Komnas HAM Diminta Hindari Ekspose Berlebihan di Kasus Brigadir J Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

MerahPutih.com - Komnas HAM diingatkan agar bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Komnas HAM fokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan yang dilakukan dan menyusun rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Baca Juga:

Komnas HAM Lanjutkan Pemeriksaan Siber dan Digital Forensik Kasus Brigadir J Pekan Depan

"Kesimpulan akhir dari penyelidikan atas kejadian kematian Brigadir J itu yang ditunggu publik," kata Dasco dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (31/7).

"Apakah ada dugaan pelanggaran HAM atas kejadian tersebut dan siapa yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Kemudian, apa rekomendasi Komnas HAM untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah," sambung dia.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga mengingatkan, dalam UU tentang HAM disebutkan bahwa proses pemeriksaan atau penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti karena adanya upaya hukum lainnya atau dilakukan pemeriksaan di peradilan.

Baca Juga:

Langkah Terbaru Komnas HAM Bongkar Perkara Penembakan Brigadir J

"Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila: terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 91 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Terakhir, Dasco meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada Komnas HAM agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dalam UU HAM, menjaga kerahasiaan adalah prinsip dasar ya. Untuk itu, kami minta kepada Komnas HAM agar fokus bekerja dan menghindari ekspose berlebihan terhadap temuan awal atau alat bukti lainnya, selama proses penyelidikan berlangsung," tutup Dasco. (Pon)

Baca Juga:

Jejaring Komunikasi di TKP Dugaan Saling Tembak Ajudan Jenderal Ditelusuri Komnas HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sambangi KPK, Keluarga Yakin Bupati PPU Korban Politik Partainya
Indonesia
Sambangi KPK, Keluarga Yakin Bupati PPU Korban Politik Partainya

Kakak kandung Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud, menyambangi Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (31/3).

Pandangan Pengamat Politik soal Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu
Indonesia
Pandangan Pengamat Politik soal Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu

Emrus Sihombing mengatakan, larangan presiden itu sangat jelas dan konkrit, sekaligus menunjukkan kekecewaan Jokowi pada anak buahnya yang beberapa belakangan ini mewacanakan penundaan pemilu.

[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, 100 Santri dan 2 Guru Terpanggang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesantren Alquran Terbakar, 100 Santri dan 2 Guru Terpanggang

Terjadi kebakaran di pesantren Alquran yang memakan korban 100 orang santri dan dua orang guru.

Kembali ke PPKM Level 1, PPKM Level 2 di Jakarta Cuma Satu Hari
Indonesia
Kembali ke PPKM Level 1, PPKM Level 2 di Jakarta Cuma Satu Hari

Dengan perubahan status PPKM di Jakarta dan sekitarnya, maka sejumlah aktivitas masyarakat kembali kapasitasnya maksimal 100 persen

Komisi VIII tidak akan Bahas RUU Sisdiknas Jika Frasa Madrasah Hilang
Indonesia
Komisi VIII tidak akan Bahas RUU Sisdiknas Jika Frasa Madrasah Hilang

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, selama frasa madrasah belum masuk maka draf RUU Sisdiknas yang disusun Kemendikbudristek ini tidak layak dan karena itu tidak perlu dibahas oleh DPR

Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Nataru, Gibran: Saya Tidak Mau Menyulitkan Warga
Indonesia
Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Nataru, Gibran: Saya Tidak Mau Menyulitkan Warga

"Pada intinya saya ndak mau (tidak mau) menyulitkan warga," ujar Gibran pada awak media di Balai Kota, Selasa (7/12).

Subsidi Bikin Tarif KRL Tetap Wajar
Indonesia
Subsidi Bikin Tarif KRL Tetap Wajar

Untuk tahun 2022 ini, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun lebih untuk penyelenggaran PSO dan subsidi kereta api perintis.

Jokowi Serahkan Bansos ke Warga Pasar Sukamandi Subang
Indonesia
Jokowi Serahkan Bansos ke Warga Pasar Sukamandi Subang

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7).

Permintaan Pengurangan Karantina Bagi Atlet Dibawa ke Presiden
Indonesia
Permintaan Pengurangan Karantina Bagi Atlet Dibawa ke Presiden

Panjangnya masa karantina dinilai juga menyulitkan perwakilan oganisasi olahraga internasional yang berencana ke Indonesia.

Diduga Sindir Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis
Indonesia
Diduga Sindir Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis

"Demokrat tidak boleh menangis. Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat, ini bukan rekayasa. Ini kita temui setiap saat," ujar AHY