Komnas HAM Jelasan Alasan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat Bunga di Gate 13 sebagai wujud mengenang korban Tragedi Kanjuruhan. (BolaSkor.com/Bimaswara Dumugi)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan hasil akhir penyelidikan Tragedi Kanjuruhan yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam insiden di Stadion Kanjuruhan Malang.

"Berdasarkan laporan tidak menyebutkan adanya pelanggaran HAM berat," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/Komisioner Pengawasan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Jakarta, Kamis (29/12).

Baca Juga

Tragedi Kanjuruhan, Pelanggaran HAM dan Sejarah Kelam Sepakbola Indonesia

Uli menjelaskan, laporan yang dimaksud merujuk kepada laporan pemantauan dan penyelidikan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 yang dikeluarkan Komnas HAM pada 2 November 2022.

"Untuk kasus tragedi kemanusiaan Kanjuruhan, Komnas HAM merujuk kepada laporan pemantauan tersebut," jelasnya.

Saat ini, kata Uli, Komnas HAM sedang memantau rekomendasi dari laporan pemantauan yang dilakukan lembaga HAM tersebut.

Merujuk laporan Komnas HAM tertanggal 2 November 2022 terdapat beberapa poin kesimpulan di antaranya Komnas HAM menyatakan tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola sepak bola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati dan memastikan prinsip dan norma keselamatan serta keamanan penyelenggaraan sepakbola.

Baca Juga

Belajar dari Tragedi Kanjuruhan

Selain itu juga terjadi karena tindakan excessive use of force, terdapat sistem pengamanan yang menyalahi aturan PSSI dan FIFA dengan pelibatan kepolisian dan TNI antara lain masuknya gas air mata serta penembakan gas air mata, penggunaan simbol-simbol keamanan yang dilarang dan fasilitas kendaraan.

Pelanggaran aturan PSSI dan FIFA terjadi karena desain pengamanan dalam seluruh pertandingan sepak bola yang menjadi tanggung jawab PSSI tidak memedulikan prinsip keselamatan, dan keamanan yang terdapat di regulasi PSSI maupun FIFA.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam cuitan Twitter mengatakan tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat. Pernyataan mantan Ketua MK tersebut merujuk pada penyelidikan Komnas HAM.

"Betulkan saya bilang kasus tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat?," cuit Mahfud di akun Twitter @mohmahfudmd pada Rabu (28/12).

Dalam cuitan tersebut Mahfud mengatakan menurut hukum yang bisa menetapkan adanya pelanggaran HAM berat atau tidak yakni hanya Komnas HAM. (*)

Baca Juga

Korban Kanjuruhan Desak Bareskrim Buru Tersangka Lain

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Menhan Prabowo Mengundurkan Diri di Istana Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menhan Prabowo Mengundurkan Diri di Istana Negara

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengundurkan diri.

Legislator Demokrat Tolak APBN Jadi Jaminan Utang KCJB
Indonesia
Legislator Demokrat Tolak APBN Jadi Jaminan Utang KCJB

China berkukuh meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kerecta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Komisi Yudisial Diminta Perkuat Pengawasan Demi Menjaga Marwah Peradilan
Indonesia
Komisi Yudisial Diminta Perkuat Pengawasan Demi Menjaga Marwah Peradilan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Komisi Yudisial sebagai mitra Mahkamah Agung (MA) berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab rasa keadilan masyarakat.

Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI
Indonesia
Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI

Heru memberikan dana hibah kepada Bawaslu sebesar Rp 206 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Bareskrim Panggil Petinggi ACT
Indonesia
Bareskrim Panggil Petinggi ACT

Kementerian Sosial lantas mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang telah diberikan kepada Yayasan ACT Tahun 2022.

Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya
Indonesia
Ratusan Anggota Brimob Dikerahkan ke Jayawijaya

Personel itu bantuan dari Mabes ke Polda Papua dan kemudian ditempatkan di wilayah Polres Jayawijaya.

Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI
Indonesia
Komisi I DPR Setujui Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.

3 Kriteria Lembaga Survei Ideal di Pemilu 2024
Indonesia
3 Kriteria Lembaga Survei Ideal di Pemilu 2024

Peran lembaga survei diharapkan bersikap sentral selama Pemilu 2024.

Kronologi Rumah Undang di Garut Dirobohkan Rentenir karena Tak Sanggup Bayar Utang
Indonesia
Kronologi Rumah Undang di Garut Dirobohkan Rentenir karena Tak Sanggup Bayar Utang

Perobohan rumah buruh serabutan bernama Undang di Garut, Jawa Barat, oleh rentenir menjadi perhatian luas di media sosial.

Kantong Masyarakat Berpenghasilan Rendah di DKI Semakin Meningkat
Indonesia
Kantong Masyarakat Berpenghasilan Rendah di DKI Semakin Meningkat

Perpindahan penduduk akhirnya menyebabkan penambahan penduduk dan akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran daerah.