Komnas HAM Lihat PP yang Dikeluarkan Jokowi Layaknya UU atau Kepres Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020). ANTAR

MerahPutih.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum melaksanakan status darurat kesehatan demi menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia menuai kritik.

Kritik itu datang dari Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. Anam menyayangkan isi dalam PP yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak membahas detail soal pelaksanaan darurat kesehatan.

Baca Juga:

Update COVID-19 per Selasa (31/3): 1.528 Kasus Positif, 136 Meninggal Dunia

"Itu masih belum menjelaskan bagimana pelaksanaannya. Masih seperti UU atau Kepres. PP biasanya detail teknis," kata Anam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4).

Seharusnya, PP Nomor 21 Tahun 2020 itu bisa mengatur tata cara orang bekerja dari rumah demi mencegah penularan COVID-19. Kemudian, PP juga bisa menjamin pekerja tidak dipecat selama bekerja dari rumah.

Jokowi Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. Foto: Setkab

Selain itu, Anam melanjutkan, seharusnya PP tersebut mengatur soal kegiatan keagamaan. Misalnya terkait ritual atau acara keagamaan.

"Disamakan atau dibedakan. Acara ritual keamaan ke depan akan dihadapi secara massal dan masif. Misalkan Salat Tarawih berjamaah. Itu semua harus diatur pelaksanaannya," ujarnya.

Baca Juga

Anies Akui Sudah Lakukan Pembatasan Skala Besar Dua Pekan Lalu

Meski demikian, Anam mengapresiasi pilihan Presiden Jokowi yang menetapkan status darurat kesehatan ketimbang darurat sipil.

"Menempatkan situsi COVID-19 sebagai darurat kesehatan adalah langkah baik dan tidak menggunakan darurat sipil," kata Anam. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air
Indonesia
Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air

Pasukan elite TNI dari Kopaska dan Denjaka ikut diturunkan mencari korban dan puing Pesawat Sriwijaya Air yang diduga jatuh di sekitar Pulau Laki.

Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada
Indonesia
Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada

Tudingan bahwa revisi UU MK sebagai barter politik merupakan bentuk merendahkan martabat institusi MK

ICW Nilai Program Kartu Pra Kerja di Tengah Pandemi COVID-19 Sia-Sia
Indonesia
ICW Nilai Program Kartu Pra Kerja di Tengah Pandemi COVID-19 Sia-Sia

ICW menilai program yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak massa kampanye itu dinilai berpotenai korupsi

Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi
Indonesia
Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi

Keduanya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi.

 Gugus Tugas Amankan 172 Orang Saat Razia Malam PSBB, Ada yang Positif Corona
Indonesia
Gugus Tugas Amankan 172 Orang Saat Razia Malam PSBB, Ada yang Positif Corona

Orang yang dinyatakan reaktif positif tersebut, langsung dievakuasi ke Rumah sakit jiwa Menur, Surabaya, untuk menjalani tindakan medis lanjutan.

Sebagian Wilayah Yogyakarta Mulai Dilanda Kekeringan
Indonesia
Sebagian Wilayah Yogyakarta Mulai Dilanda Kekeringan

Beberapa wilayah DIY masuk kategori kekeringan cukup parah sehingga kini berstatus siaga bencana kekeringan.

Ribuan Polisi yang Jaga di Kawasan DPR/MPR Jalani Tes Cepat COVID-19
Indonesia
Ribuan Polisi yang Jaga di Kawasan DPR/MPR Jalani Tes Cepat COVID-19

Hingga, kini belum ada keluhan dari para petugas terkait gejala COVID-19 seperti demam, batuk kering atau pun sesak nafas

Update COVID-19 Jumat (9/10) 324.658 Positif, 247.667 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (9/10) 324.658 Positif, 247.667 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan total kasus saat ini ada 324.658 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua
Indonesia
Pemerintah Pulangkan Ratusan WNI dari Tiongkok Gelombang Kedua

Pemerintah Indonesia memulangkan 270 warga negara Indonesia dari Shanghai.

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari
Indonesia
RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah dan DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (5/10) kemarin.