Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

MerahPutih.com - Sejumlah oknum polisi diduga tak obyektif dalam perkara penembakan Brigadir J.

Komnas HAM menyampaikan tak menutup kemungkinan mengagendakan pemeriksaan terhadap 25 polisi yang disebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak profesional itu.

Baca Juga:

Polisi yang Ambil CCTV di Rumah Ferdy Sambo Berpotensi Dipidana

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai pemeriksaan tersebut bukan hal yang tak mungkin.

"Tak tertutup kemungkinan," ujar Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/8).

Sementara, mengenai pemeriksaan uji balistik, lanjut Beka, Komnas HAM akan mendalami beberapa hal. Diantaranya penggunaan peluru, register senjata atas nama siapa, kemudian apakah ada peluru yang pecah atau tidak.

Dia melanjutkan, apabila ada peluru yang pecah, apakah polisi menemukan pecahannya atau tidak, terrmasuk mengonfirmasi temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian dalam kasus kematian Brigadir J.

Baca Juga:

Timsus Evaluasi Laporan Istri Ferdy Sambo dan Bharada E

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut timsus telah mendapatkan surat untuk melakukan evaluasi penanganan kasus Brigadir J di tingkat Polda dan Polres.

Diketahui, penanganan seluruh kasus Brigadir J kini diambil alih oleh Bareskrim Polri.

"Saya juga masuk sebagai timsus juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi," ungkap Agus Andrianto.

Agus memastikan tim khusus akan bekerja profesional. Tim khusus berjanji akan menangani kasus ini secara transparan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat seterang-terangnya, sehingga siapa pun yang turut serta, atau menyuruh melakukan itu akan terbuka," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Dua Jenderal Anak Buah Ferdy Sambo juga Dimutasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bobby Nasution Tolak Jadi Panitia Formula E
Indonesia
Bobby Nasution Tolak Jadi Panitia Formula E

Bobby menjabat sebagai Wakil Ketua Steering Committee Jakarta E-Prix digelar pada 3-4 Juni 2023 mendatang tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Deklarasikan Ganjar-Ahok di Pemilu 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Deklarasikan Ganjar-Ahok di Pemilu 2024

Sebuah kanal Youtube bernama KABAR POLITIK mengunggah video yang mengklaim bahwa PDIP umumkan ke publik terkait duet pasangan Ganjar dan Ahok sebagai Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 nanti.

Paraangkat Berat Indonesia Borong 5 Emas di APG 2022
Indonesia
Paraangkat Berat Indonesia Borong 5 Emas di APG 2022

Cabang olahraga paraangkat berat ASEAN Para Games memborong lima emas sekaligus. Cabor paraangkat berat digelar di venue Solo Paragon Mall, Senin (1/8).

44,17 Juta Orang akan Bepergian saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
44,17 Juta Orang akan Bepergian saat Natal dan Tahun Baru

"Angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun belum melebihi saat 2019 atau masa sebelum pandemi," ujar Menhub Budi

1.123 Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari
Indonesia
1.123 Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari

Pada Rabu (21/12), terjadi penambahan kasus positif tercatat sebanyak 1.123

Indonesia Jadi Pembuangan Sampah Pakaian Bekas dari Luar Negeri
Indonesia
Indonesia Jadi Pembuangan Sampah Pakaian Bekas dari Luar Negeri

Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pelarangan impor pakaian bekas.

DPR Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM dengan Pemerintah
Indonesia
DPR Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM dengan Pemerintah

ingga kini tidak ada persetujuan Komisi VII DPR RI atas rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

KPK Beberkan Kronologi Penangkapan Lukas Enembe
Indonesia
KPK Beberkan Kronologi Penangkapan Lukas Enembe

Politikus Partai Demokrat itu ditangkap di sebuah rumah makan yang berada di Kota Jayapura, Papua.

Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024
Indonesia
Airlangga Dorong Penyelesaian Proyek Prioritas 3 Provinsi pada 2024

“Perlu mendorong dukungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar proyek dapat diselesaikan pada tahun 2024," ucap Airlangga yang dikutip, Rabu (11/5).

Menhub: Tarif Tol Bakal Gratis Jika Macet Lebih dari 1 Km
Indonesia
Menhub: Tarif Tol Bakal Gratis Jika Macet Lebih dari 1 Km

Wacana pemerintah berencana menggratiskan tarif tol apabila terjadi kemacetan saat mudik tengah dipertimbangkan. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan tarif di ruas tol akan digratiskan apabila terjadi macet lebih dari satu kilometer saat mudik Lebaran 2022.