Komnas HAM: Dampak Kesehatan Masyarakat Akibat Pilkada Tidak Begitu Mengkhawatirkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Merahputih.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan dampak terhadap kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak begitu mengkhawatirkan seperti yang dibicarakan sebelumnya.

"Alhamdulillah kalau kita lihat pelaksanaan pilkada serentak, dampak bagi kesehatan masyarakat tidak begitu mengkhawatirkan sebagaimana yang dibicarakan di awal-awal," ujar Damanik aat peluncuran laporan pemantauan pemilihan kepala daerah serentak 2020 secara virtual, dikutip Antara, Jumat (5/3).

Baca Juga:

Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022

Komnas HAM tetap memiliki sejumlah catatan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Temuan atau catatan tersebut akan berguna untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) selanjutnya.

"Dalam artian pelaksanaan yang mematuhi prinsip-prinsip protokol kesehatan," katanya.

Sebab, hingga saat ini belum diketahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sehingga, catatan-catatan dari Komnas HAM terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 dibutuhkan sebagai bahan evaluasi atau perbaikan pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya.

Simulasi Pilkada. (MP/Teresa Ika).

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM melakukan pemantauan di sejumlah daerah saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pemantauan tersebut difokuskan pada dua aspek.

Aspek pertama, implementasi protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada. Hal itu mulai dari pendaftaran, masa kampanye pasangan calon hingga pencoblosan.

Aspek kedua, pemantauan penyelenggaraan pemilu yang berpatokan pada prinsip bebas dan adil untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang berkualitas.

"Tujuannya agar kita mendapatkan pemimpin yang merupakan representasi dari kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.

Baca Juga:

PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu

Secara umum, sebelum pelaksanaan pilkada serentak diputuskan tetap dilaksanakan di tengah pandemi, Komnas HAM merupakan salah satu pihak yang turut serta mengkritisi karena khawatir kerumunan saat pesta demokrasi mengancam keselamatan masyarakat.

Kendati demikian, Komnas HAM tetap menghormati kebijakan penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi. Namun, lembaga itu melakukan pemantauan terkait protokol kesehatan dan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rekor Baru, RS Wisma Atlet Dua Hari Berturut Nihil Pasien ODP COVID-19
Indonesia
Rekor Baru, RS Wisma Atlet Dua Hari Berturut Nihil Pasien ODP COVID-19

Pasien berstatus positif COVID-19 yang dirawat inap berdasarkan hasil tes usap berjumlah 1.050 orang

Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding
Indonesia
Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding

Tim advokasi tersebut gabungan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, dan Ditjenpas

Polisi Beberkan Mengapa Yodi Prabowo Berani Tusuk Dada dan Leher
Indonesia
Polisi Beberkan Mengapa Yodi Prabowo Berani Tusuk Dada dan Leher

Soal dari mana Yodi mendapat cara untuk melakukan upaya bunuh diri seperti ini polisi tidak mengetahuinya.

Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19
Indonesia
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Insentif Nakes COVID-19

Bahkan, dukungan anggaran untuk sektor kesehatan ditingkatkan

Selain Vaksin, Jabar Distribusikan Logistik Pendukung Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Selain Vaksin, Jabar Distribusikan Logistik Pendukung Vaksinasi COVID-19

Saat ini, logistik pendukung vaksin COVID-19 mencakup APD set, rompi vaksinator, serta logistik alat kesehatan lainnya sedang dalam tahap distribusi ke 27 kabupaten/kota se-Jabar.

Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran
Indonesia
Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran

Tim virtual police bekerja sama dengan para ahli antara lain ahli bahasa, ahli hukum dan ahli ITE untuk mengkonfirmasi semua postingan pengguna medsos.

PSI Minta Rizieq Shihab Contoh Said Aqil yang Berani Umumkan Positif COVID-19
Indonesia
PSI Minta Rizieq Shihab Contoh Said Aqil yang Berani Umumkan Positif COVID-19

“Jadi kalau sakit katakan sakit, begitu juga kena COVID, gak usah malu, apalagi sampai lewat pintu belakang segala,” jelas dia.

 Juru Bicara Pemerintah Ungkap Risiko Terbesar Corona Jika Masyarakat Tak Mau Diatur
Indonesia
Juru Bicara Pemerintah Ungkap Risiko Terbesar Corona Jika Masyarakat Tak Mau Diatur

"Kita harus beradaptasi dengan mengubah pola hidup dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, displin, ini pola kehidupan baru. Ini harus dilaksanakan, diimplementasikan," ujar Yurianto.

Soal Konser Musik, Mabes Polri Belum Putuskan Beri Aturan hingga Izin
Indonesia
Soal Konser Musik, Mabes Polri Belum Putuskan Beri Aturan hingga Izin

Mabes Polri menegaskan, hingga saat ini, belum ada aturan ihwal perizinan menggelar kembali konser musik hingga pekan budaya di tanah air.

Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra
Indonesia
Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

"Sesuai dengan janji bahwa kami akan selalu menyampaikan sebagai bentuk transparansi kita sehingga publik bisa mengikuti setiap perkembangan kami," ungkap Listyo.