Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua ke Firli Bahuri Cs Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (9/6/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dilakukan untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Baca Juga

Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK

"Kami hari ini melayangkan surat panggilan kedua pada pimpinan dan Sekjen KPK untuk mendapat keterangan," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam jumpa pers yang ditayangkan di YouTube Komnas HAM, Rabu (9/8).

Anam mengatakan, pemanggilan ini penting agar Firli Bahuri Cs dapat mengklarifikasi laporan dan bukti yang diserahkan oleh 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos tes tersebut. Sehingga, hasil atau temuan dari Komnas HAM nantinya bisa berimbang.

"Jadi ini tradisi yang baik, kita enggak boleh mesangkakan siapapun. Apakah dia pelanggar HAM, koruptor, gak boleh, harus ada prosedurnya. Komnas HAM sedang melaksanakan prosedur itu," ujar Anam.

Tim penyelidik Komnas HAM, kata Anam, telah menyiapkan setidaknya 20 hingga 30 pertanyaan yang akan dilayangkan ke pimpinan KPK. Hal ini untuk mendalami sejumlah klaster yang ditemukan oleh Komnas HAM, mulai dari klaster pelaksanaan TWK hingga landasan hukum yang digunakan.

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Anam berharap pemanggilan selanjutnya yaitu pada Selasa, (15/6) mendatang, Firli Bahuri Cs bisa hadir dan memberikan keterangan dan konfirmasi terkait polemik TWK.

"Harapan kami bahwa rekan-rekan kami di KPK bisa datang dan ini jadi satu proses yang baik bagi kita semua dan bagi suatu proses menghargai orang, menghargai institusi, untuk mendapat haknya memberikan pembelaan diri, dan memberikan kesempatan untuk menjelaskan sesuatu yang diterima siapapun penegak HAM," ujarnya.

Sebelumnya pimpinan KPK tidak menghadiri panggilan Komnas HAM. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6).

Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (8/6). (Pon)

Baca Juga

Eks Direktur KPK ke Firli: Katanya Pancasilais, Dipanggil Komnas HAM Tak Berani Datang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Natal, Polresta Surakarta Sterilisasi Belasan Gereja dan Larang Jemaat Bawa Tas
Indonesia
Jelang Natal, Polresta Surakarta Sterilisasi Belasan Gereja dan Larang Jemaat Bawa Tas

Jelang Natal, Polresta Surakarta melakukan sterilisasi gereja besar di Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/12).

Anji Simpan Narkoba di Speaker dan Pelajari Buku Hikayat Pohon Ganja
Indonesia
Anji Simpan Narkoba di Speaker dan Pelajari Buku Hikayat Pohon Ganja

Polisi menggeledah dua tempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan musisi Anji.

Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah

"Di lokasi tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elekronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis
Indonesia
Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis

Polisi menangkap sejumlah aktivis atas dugaan penghasutan serta menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan SARA terkait demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Temuan Flu Burung, Denmark Musnahkan 25.000 Ekor Ayam
Indonesia
Temuan Flu Burung, Denmark Musnahkan 25.000 Ekor Ayam

Denmark memerintahkan pemusnahan 25.000 ekor ayam setelah ada temuan kasus flu burung H5N8 di sebuah peternakan.

Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI
Indonesia
Pemprov DKI Didesak Benahi Perlengkapan Damkar DKI

kinerja dan peralatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) perlu dievaluasi. Meski banyak peralatan canggih, tapi belum cukup memadai untuk menjangkau lokasi padat penduduk.

KPK Soroti Pengembang di Jabar Yang Minim Serahkan Fasum dan Fasos
Indonesia
KPK Soroti Pengembang di Jabar Yang Minim Serahkan Fasum dan Fasos

"Hal ini harus menjadi perhatian bersama dan pemda perlu melakukan langkah-langkah inovasi percepatan," kata Perwakilan Satgas V Koordinasi Pencegahan KPK Tri Budi Rochmanto.

Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta
Indonesia
Fahri Hamzah: Bu Risma, Kemiskinan Bukan Hanya Ada di Jakarta

Politisi Partai Gelora ini ingin Risma mengurus kemiskinan dan persoalan sosial lebih luas lagi. Sebab, kemiskinan tidak cuma terjadi di Jakarta.

Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Utama untuk Tjahjo Kumolo dan Sofyan Djalil
Indonesia
Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Utama untuk Tjahjo Kumolo dan Sofyan Djalil

"Pemberian penganugerahan ini merupakan tanda kehormatan dan respek Polri terhadap kedua kementerian," kata Idham Azis

Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan
Indonesia
Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadapi banyak tantangan pada satu tahun awal pemerintahannya.