libatkan TNI Diusut Tuntas Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (ANTARA/Ardiles Leloltery)

MerahPutih.com - Polisi masih mengusut kasus pembunuhan terhadap empat warga sipil di Timika. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku pembunuhan dilakukan oleh 10 orang termasuk enam anggota TNI-AD.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua meminta agar kasus pembunuhan yang dibarengi mutilasi itu diusut hingga tuntas.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, kasus mutilasi terhadap empat warga yang berasal dari Kabupaten Nduga di Mimika telah mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Panglima TNI Turun Tangan dalam Kasus Pembunuhan 4 Warga Timika

Menurut Frits, berdasarkan catatan Komnas HAM Papua, Presiden Jokowi telah mengatakan sebanyak dua kali bahwa kasus mutilasi empat warga harus terbuka dan diselesaikan secara tuntas.

"Kemudian pernyataan dari Bapak Presiden itu juga telah diikuti oleh Panglima TNI jadi kami minta kasus ini harus diusut tuntas," katanya di Jayapura, Senin (5/9), seperti dikutip Antara.

Selain itu, pihaknya juga meminta bahwa ada proses penegakan hukum dalam artian tidak mereduksi perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pelaku.

Dia menjelaskan, setelah Komnas HAM mengikuti seluruh rekonstruksi di 10 titik sebagai tempat kejadian perkara (TKP) diduga para pelaku sebelumnya sudah merencanakan untuk menjalankan aksi tersebut.

Baca Juga:

Pelaku Pembunuhan 4 Warga Timika Berjumlah 10 Orang, 6 di Antaranya Anggota TNI

"Meski ada kesaksian dari warga sipil yang diduga mengubah kesaksian tetapi 90 persen tidak terbantahkan jika dari proses perencanaan hingga mengeksekusi korban tidak bisa dibantahkan lagi," ujarnya.

Dia menambahkan setelah Komnas HAM bertemu dengan pihak keluarga korban menyebutkan bahwa kasus mutilasi diserahkan sepenuhnya untuk diselesaikan sesuai mekanisme hukum.

"Ini pernyataan penting dari keluarga korban yang diharapkan kepada Komnas HAM untuk kami mendorong percepatan kasus ini," katanya. (*)

Baca Juga:

Panglima TNI Beri Jawaban Soal Isunya Tidak Harmonis dengan KSAD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR-KPU Sepakat Pendaftaran Capres dan Cawapres Digelar 19 hingga 25 Oktober
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Pendaftaran Capres dan Cawapres Digelar 19 hingga 25 Oktober

Komisi II DPR RI dan KPU menyepakati pendaftaran kontestan Pilpres 2023 digelar pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023.

Kondisi Ekonomi di 2023 Makin Kompleks
Indonesia
Kondisi Ekonomi di 2023 Makin Kompleks

Di masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting

13 Anggota TNI Diperiksa Imbas Ikut Serta Geruduk Polrestabes Medan
Indonesia
13 Anggota TNI Diperiksa Imbas Ikut Serta Geruduk Polrestabes Medan

Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan masih mendalami peran dan keterlibatan 13 prajurit yang ikut mendatangi Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, bersama Mayor Dedi Hasibuan pada hari Sabtu (5/8).

Ganjar Kena Sanksi, FX Rudy Dipanggil DPP PDIP Hari Ini
Indonesia
Ganjar Kena Sanksi, FX Rudy Dipanggil DPP PDIP Hari Ini

FX Hadi Rudyatmo menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres 2024.

BMKG Ungkap Penyebab Suhu Udara di Bandung Terasa Panas
Indonesia
BMKG Ungkap Penyebab Suhu Udara di Bandung Terasa Panas

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat suhu Kota Bandung terasa lebih panas.

KCI Pastikan Tarif KRL Jabodetabek Tidak Naik
Indonesia
KCI Pastikan Tarif KRL Jabodetabek Tidak Naik

"Dapat kami informasikan bahwa penyesuaian tarif KRL Jabodetabek itu tetap, tidak ada kenaikan, tidak ada penyesuaian," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, Kamis (4/5).

Komisi III DPR Bakal Panggil Sri Mulyani Cocokkan Data TPPU Versi Mahfud
Indonesia
Komisi III DPR Bakal Panggil Sri Mulyani Cocokkan Data TPPU Versi Mahfud

Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp 349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp 189 triliun sepanjang 2017-2019.

Indonesia Jadi Pemegang Saham Nomor 3 di Bank Pembangunan Islam
Indonesia
Indonesia Jadi Pemegang Saham Nomor 3 di Bank Pembangunan Islam

Hingga Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar USD 6,3 miliar.

PPIH Optimalkan Layanan Haji Hingga Akhir Operasional 4 Agustus 2023
Indonesia
PPIH Optimalkan Layanan Haji Hingga Akhir Operasional 4 Agustus 2023

Saat ini, masih ada satu peserta haji yang masih dicari, yaitu Idun Rohim Zen,87, yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Palembang.

Tiongkok Bantah Klaim AS Soal Pernyataan Prabowo Terkait Laut China Selatan
Dunia
Tiongkok Bantah Klaim AS Soal Pernyataan Prabowo Terkait Laut China Selatan

Menhan Prabowo Subianto diketahui melawat ke AS pekan lalu untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX.