Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015 Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komnas HAM meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (15/10), Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menilai bahwa Kepmenaker No 260 Tahun 2015 menyebabkan diskriminasi, pelanggaran hak buruh migran perempuan, dan perdagangan manusia atau human trafficking.

"Hal ini harus dievaluasi oleh Presiden. Jadi, levelnya harus Presiden. Jadi, harus dievaluasi, dicabut, lalu Presiden menginstruksikan pada semua elemen yang menunjang, baik Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, termasuk juga Menteri Investasi untuk memikirkan hal ini," tutur Anam.

Baca Juga:

Komnas HAM Indikasikan Aksi Polisi 'Smackdown' Mahasiswa Demo Langgar HAM

Ia mengatakan, peraturan tersebut merupakan akibat dari tidak adanya hubungan legal yang baik dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, sehingga sering terjadi kekerasan kepada buruh migran yang sulit untuk ditangani oleh pihak berwenang.

"Kekerasan terhadap buruh migran di negara Timur Tengah sangat tinggi," ucap dia,

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Oleh karena itu, Anam berpandangan bahwa pemerintah harus bekerja keras dalam menata hubungan legal dan politik dengan berbagai macam negara, misalnya dengan negara-negara Timur Tengah, untuk memastikan warga negara Indonesia terlindungi dengan baik di negara-negara tersebut.

Selain terkait dengan Kepmenaker No 260 Tahun 2015, Anam juga mengatakan bahwa politik luar negeri, dalam konteks pelindungan buruh migran, juga harus dievaluasi oleh pemerintah.

"Saya setuju untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan memastikan hubungan itu di dalamnya ada pelindungan terhadap buruh migran serta Kepmenaker ini dicabut," kata Anam menegaskan.

Baca Juga:

Novel Baswedan Cs Masih Yakin Jokowi Tindaklanjuti Temuan Ombudsman dan Komnas HAM

Dalam rangka mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mencabut Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tersebut, Solidaritas Perempuan dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengadakan konferensi pers secara virtual pada Kamis (14/10) lalu. (Knu)

Baca Juga:

Dilaporkan Luhut ke Polisi, Fatia KontraS Ngadu ke Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ambisi Menpora: Indonesia Tembus 10 Besar Olimpiade Satu Dekade Lagi
Olahraga
Ambisi Menpora: Indonesia Tembus 10 Besar Olimpiade Satu Dekade Lagi

Peringkat terbaik yang pernah diraih kontingen Indonesia posisi 24 di Olimpiade Barcelona 1992.

Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan
Indonesia
Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan

Polri juga mengajak masyarakat untuk memantau dan mencermati kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri

Ubah Kebijakan Trump, Biden Dinilai Lakukan Perselisihan Eksekutif
Dunia
Ubah Kebijakan Trump, Biden Dinilai Lakukan Perselisihan Eksekutif

Profesor madya di Marquette University Julia Azari menegaskan, tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump.

Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat
Indonesia
Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat

Upacara peringatan akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Akses SIM Online Tersendat, Polisi Sebut Karena Antrean
Indonesia
Akses SIM Online Tersendat, Polisi Sebut Karena Antrean

Korlantas pun memberikan alasan yang menjadi penyebab susahnya masyarakat mendownload atau masuk dalam aplikasi Digital Korlantas Polri.

Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Punya Konsep dan Strategi Atasi Varian Corona Baru dari Inggris

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengklaim telah mempunyai solusi penanggulangan virus corona varian baru atau virus jenis B117-UK dari Inggris.

Kasus Asabri, Kejagung Sita Hotel Milik Benny Tjokro di Sukoharjo
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Sita Hotel Milik Benny Tjokro di Sukoharjo

"Ya benar, ada penyitaan aset berupa bangunan hotel (Hotel Brothers) di Sukoharjo terkait kasus dugaan korupsi Asabri," ujar Tatang, Senin (5/4).

Amien Rais Temui Jokowi di Istana, Kuasa Hukum Rizieq: Nyalinya Masih Besar
Indonesia
Amien Rais Temui Jokowi di Istana, Kuasa Hukum Rizieq: Nyalinya Masih Besar

Aziz Yanuar pun bersyukur dengan adanya pertemuan antara Amien Rais dengan Jokowi

Wagub Pastikan Ambulans DKI Bekerja 24 Jam Tangani Jenazah COVID-19
Indonesia
Wagub Pastikan Ambulans DKI Bekerja 24 Jam Tangani Jenazah COVID-19

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan ambulans gawat darurat (AGD) Dinkes berkerja non-stop untuk masyarakat dalam penanganan kasus COVID-19.

Polresta Surakarta Waspadai Gerakan Terorisme
Indonesia
Polresta Surakarta Waspadai Gerakan Terorisme

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, mengantisipasi adanya gerakan terorisme pada saat pergantian tahun.