Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta stigma tidak Pancasilais terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) disetop.

"Sejak awal Komnas HAM memberikan atensi terhadap stigma dan kami mengingatkan hentikan soal stigma terhadap semua kelompok termasuk yang mengikuti tes ini," kata Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (31/5).

Baca Juga:

Ingin Terlihat Pancasilais, Pimpinan KPK Targetkan Pelantikan 1 Juni 2021

Menurut Anam, stigma tidak Pancasilais, tak hanya berpengaruh terhadap karier dan individu pihak yang distigma. Tetapi juga dapat menghancurkan anak cucu mereka. Komnas HAM banyak menangani perkara yang berkaitan dengan stigmatisasi. stigmatisasi bisa berdampak pada kehidupan yang luas seperti kepidanaan, keperdataan hingga administrasi.

"Ada yang memang dulunya dia kena, anaknya juga kena, bahkan cucunya juga kena. Kedua, tidak hanya soal fisik tapi juga status hukum yang lain, soal keperdataan dan lain sebagainya. Itu gara-gara stigma," ujarnya.

Untuk itu, Komnas HAM meminta setiap pihak untuk menghentikan stigmatisasi, termasuk stigma tidak Pancasilais terhadap para pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Menurut Anam, stigma merupakan kejahatan yang sangat mendalam, serius dan berimplikasi panjang.

"Tidak hanya menimpa kita, menimpa lingkungan kita, menimpa banyak hal nantinya. Dan itu harus kita hindari secara bersama-sama," tegas dia.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya kuasa hukum 75 pegawai KPK yang tak lulus asesmen TWK, Saor Siagian, menegaskan bahwa tudingan tidak Pancasilais dan Taliban yang disematkan pada Novel Baswedan Cs hanya omong kosong.

"Tuduhan Taliban itu betul-betul isapan jempol, omong kosong, karena sebagian kawan-kawan ini beragama lain, dan mereka yang selama ini menunjukkan integritas komitmennya," kata Saor di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/5).

Untuk itu, Saor bersama Novel Baswedan dan sembilan orang pegawai KPK yang tak lulus asesmen TWK mendatangi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

"Karena ini sangat serius maka kami bersama dengan kawan-kawan, Novel Baswedan bersama dengan sembilan kawannya menemui Ketua Umum PGI saudara Gomar Gultom," ujarnya.

Baca Juga:

PGI Minta KPK dan BKN Buka Hasil Tes TWK

Menurut Saor, tuduhan pada 75 pegawai KPK yang dinilai sudah tidak bisa dibina serta Taliban itu merupakan fitnah yang sangat keji.

"Jadi itu yang kami serukan ke PGI, bahwa tuduhan-tuduhan yang disebut tidak bisa dibina atau antipancasila menurut saya fitnah yang sangat keji," tegas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Baru PPKM Level 4 Jawa-Bali, WFO Maksimal 25 Persen
Indonesia
Aturan Baru PPKM Level 4 Jawa-Bali, WFO Maksimal 25 Persen

Untuk sektor esensial diberlakukan kerja dari kantor atau work from office (WFO) dengan maksimal 25 persen dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Kepala Sekolah Bisa Gunakan Dana BOS Buat Beli Masker dan Alat Kebersihan
Indonesia
Kepala Sekolah Bisa Gunakan Dana BOS Buat Beli Masker dan Alat Kebersihan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah.

Masyarakat Disarankan Hentikan Aktivitas Tak Perlu, Epidemiolog: Bulan Depan Idul Adha
Indonesia
Masyarakat Disarankan Hentikan Aktivitas Tak Perlu, Epidemiolog: Bulan Depan Idul Adha

Sementara itu, untuk wilayah Bali, tidak terjadi lonjakan

Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah
Indonesia
Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah

Pemuda Minang akan melaporkan kembali Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru
Indonesia
1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru

Hoaks terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi.

Kedubes Prancis Kembali Didemo, Polisi Bakal Lakukan Pengalihan Jalan Thamrin
Indonesia
Kedubes Prancis Kembali Didemo, Polisi Bakal Lakukan Pengalihan Jalan Thamrin

Penutupan jalan protokol disesuaikan dengan situasi

Pemkot Solo Bikin Event Nasional Kontes Ikan Cupang Piala Wali Kota
Indonesia
Pemkot Solo Bikin Event Nasional Kontes Ikan Cupang Piala Wali Kota

"Event mendapatkan dukungan langsung dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ini merupakan event kontes ikan cupang pertama yang disupport langsung (Gibran)," katanya.

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," jelasnya.

Nekat Gelar Dangdutan, Wakil Ketua DPRD Tegal Jadi Tersangka
Indonesia
Nekat Gelar Dangdutan, Wakil Ketua DPRD Tegal Jadi Tersangka

Polisi menetapkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menggelar hajatan pernikahan anaknya.

Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 menuai keprihatinan mendalam.