Komnas HAM Dalami Penggunaan Senjata Api Bharada E Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus mendalami kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya melanjutkan pemeriksaan guna mendalami hasil uji balistik yang dilakukan Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

"Jadi agenda hari ini terutama kami akan meminta keterangan terkait uji balistik yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu," kata Beka Ulung, Jumat (5/ 8).

Baca Juga:

Misteri Kematian Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Puslabfor Polri

Tim Komnas HAM juga akan mengecek terkait nomor registrasi senjata api.

Hal itu juga berkaitan kepastian senjata yang disebut dalam baku tembak antara Bharada E memakai senjata Glock-17 sedangkan Brigadir J memakai HS-19.

Bharada E sendiri kini berstatus tersangka dan tengah menjalani penahanan.

Baca Juga:

Identitas Pengambil CCTV di TKP Tewasnya Brigadir J Telah Diketahui

"Misalnya begini registernya atas nama siapa senjata tersebut, terus kemudian pelurunya apakah ada yang pecah atau tidak. Kalau ada yang pecah itu apakah kemudian identik dengan ketemu tidak pecahannya dengan yang lain bagian peluru yang lain," terangnya.

Beka juga mengatakan jika dalam pemeriksaan terhadap Puslabfor Polri ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mendalami temuan-temuan lain yang didapat tim khusus kepolisian. (Knu)

Baca Juga:

Anggota DPR Minta Jangan Ada Peradilan Opini Terkait Kasus Brigadir J

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bandingkan Pemberantasan Korupsi Antara KPK, Polisi dan Kejaksaan
Indonesia
Jokowi Bandingkan Pemberantasan Korupsi Antara KPK, Polisi dan Kejaksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan pada Jokowi, telah menerbitkan 109 surat perintah penyidikan sepanjang 2021. Dengan angka itu, lembaga antirasuah menetapkan sebanyak 121 tersangka.

Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati
Indonesia
Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati

Ganjar menyampaikan sebanyak tujuh rekomendasi, yang salah satunya adalah keputusan bahwa keputusan calon presiden (Capres) PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Warga Negara Indonesia Asal Jawa Atau Non-Jawa Punya Hak yang Sama Menjadi Capres
Indonesia
Warga Negara Indonesia Asal Jawa Atau Non-Jawa Punya Hak yang Sama Menjadi Capres

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan peraturan perundangan tidak mengatur terkait daerah asal calon presiden (capres).

Pemprov DKI Jakarta Minta Hotel dan Perkantoran Stop Pemakaian Air Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Minta Hotel dan Perkantoran Stop Pemakaian Air Tanah

Pemprov DKI Jakarta meminta kepada perkantoran dan hotel untuk menghentikan penggunaan air tanah.

140 Juta Orang Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
140 Juta Orang Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan, total penerima vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua di Indonesia mencapai 140.420.471 orang.

Kejagung Gali Keterangan Direktur Keuangan Garuda Indonesia
Indonesia
Kejagung Gali Keterangan Direktur Keuangan Garuda Indonesia

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggali keterangan Direktur Keuangan dan Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) berinisial P sebagai saksi terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi sewa pesawat oleh maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut.

Bebas Bersyarat, Rizieq Shihab Tak Gelar Kegiatan Besar
Indonesia
Bebas Bersyarat, Rizieq Shihab Tak Gelar Kegiatan Besar

Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab bebas bersyarat pada hari ini, Rabu (20/7).

Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan
Indonesia
Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan

Dengan adanya perubahan dalam UU HPP, maka pengenaan sanksi dalam SKPKB menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen.

Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster Cek Lewat Aplikasi PeduliLindungi

program vaksinasi booster untuk masyarakat umum dilakukan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas, rumah sakit pusat dan rumah sakit umum daerah.