Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK), Kamis (17/6).

Ghufron memberikan klarifikasi perihal dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan TWK. Dugaan itu diadukan oleh 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan lantaran tidak lulus TWK.

Meski Ghufron telah datang, Komnas HAM masih memberikan kesempatan terhadap empat pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata serta Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa guna memenuhi undangan klarifikasi soal polemik TWK.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Sampaikan Dasar Hukum Pelaksanaan TWK ke Komnas HAM

"Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Anam mengatakan, undangan permintaan klarifikasi sebelumnya dilayangkan Komnas HAM yang ditujukan kepada lima pimpinan dan sekjen KPK.

Ia mengatakan, Ghufron memenuhi undangan Komnas HAM sebagai perwakilan para pihak tersebut lantaran keputusan lembaga antirasuah bersifat kolektif kolegial antarpimpinan.

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

Namun begitu, kata Anam, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan guna mendalami kontribusi individu tiap pimpinan dalam keputusan pelaksanaan TWK. Sehingga, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab Ghufron.

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu pimpinan yang lain," katanya.

Ia pun menyatakan telah menitipkan pesan kepada Ghufron untuk disampaikan kepada pimpinan KPK lainnya terkait pertanyaan itu.

"Kami juga memberikan pesan kepada Pak Ghufron sampaikan salam kami, salam dari tim ke pimpinan yang lain, bahwa ada pertanyaan pertanyaan yang enggak mungkin dijawab oleh Pak Ghufron yang tadi dalam proses," ujarnya.

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Anam meminta kepada Ghufron agar menyampaikan pada empat pimpinan KPK lainnya agar memberikan klarifikasi terkait polemik TWK kepada Komnas HAM.

"Sekali lagi ini, sifatnya tidak hanya soal kolektif kolegial tapi kontribusi masing-masing pimpinan terhadap proses TWK ini," tutup Anam. (Pon)

Baca Juga:

Wakil Ketua KPK Datangi Komnas HAM, Jubir: Putusan Alih Status Pegawai Kolektif Kolegial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eri-Armuji Unggul Hitung Cepat, Putra Risma Cukur Gundul
Indonesia
Eri-Armuji Unggul Hitung Cepat, Putra Risma Cukur Gundul

Aksi tersebut merupakan bentuk nazar Fuad dan timnya setelah jagoannya menang sementara di Pilkada Surabaya 2020.

UMK Bekasi Naik Hampir Rp300 Ribu
Indonesia
UMK Bekasi Naik Hampir Rp300 Ribu

Kenaikan besaran upah ini melalui negosiasi alot berujung pengambilan keputusan lewat pengambilan suara terbanyak.

Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung
Indonesia
Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung

Jokowi akan menjadi orang pertama divaksin dalam program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil

Salah satu agen penjualan tiket PO. Pahala Kencana Nurdin mengatakan, kondisi penjualan tiket di tempatnya masih dalam keadaan normal.

KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi
Indonesia
KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi

Bantuan didapat dari anggaran Angkatan Darat sendiri, kami juga menyisihkan dari penghematan-penghematan anggaran yang ada di Mabes TNI," kata KSAD.

Indonesia Butuh Teknologi Tracking Buat Vaksinasi 180 Juta Warga
Indonesia
Indonesia Butuh Teknologi Tracking Buat Vaksinasi 180 Juta Warga

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tahun depan melalui APBN 2021 adalah sebanyak Rp29,6 triliun.

Survei IndEX Research: Prabowo-Puan Diunggulkan Sebagai Capres-Cawapres
Indonesia
Satgas Pangan Bareskrim Siap Tindak Tegas Penimbun Pangan
Indonesia
Satgas Pangan Bareskrim Siap Tindak Tegas Penimbun Pangan

Ketersediaan yang utama, stabilisasi harga pangan dengan mencegah terjadinya penimbunan

Transportasi Umum Dinilai Jadi Klaster Penyebaran COVID-19
Indonesia
Transportasi Umum Dinilai Jadi Klaster Penyebaran COVID-19

Pengamat transportasi, Budiyanto tak memungkiri, banyak warga terutama di ibu kota yang positif COVID-19 setelah naik ke angkutan umum.

Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD
Indonesia
Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD

Riza Patria mengaku bingung dengan sikap DPRD yang kritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan menata kantor perangkat kerja di Balai Kota.