Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015 Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komnas HAM meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (15/10), Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menilai bahwa Kepmenaker No 260 Tahun 2015 menyebabkan diskriminasi, pelanggaran hak buruh migran perempuan, dan perdagangan manusia atau human trafficking.

"Hal ini harus dievaluasi oleh Presiden. Jadi, levelnya harus Presiden. Jadi, harus dievaluasi, dicabut, lalu Presiden menginstruksikan pada semua elemen yang menunjang, baik Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, termasuk juga Menteri Investasi untuk memikirkan hal ini," tutur Anam.

Baca Juga:

Komnas HAM Indikasikan Aksi Polisi 'Smackdown' Mahasiswa Demo Langgar HAM

Ia mengatakan, peraturan tersebut merupakan akibat dari tidak adanya hubungan legal yang baik dengan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, sehingga sering terjadi kekerasan kepada buruh migran yang sulit untuk ditangani oleh pihak berwenang.

"Kekerasan terhadap buruh migran di negara Timur Tengah sangat tinggi," ucap dia,

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Oleh karena itu, Anam berpandangan bahwa pemerintah harus bekerja keras dalam menata hubungan legal dan politik dengan berbagai macam negara, misalnya dengan negara-negara Timur Tengah, untuk memastikan warga negara Indonesia terlindungi dengan baik di negara-negara tersebut.

Selain terkait dengan Kepmenaker No 260 Tahun 2015, Anam juga mengatakan bahwa politik luar negeri, dalam konteks pelindungan buruh migran, juga harus dievaluasi oleh pemerintah.

"Saya setuju untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan memastikan hubungan itu di dalamnya ada pelindungan terhadap buruh migran serta Kepmenaker ini dicabut," kata Anam menegaskan.

Baca Juga:

Novel Baswedan Cs Masih Yakin Jokowi Tindaklanjuti Temuan Ombudsman dan Komnas HAM

Dalam rangka mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk mencabut Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tersebut, Solidaritas Perempuan dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengadakan konferensi pers secara virtual pada Kamis (14/10) lalu. (Knu)

Baca Juga:

Dilaporkan Luhut ke Polisi, Fatia KontraS Ngadu ke Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Hari Ini
Indonesia
DKI Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Hari Ini

Wilayah DKI Jakarta diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Senin (8/11).

Pemkot Surabaya Ingatkan Peserta Fashion Street Berpakaian Sesuai Norma Agama
Indonesia
Pemkot Surabaya Ingatkan Peserta Fashion Street Berpakaian Sesuai Norma Agama

"Jadi, jika dia laki-laki berpakaian sepantasnya tidak berlebihan. Ini untuk menjaga norma-norma agama dan sosial masyarakat," kata Fikser.

100 Juta Orang Diprediksi bakal Mudik Lebaran 2022
Indonesia
100 Juta Orang Diprediksi bakal Mudik Lebaran 2022

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan 100 juta orang akan mudik lebaran 2022.

Dua Eks Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Jhonlin Baratama Hingga Bank Panin
Indonesia
Dua Eks Pejabat Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar dari Jhonlin Baratama Hingga Bank Panin

Uang suap sebesar Rp57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan

Dugaan Ledakan di Margo City Depok, Tiga Mobil Rusak
Indonesia
Dugaan Ledakan di Margo City Depok, Tiga Mobil Rusak

Sementara itu tiga unit mobil rusak akibat kedakan. Yang terparah taksi.

Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tak Terbawa Kepentingan Politik
Indonesia
Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tak Terbawa Kepentingan Politik

Kejaksaan Agung kini tengah menghadapi tugas berat membongkar dalang di balik kelangkaan minyak goreng di tanah air.

Disebut Pantau Muktamar NU, KPK Beri Klarifikasi
Indonesia
Disebut Pantau Muktamar NU, KPK Beri Klarifikasi

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan klarifikasi. Dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
Pesan Ketua KPK ke Mendag Lutfi Terkait Kelangkaan Minyak Goreng

Ia meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk memanggil para produsen minyak goreng.

Sudin Kesehatan Jakpus Pastikan 3 Anak Negatif Hepatitis Akut
Indonesia
Sudin Kesehatan Jakpus Pastikan 3 Anak Negatif Hepatitis Akut

Warga yang diduga terinfeksi tersebut berasal dari Kecamatan Sawah Besar dan Kemayoran.

NasDem 'Melirik' Ganjar, Elite PDIP Singgung Beda Penumpang Sama Calo
Indonesia