Komnas HAM Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran HAM TWK Tangkapan layar anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (8-6-2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan tim penyelidikan itu sebagai tindak lanjut dari pengaduan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

"Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran HAM pada proses alih status tersebut," seperti tertulis dalam dokumen dari tim pemantauan dan penyelidikan yang diterima wartawan, Selasa (8/6).

Dalam surat disebutkan bahwa hingga hari ini, tim pemantauan dan penyelidikan telah meminta keterangan kepada 19 pegawai KPK terkait TWK tersebut. Mereka juga telah menerima sejumlah dokumen dari Pengadu sebanyak tiga bundel.

Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8-6-2021). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Tim pemantauan dan penyelidikan telah melakukan pemetaan keterangan dan informasi berdasarkan hasil pemeriksaan melalui 19 pegawai KPK yang diperiksa.

"Antara lain terkait kronologi proses TWK, landasan hukum TWK, prosedur pelaksanaan alih status dan TWK, substansi pertanyaan, background pekerjaan, tugas dan fungsi pokok, serta konteks kasus itu sendiri," kata tim.

Selain itu, mereka telah melayangkan 10 surat pemanggilan secara lengkap dan patut pada tanggal 2 Juni 2021 kepada pihak-pihak yang diadukan dan terkait guna dapat hadir dan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut.

Selain itu juga, Komnas HAM sedang mendalami dan menyiapkan surat pemanggilan secara lengkap dan patut terhadap lima pihak-pihak lain, yang termasuk dalam konstruksi peristiwa.

"Diharapkan, pemanggilan tersebut mendapat respon yang positif, sehingga publik mengetahui duduk permasalahan atas kasus tersebut dan membuat terang peristiwa. Selain itu, juga menjernihkan permasalahan tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM atau tidak," ujar tim.

Sebelumnya, Komnas HAM berharap seluruh pimpinan KPK dapat hadir untuk dimintai keterangan mengenai polemik TWK tersebut. Keterangan Firli Bahuri Cs dianggap penting untuk menambah keterangan mengenai sengkarut TWK.

"Surat panggilan untuk pimpinan KPK hari ini," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Akan tetapi, pimpinan KPK menyatakan tidak akan menghadiri panggilan tersebut.

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mewakili Pimpinan.

Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK. (Pon)

Baca Juga

Firli Cs Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, KPK: Apa yang Dilanggar?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Orang Pelaku Pengeroyokan Ade Armando Masih Buron
Indonesia
Empat Orang Pelaku Pengeroyokan Ade Armando Masih Buron

olda Metro Jaya mengungkap pelaku pemukulan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando dalam demo Senin 11 April di DPR RI. "Ada enam orang kami identifikasi sebagai pelaku pemukulan dan pengeroyokan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (12/4)

AHY: Jika Moeldoko Begal Lagi Partai Demokrat, yang Melawan Adalah Rakyat
Indonesia
AHY: Jika Moeldoko Begal Lagi Partai Demokrat, yang Melawan Adalah Rakyat

Partai politik adalah kepanjangan tangan sekaligus penyambung lidah rakyat di parlemen

Pemprov DKI Siapkan Enam Lokasi Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.

Gibran Sewa Hotel Dinasty Selama Sebulan untuk Isoter 589 Nakes
Indonesia
Gibran Sewa Hotel Dinasty Selama Sebulan untuk Isoter 589 Nakes

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyewa hotel bintang 2 Dinasty Smart Hotel di Jalan MT Haryono, No 80, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Anies Sebut Kasus COVID-19 di Jakarta Relatif Terkendali
Indonesia
Anies Sebut Kasus COVID-19 di Jakarta Relatif Terkendali

Kasus pandemi COVID-19 di Jakarta relatif terkendali meski sudah ditemukan varian baru corona, Omicron.

Rizieq Shihab Klaim tak Bohong soal Hasil Swab Test
Indonesia
Rizieq Shihab Klaim tak Bohong soal Hasil Swab Test

Terdakwa kasus swab test Rumah Sakit (RS) Ummi, Rizieq Shihab mengklaim tidak berbohong mengenai kondisi kesehatannya. Ia mengaku masih dalam kondisi sehat meski dirawat di RS Ummi.

Naik Perahu Naga, Jokowi Resmikan Bendungan Ladongi Berbiaya Rp 1,2 Triliun
Indonesia
Naik Perahu Naga, Jokowi Resmikan Bendungan Ladongi Berbiaya Rp 1,2 Triliun

Bendungan Ladongi berkapasitas 45,9 juta meter kubik dengan luas lahan 222 hektare.

Prabowo Kokoh di Puncak, Elektabilitas Ganjar Tinggalkan Anies
Indonesia
Prabowo Kokoh di Puncak, Elektabilitas Ganjar Tinggalkan Anies

Bursa calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang makin ketat.

Penghentian Hukuman Mati Bagi Terpidana Kasus Narkoba Dinilai Membahayakan Bangsa
Indonesia
Penghentian Hukuman Mati Bagi Terpidana Kasus Narkoba Dinilai Membahayakan Bangsa

"Saya khawatir bangsa ini akan hancur jika pelaku terpidana mati kasus narkotika dihentikan atau dihapus," ucap Musa