Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris Separatis Papua. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mewakili pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Label ini dinilai sangat mengecewakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

"Kalau hari ini Pak Menko mengumumkan jalan keluarnya dengan menambah label teroris, saya terus terang merasa kecewa dengan itu," kata Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin di Jakarta, Kamis (29/4).

Baca Juga:

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Ia mengaku, selama beberapa hari terakhir, terus menyampaikan pandangan dalam konteks kemanusiaan. Namun, pemerintah telah mengambil kebijakan dengan melabeli KKB sebagai teroris.

Amiruddin mengajak semua pihak untuk melihat seperti apa ke depannya penyelesaian masalah di Bumi Cenderawasih. Secara umum, problem di Papua merupakan masalah yang sudah berkelindan berbagai persoalan yang dari dulu tidak pernah diurus dengan baik.

Ketua konsultan dan peneliti Papua Resource Center, YLBHI Jakarta 2015 hingga 2017 tersebut, mengaku ketika diajak berdiskusi menyusun Undang-Undang Otonomi Khusus tentang Papua pada 2000, sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, salah satunya mentransformasikan konflik beserta orang-orang yang terlibat ke dalam sistem demokrasi.

Aktivitas warga ilaga Papua. (Antara)
Aktivitas warga ilaga Papua. (Antara)

Sayangnya, lanjut ia, sistem demokratis yang sudah dijalankan tidak mampu mentransformasikan konflik di Papua. Dengan kata lain, keadaan di Papua tidak berubah dari sebelumnya hingga sekarang.

"Pada akhirnya hampir 50 tahun kita berhadapan dengan persoalan yang sama di Papua," ujarnya dikutip Antara.

Kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (*)

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Kamis (14/1) Capai 3.165 Orang
Indonesia
Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Kamis (14/1) Capai 3.165 Orang

Dengan positivity rate 16,4 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 3.165 jiwa.

Jadi Korban Penusukan, Plt Kadis Parekraf DKI Alami Luka di Bagian Paha
Indonesia
Jadi Korban Penusukan, Plt Kadis Parekraf DKI Alami Luka di Bagian Paha

"Sekitar jam 12-an ditusuklah pak Gumilar. Kalau gak salah kena di bagian paha," ujar Kepala Bidang (Kabid) Parekraf DKI, Bambang Ismadi

Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA
Indonesia
Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA

Guna menjaga jarak selama perjalanan, KAI juga hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.

TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM
Indonesia
TNI-Polri Klaim Kuasai Markas OPM

Anggota TNI dan Polri klaim menguasai markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya di Kenyam, Papua.

Jasamarga Solo Ngawi Prediksi Puncak Mudik Lebaran Terjadi 2 Mei
Indonesia
Jasamarga Solo Ngawi Prediksi Puncak Mudik Lebaran Terjadi 2 Mei

Volume lalu lintas sempat mengalami kenaikan saat awal bulan April. Dimana banyak warga yang melakukan ziarah.

Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib
Indonesia
Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib

Pemerintah harus segera meliris draft resmi UU Ciptaker

Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021
Indonesia
Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021

KAI Commuter akan menyesuaikan operasional perjalanan KRL Commuterline Jabodetabek menjadi 986 perjalanan KRL dengan 93 loop yang beroperasi dan jam operasional 04.00-22.00 WIB.

Anak-anak Ikut Demo Omnibus Law, Kapolda Metro Adakan Pertemuan dengan Anies dan Pangdam
Indonesia
Anak-anak Ikut Demo Omnibus Law, Kapolda Metro Adakan Pertemuan dengan Anies dan Pangdam

Topik pertemuan membahas pelajar yang turut berbuat rusuh saat demo menolak omnibus law beberapa pekan lalu.

Perbaikan Ekonomi di Kuartal III-2020 Diklaim Berlanjut di Kuartal IV-2020
Indonesia
Perbaikan Ekonomi di Kuartal III-2020 Diklaim Berlanjut di Kuartal IV-2020

Data kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 sudah mencapai 5,05 persen (q-to-q).

Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran, Komisi E Minta Dinsos Perbaiki Data Penerima
Indonesia
Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran, Komisi E Minta Dinsos Perbaiki Data Penerima

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengaku, masih menemukan di lapangan terkait pendataan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Akibatnya banyak warga yang berhak menerima justru tidak mendapatkan bansos.