Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Kementerian Hukum dan HAM disebut sedang menyempurnakan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

UU KKR adalah dasar hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disahkan.

Baca Juga

Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

"KKR adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan untuk pelanggaran HAM yang berat," kata Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin dalam keterangannya, Minggu (12/12).

Ia menjelaskan, dunia telah mengenal mekanisme ini sejak lama dan sudah ditempuh di berbagai negara. Misalnya, Afrika Selatan dan Korea Selatan, serta beberapa negara di Amerika Latin.

Wakil Ketua Komnas HAM ini menyebut, mekanisme itu ditempuh setelah pemerintahan-pemerintahan otoriter jatuh di negara-negara tersebut oleh gerakan pro demokrasi.

Baca Juga

Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta

Karena begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut serta melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Sampai hari ini, kata Amiruddin, penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui proses non-yudisial selalu menjadi wacana pemerintah dari tahun ke tahun.

"Ada baiknya pemerintah berhenti berwacana, dan mulai menunjukan langkah dan konsep yang jelas tentang apa yang dimaksud langkah non-yudisial itu," ujarnya.

Amiruddin menyampaikan sampai hari ini Komnas HAM belum pernah dimintai pandangan dan diajak berbicara secara formal untuk menyusun draft RUU KKR tersebut. Padahal Komnas HAM sudah seharusnya dilibatkan sejak dari awal.

"Jangan sampai draft RUU KKR disusun secara sepihak, yang kemudian hari mendatangkan penolakan. Sebab, di masa lalu yaitu tahun 2006, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan UU KKR yang telah disahkan oleh pemerintah," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Pandangan Wakil Ketua Komnas HAM Terkait Permendikbudristek No 30 /2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Terapkan Aturan Mudik Lebaran Hadapi Pemudik Nataru
Indonesia
Gibran Terapkan Aturan Mudik Lebaran Hadapi Pemudik Nataru

"Semua aturan itu akan saya pertegas lagi di SE Wali Kota Solo PPKM Level 3. Tenang saja, semua akan lebih jelas," kata Gibran.

Permintaan Khusus Menko PMK untuk Umat Kristiani saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Permintaan Khusus Menko PMK untuk Umat Kristiani saat Natal dan Tahun Baru

Perayaan Natal dan Tahun Baru yang berlangsung sebulan lagi jangan sampai mengikis kewaspadaan akan bahaya COVID-19.

Anies Sebut 16 Persen Paparan COVID-19 Varian Baru Menimpa Anak-anak
Indonesia
Anies Sebut 16 Persen Paparan COVID-19 Varian Baru Menimpa Anak-anak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau program vaksinasi masyarakat berusia 12 hingga 17 tahun di MAN 7 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (2/7).

Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK
Indonesia
Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK

Dalam dua hari, yakni Rabu (8/9) dan Kamis (9/9), Komisi XI DPR telah melakukan fit and proper test kepada 15 calon anggota BPK RI.

Tengah Terpuruk, Pengusaha Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
Indonesia
Tengah Terpuruk, Pengusaha Tolak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai

"Hampir 1.500 gerai ritel modern berhenti beroperasi dalam kurung waktu 18 bulan terakhir," kata Roy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (26/8).

Mobilitas Warga Jakarta Malah Meningkat saat PPKM Level 4, Ini Alasannya
Indonesia
Mobilitas Warga Jakarta Malah Meningkat saat PPKM Level 4, Ini Alasannya

Dibukanya sebagian sektor non-esensial dan non-kritikal menjadi penyebab utama mobilitas masyarakat yang meningkat di sekitar jalan arteri dan gerbang masuk wilayah DKI Jakarta.

Paripurna DPR Setujui 7 RUU Jadi UU
Indonesia
Paripurna DPR Setujui 7 RUU Jadi UU

Mulai tanggal 8-31 Oktober 2021 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Pembelajaran Tatap Muka di Jawa Barat Tergantung Kesiapan Sekolah
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Jawa Barat Tergantung Kesiapan Sekolah

SKB Empat Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, mewajibkan satuan pendidikan yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera menyediakan layanan PTM terbatas.

PDIP Gelar Pelatihan Kader, Targetkan Menang Pemilu 3 Kali
Indonesia
PDIP Gelar Pelatihan Kader, Targetkan Menang Pemilu 3 Kali

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Pelatihan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 yang dihadiri perwakilan pengurus partai terpilih dari tingkat provinsi dari seluruh Indonesia.

Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali
Indonesia
Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali

Hal ini seiring dengan penurunan kasus konfirmasi serta kasus aktif secara signifikan.