Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK), Kamis (17/6).

Ghufron memberikan klarifikasi perihal dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan TWK. Dugaan itu diadukan oleh 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan lantaran tidak lulus TWK.

Meski Ghufron telah datang, Komnas HAM masih memberikan kesempatan terhadap empat pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata serta Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa guna memenuhi undangan klarifikasi soal polemik TWK.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Sampaikan Dasar Hukum Pelaksanaan TWK ke Komnas HAM

"Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Anam mengatakan, undangan permintaan klarifikasi sebelumnya dilayangkan Komnas HAM yang ditujukan kepada lima pimpinan dan sekjen KPK.

Ia mengatakan, Ghufron memenuhi undangan Komnas HAM sebagai perwakilan para pihak tersebut lantaran keputusan lembaga antirasuah bersifat kolektif kolegial antarpimpinan.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Namun begitu, kata Anam, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan guna mendalami kontribusi individu tiap pimpinan dalam keputusan pelaksanaan TWK. Sehingga, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab Ghufron.

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu pimpinan yang lain," katanya.

Ia pun menyatakan telah menitipkan pesan kepada Ghufron untuk disampaikan kepada pimpinan KPK lainnya terkait pertanyaan itu.

"Kami juga memberikan pesan kepada Pak Ghufron sampaikan salam kami, salam dari tim ke pimpinan yang lain, bahwa ada pertanyaan pertanyaan yang enggak mungkin dijawab oleh Pak Ghufron yang tadi dalam proses," ujarnya.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Anam meminta kepada Ghufron agar menyampaikan pada empat pimpinan KPK lainnya agar memberikan klarifikasi terkait polemik TWK kepada Komnas HAM.

"Sekali lagi ini, sifatnya tidak hanya soal kolektif kolegial tapi kontribusi masing-masing pimpinan terhadap proses TWK ini," tutup Anam. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU ASN Buka Peluang Honorer Jadi PNS
Indonesia
RUU ASN Buka Peluang Honorer Jadi PNS

Politsi mengajak berdoa agar pasal-pasal yang memihak pada kepentingan honorer ini tidak berubah sampai RUU Perubahan atas UU ASN.

Bukalapak Resmi Melantai di Bursa
Indonesia
Bukalapak Resmi Melantai di Bursa

Harga penawaran BUKA adalah senilai Rp 850,- per lembar saham dengan jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 103.062.019.354 lembar saham, sehingga kapitalisasi pasarnya adalah senilai Rp87.602.716.450.900,-.

Jenazah Napi Lapas Tangerang Asal Portugal akan Dipulangkan ke Negaranya
Indonesia
Jenazah Napi Lapas Tangerang Asal Portugal akan Dipulangkan ke Negaranya

"Ada mekanisme untuk perusahaan yang mengurus jenazah sampai luar negeri, biasanya ada prosedur yang harus dilengkapi makanya membutuhkan waktu yang lama," terangnya.

Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp5.889 Triliun

ULN pemerintah bulan Januari 2021, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.

Masyarakat Tionghoa Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Warga Bandung
Indonesia
Masyarakat Tionghoa Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Warga Bandung

Komunitas warga keturunan Tionghoa ini lantas berhimpun dalam sebuah wadah bernama Masyarakat Tionghoa Peduli.

Kapolri Janjikan Kenaikan Pangkat Anggota Brimob Tertembak KKB
Indonesia
Kapolri Janjikan Kenaikan Pangkat Anggota Brimob Tertembak KKB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjenguk beberapa anggota Polri yang tengah menjalani perawatan akibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Presidential Threshold Dianggap Bikin Sosok Kredibel yang Tak Punya Kapital 'Gigit Jari'
Indonesia
Presidential Threshold Dianggap Bikin Sosok Kredibel yang Tak Punya Kapital 'Gigit Jari'

Lagipula, penghapusan PT memberikan peluang besar bagi partai politik untuk menjagokan figurnya sendiri

Panitia PON Papua Cari Duit Rp200 Miliar dari Sponsor
Olahraga
Panitia PON Papua Cari Duit Rp200 Miliar dari Sponsor

Panitia membuat paket-paket agar bisa menggaet sponsor yang bisa take and give. Mulai paket Rp30miliar, Rp20 miliar atau Rp50 miliar.

KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Anak Jokowi
Indonesia
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Anak Jokowi

“KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Senin (10/1).