Komnas HAM Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran HAM TWK Tangkapan layar anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (8-6-2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan tim penyelidikan itu sebagai tindak lanjut dari pengaduan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

"Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran HAM pada proses alih status tersebut," seperti tertulis dalam dokumen dari tim pemantauan dan penyelidikan yang diterima wartawan, Selasa (8/6).

Dalam surat disebutkan bahwa hingga hari ini, tim pemantauan dan penyelidikan telah meminta keterangan kepada 19 pegawai KPK terkait TWK tersebut. Mereka juga telah menerima sejumlah dokumen dari Pengadu sebanyak tiga bundel.

Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8-6-2021). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Tim pemantauan dan penyelidikan telah melakukan pemetaan keterangan dan informasi berdasarkan hasil pemeriksaan melalui 19 pegawai KPK yang diperiksa.

"Antara lain terkait kronologi proses TWK, landasan hukum TWK, prosedur pelaksanaan alih status dan TWK, substansi pertanyaan, background pekerjaan, tugas dan fungsi pokok, serta konteks kasus itu sendiri," kata tim.

Selain itu, mereka telah melayangkan 10 surat pemanggilan secara lengkap dan patut pada tanggal 2 Juni 2021 kepada pihak-pihak yang diadukan dan terkait guna dapat hadir dan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut.

Selain itu juga, Komnas HAM sedang mendalami dan menyiapkan surat pemanggilan secara lengkap dan patut terhadap lima pihak-pihak lain, yang termasuk dalam konstruksi peristiwa.

"Diharapkan, pemanggilan tersebut mendapat respon yang positif, sehingga publik mengetahui duduk permasalahan atas kasus tersebut dan membuat terang peristiwa. Selain itu, juga menjernihkan permasalahan tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM atau tidak," ujar tim.

Sebelumnya, Komnas HAM berharap seluruh pimpinan KPK dapat hadir untuk dimintai keterangan mengenai polemik TWK tersebut. Keterangan Firli Bahuri Cs dianggap penting untuk menambah keterangan mengenai sengkarut TWK.

"Surat panggilan untuk pimpinan KPK hari ini," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Akan tetapi, pimpinan KPK menyatakan tidak akan menghadiri panggilan tersebut.

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mewakili Pimpinan.

Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK. (Pon)

Baca Juga

Firli Cs Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, KPK: Apa yang Dilanggar?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Golkar Harap Biden-Kamala Ciptakan Ekonomi dan Politik Dunia Lebih Harmonis
Indonesia
Golkar Harap Biden-Kamala Ciptakan Ekonomi dan Politik Dunia Lebih Harmonis

Dimana, kerja sama kedua negara telah pada tingkat kemitraan strategis

Reaksi Polri Diberi Rapor Merah oleh ICW
Indonesia
Reaksi Polri Diberi Rapor Merah oleh ICW

Mabes Polri menanggapi penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memberikan penilaian rapor merah kepada institusi Korps Bhayangkara.

Masih Suasana Pandemi, Pemprov DKI Gelar Acara Imlekan Secara Virtual
Indonesia
Masih Suasana Pandemi, Pemprov DKI Gelar Acara Imlekan Secara Virtual

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dalam menyemarakkan Tahun Baru Imlek 2021 dikemas secara virtual.

Mobil Pelat B Viral Terobos Penyekatan di Klaten Diamankan Polisi
Indonesia
Mobil Pelat B Viral Terobos Penyekatan di Klaten Diamankan Polisi

Video berdurasi 30 detik tersebut, tampak terlihat mobil yang berjalan dari arah Yogyakarta hendak menuju ke Jalan Raya Solo-Klaten, tepatnya di kawasan Prambanan Klaten.

Tito Bolehkan Kebijakan PPKM Level 1-4 Disesuaikan Dengan Karakteristik Daerah
Indonesia
Tito Bolehkan Kebijakan PPKM Level 1-4 Disesuaikan Dengan Karakteristik Daerah

Tito menegaskan, telah menyampaikan kepada seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengedepankan cara-cara sosialisasi yang persuasif dan preventif.

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi terkait demonstrasi besar-besaran elemen masyarakat dalam penolakan UU Cipta Kerja.

Hari ini, Pekerja dan Guru Honor Mulai Dapat Tambahan Rp600 Ribu Dari Negara
Indonesia
Hari ini, Pekerja dan Guru Honor Mulai Dapat Tambahan Rp600 Ribu Dari Negara

Insentif total senilai Rp2,4 juta diberikan sebanyak Rp600.000 per bulan untuk empat bulan dan akan dibayarkan dalam dua kali penyaluran.

Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta kepada semua pihak untuk tidak terus-terusan menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penyelenggaraan Formula E.

KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
KPK Pastikan Kawal Program Subsidi Gaji Pekerja Selama Pandemi COVID-19

Belum semua tenaga kerja terdata oleh BPJS Ketenagakerjaan

Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting
Indonesia
Pemilihan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Sudah Di-setting

Konflik di tubuh Partai Demokrat yang melahirkan dualisme kepengurusan sudah diprediksi sejak awal.