Komnas HAM Beri Catatan terhadap Anies saat Pelaksanaan PSBB Anies bicara Jakarta sebelum dan setelah PSBB. (Antara)

MerahPutih.com - Komnas HAM meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperhatikan sejumlah rekomendasi dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Jumat (8/4) mendatang.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Anies harus memastikan prinsip non-diskriminasi dalam memberikan bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat rentan dan terdampak.

Baca Juga:

MUI Imbau Masyarakat Tak Menolak Pemakaman Jenazah COVID-19

"Untuk itu, penting memastikan prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan bantuan sosial ekonomi tersebut," kata Taufan dalam keterangannya, Rabu (8/4).

Taufan menambahkan, aturan tersebut mesti legal, jelas, dan konkret.

"Pentingnya protokol teknis/kebijakan secara detail agar prosesnya akuntabel, termasuk bagi aparat penegak hukum," jelas Taufan.

Komnas HAM juga mendorong untuk diterapkan sanksi denda dan atau kerja sosial bagi pelanggaran PSBB.

Langkah ini diharapkan menjadi instrumen untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, bermanfaat, dan mendorong solidaritas antara sesama.

"Oleh karenanya penting untuk membuat aturan terkait sanksi ini,"jelas Taufan.

Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik (Foto: antaranews)
Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik (Foto: antaranews)

Selain itu, dalam kajian Komnas HAM RI, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang cukup baik jika dibandingkan dengan daerah lain dalam pelayanan kesehatan.

Oleh karenanya, Komnas HAM mendorong layanan kesehatan semakin baik, termasuk memberikan perhatian dalam pelayanan kesehatan selain masalah COVID-19. Hal ini terkait dengan laporan masyarakatyang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan selain COVID-19.

"Kami menegaskan pentingnya untuk terus menerus memberikan informasi dan pelayanan kesehatan
bagi semua,"jelas Taufan.

Taufan juga meminta program pendidikan di rumah dijalankan tanpa menambah beban.

Dalam kajian Komnas HAM RI, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan kebijakan sekolah di rumah dan sampai saat ini masih berlangsung, sehingga telah berlangsung cukup lama.

Di sisi lain juga menerapkan bekerja dan beribadah di rumah.

"Karena itu, perlu ada evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan di rumah guna mendorong penyelenggaraan pendidikan yang tidak menambah beban bagi kehidupan di rumah saat ini, khususnya dalam konteks psikologi," terang Taufan.

Taufan juga berharap Pemprov mampu memerangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita COVID-19, keluarga, PDP,ODP, dan jenazah penderita COVID-19

Baca Juga:

Kemenhub Siapkan Aturan Khusus Pedoman Transportasi selama PSBB Diberlakukan

Komnas HAM RI mencermati meluasnya stigma dan diskriminasi terhadak warga penderita COVID-19 diantaranya dikucilkan oleh masyarakat dan penolakan pemakaman jenazah.

Taufan juga merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan upayadan langkah-langkah proteksi pada warga penderita COVID-19 dan melakukan kampanye.

"Serta pendidikan kepada warga agar tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap warga penderita COVID-19," jelas Taufan.

Ia juga meminta Anies melakukan pembatasan kegiatan dan ritual keagamaan yang jelas dan terukur.

"Kami merekomendasikan adanya protokol pembatasan yang jelas dan terukur tanpa menganggu esensi hak beribadah setiap orang," tutup Taufan. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI: 130 Tenaga Medis Positif Corona, 21 Sembuh dan 1 Meninggal Dunia


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH