Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan HAM disebut sedang menyempurnakan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

UU KKR adalah dasar hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan.

Baca Juga

Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

"KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM yang berat," kata Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin dalam keterangannya, Minggu (12/12).

Ia menjelaskan, dunia telah mengenal mekanisme ini sejak lama dan sudah ditempuh di berbagai negara. Misalnya, Afrika Selatan dan Korea Selatan, serta beberapa negara di Amerika Latin.

Wakil Ketua Komnas HAM ini menyebut, mekanisme itu ditempuh setelah pemerintahan-pemerintahan otoriter jatuh di negara-negara tersebut oleh gerakan pro demokrasi.

Baca Juga

Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta

Karena begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut serta melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Sampai hari ini, kata Amiruddin, penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui proses non-yudisial selalu menjadi wacana pemerintah dari tahun ke tahun.

"Ada baiknya pemerintah berhenti berwacana, dan mulai menunjukan langkah dan konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud langkah non-yudisial itu," ujarnya.

Amiruddin menyampaikan sampai hari ini Komnas HAM belum pernah dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun draft RUU KKR tersebut. Padahal Komnas HAM sudah seharusnya dilibatkan sejak dari awal.

"Jangan sampai draft RUU KKR disusun secara sepihak, yang kemudian hari mendatangkan penolakan. Sebab, di masa lalu yaitu tahun 2006, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan UU KKR yang telah disahkan oleh pemerintah," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Pandangan Wakil Ketua Komnas HAM Terkait Permendikbudristek No 30 /2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Sebut Revisi UU Narkotika Masih Terbuka
Indonesia
Anggota DPR Sebut Revisi UU Narkotika Masih Terbuka

Arsul menegaskan Komisi III sedang tidak melegalkan ganja secara bebas dan liar. Namun, yang benar adalah Komisi III sedang membuka opsi agar jika memang ganja bisa bermanfaat untuk keperluan medis maka harus dibuka kemungkinannya dengan syarat-syarat ketat dan bukan syarat bebas yang semau-maunya.

Realisasi Subsidi Melonjak di Maret 2022 Jadi Rp 38 Triliun
Indonesia
Realisasi Subsidi Melonjak di Maret 2022 Jadi Rp 38 Triliun

Kenaikan realisasi subsidi energi per Maret 2022 terjadi akibat adanya kenaikan volume BBM dan LPG seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.

TNI Gelar Acara Bakar Batu dan Berbagi Sembako di Distrik Tima
Indonesia
TNI Gelar Acara Bakar Batu dan Berbagi Sembako di Distrik Tima

"Kegiatan bakar batu ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi, doa bersama dan kebersamaan kami di daerah penugasan pegunungan tengah papua khususnya di daerah Distrik Tima," kata Danpos Tima Satgas Yonif Mekanis 203/AK Lettu Inf Rio Justin

Dasco Sebut Sandiaga Uno Sebentar Lagi Pindah ke PPP
Indonesia
Dasco Sebut Sandiaga Uno Sebentar Lagi Pindah ke PPP

Sandiaga Uno sebentar lagi akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin mencuat.

DPRD Sebut Penerapan ERP Bisa Raup Untung Rp 60 Miliar Per Hari
Indonesia
DPRD Sebut Penerapan ERP Bisa Raup Untung Rp 60 Miliar Per Hari

Ismail mengatakan bahwa keuntungan dari penerapan ERP mampu menambah pendapatan daerah hingga mencapai Rp 60 miliar per hari.

Dukungan NasDem Bikin Elektabilitas Anies Naik
Indonesia
Dukungan NasDem Bikin Elektabilitas Anies Naik

Anies kini berkembang menjadi figur alternatif kepemimpinan nasional dengan mengalirnya dukungan dari pemilih moderat.

 Kasus COVID-19 Melandai di Awal Tahun Ini
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai di Awal Tahun Ini

Penerima vaksinasi dosis penguat atau booster 1 meningkat dari 29,04 persen menjadi 29,13 persen.

Daerah Penyangga Harus Dilibatkan di Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta
Indonesia
Daerah Penyangga Harus Dilibatkan di Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta

DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yakni Bodetabek Punjur.

Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu
Indonesia
Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu

Nama koalisi masih akan dimatangkan. Tetapi, sudah ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara.

PPKM Dilanjutkan, Seluruh Daerah di Jawa-Bali Terapkan Level 1
Indonesia
PPKM Dilanjutkan, Seluruh Daerah di Jawa-Bali Terapkan Level 1

Daerah di luar Jawa-Bali, 385 kabupaten/kota berada di PPKM Level 1, dan hanya 1 kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di Level 2, serta tidak ada kabupaten/kota baik di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali yang berada di Level 3 dan Level 4,