Komnas HAM Minta Stigma Tidak Pancasilais Terhadap 75 Pegawai KPK Disetop Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai melaporkan pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta stigma tidak Pancasilais terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) disetop.

"Sejak awal Komnas HAM memberikan atensi terhadap stigma dan kami mengingatkan hentikan soal stigma terhadap semua kelompok termasuk yang mengikuti tes ini," kata Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (31/5).

Baca Juga:

Ingin Terlihat Pancasilais, Pimpinan KPK Targetkan Pelantikan 1 Juni 2021

Menurut Anam, stigma tidak Pancasilais, tak hanya berpengaruh terhadap karier dan individu pihak yang distigma. Tetapi juga dapat menghancurkan anak cucu mereka. Komnas HAM banyak menangani perkara yang berkaitan dengan stigmatisasi. stigmatisasi bisa berdampak pada kehidupan yang luas seperti kepidanaan, keperdataan hingga administrasi.

"Ada yang memang dulunya dia kena, anaknya juga kena, bahkan cucunya juga kena. Kedua, tidak hanya soal fisik tapi juga status hukum yang lain, soal keperdataan dan lain sebagainya. Itu gara-gara stigma," ujarnya.

Untuk itu, Komnas HAM meminta setiap pihak untuk menghentikan stigmatisasi, termasuk stigma tidak Pancasilais terhadap para pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Menurut Anam, stigma merupakan kejahatan yang sangat mendalam, serius dan berimplikasi panjang.

"Tidak hanya menimpa kita, menimpa lingkungan kita, menimpa banyak hal nantinya. Dan itu harus kita hindari secara bersama-sama," tegas dia.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya kuasa hukum 75 pegawai KPK yang tak lulus asesmen TWK, Saor Siagian, menegaskan bahwa tudingan tidak Pancasilais dan Taliban yang disematkan pada Novel Baswedan Cs hanya omong kosong.

"Tuduhan Taliban itu betul-betul isapan jempol, omong kosong, karena sebagian kawan-kawan ini beragama lain, dan mereka yang selama ini menunjukkan integritas komitmennya," kata Saor di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/5).

Untuk itu, Saor bersama Novel Baswedan dan sembilan orang pegawai KPK yang tak lulus asesmen TWK mendatangi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

"Karena ini sangat serius maka kami bersama dengan kawan-kawan, Novel Baswedan bersama dengan sembilan kawannya menemui Ketua Umum PGI saudara Gomar Gultom," ujarnya.

Baca Juga:

PGI Minta KPK dan BKN Buka Hasil Tes TWK

Menurut Saor, tuduhan pada 75 pegawai KPK yang dinilai sudah tidak bisa dibina serta Taliban itu merupakan fitnah yang sangat keji.

"Jadi itu yang kami serukan ke PGI, bahwa tuduhan-tuduhan yang disebut tidak bisa dibina atau antipancasila menurut saya fitnah yang sangat keji," tegas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pulang Ziarah, Korban Kecelakaan Bus di Sumedang Diyakini Mati Syahid dan Syahidah
Indonesia
Isu Pelarangan Pengibaran Merah Putih, Pengelola PIK Dipanggil Kemenkopolhukam
Indonesia
Isu Pelarangan Pengibaran Merah Putih, Pengelola PIK Dipanggil Kemenkopolhukam

Kemenkopolhukam memanggil pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik.

 Sejumlah Guru Terpapar COVID-19 Saat Uji Coba PTM
Berita
Sejumlah Guru Terpapar COVID-19 Saat Uji Coba PTM

Pemprov DKI akan fokus menekan laju penyebaran kasus COVID-19 dengan meningkatkan pengawasan terkait disiplin protokol kesehatan (prokes) dan menggenjot vaksinasi.

Komisi I DPR Setujui Andika Perkasa jadi Panglima TNI
Indonesia
Terdampak Banjir, Warga Karet Tengsin Dievakuasi ke Masjid Hingga Basemen Apartemen
Indonesia
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi
Indonesia
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi

Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. T

Kerumunan Pasar Tanah Abang Diduga Dorong Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Kerumunan Pasar Tanah Abang Diduga Dorong Penambahan Kasus COVID-19

Melihat kerumunan di Pasar Tanah Abang sejak 1 Mei lalu, petugas pun kesulitan apabila melakukan tracing. Hal ini karena kebanyakan pengunjung Pasar Tanah Abang bukanlah warga Jakarta.

Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum
Indonesia
Oknum Polantas Pakai Mobil Dinas untuk Pacaran Langsung Diproses Hukum

Beredar foto polantas menggunakan mobil dinas patroli untuk berpacaran.

Hadapi Mudik dan Idul Fitri, TNI-Polri Percepat Vaksinasi
Indonesia
Hadapi Mudik dan Idul Fitri, TNI-Polri Percepat Vaksinasi

"Vaksinasi terhadap personel TNI-Polri ini di persiapkan untuk pengamanan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri," kata Kapolri Sigit.

Surat Bebas COVID-19 Tidak Berlaku Saat Periode Larangan Mudik
Indonesia
Surat Bebas COVID-19 Tidak Berlaku Saat Periode Larangan Mudik

Penularan COVID-19 dalam perjalanan sangat mungkin terjadi dari seseorang yang telah positif COVID-19 kemudian secara tidak langsung meninggalkan droplet di beberapa bidang atau benda pada fasilitas umum.