Komnas HAM Bentuk Tim Usut Dugaan Pelanggaran HAM TWK Tangkapan layar anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (8-6-2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan tim penyelidikan itu sebagai tindak lanjut dari pengaduan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran HAM TWK

"Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran HAM pada proses alih status tersebut," seperti tertulis dalam dokumen dari tim pemantauan dan penyelidikan yang diterima wartawan, Selasa (8/6).

Dalam surat disebutkan bahwa hingga hari ini, tim pemantauan dan penyelidikan telah meminta keterangan kepada 19 pegawai KPK terkait TWK tersebut. Mereka juga telah menerima sejumlah dokumen dari Pengadu sebanyak tiga bundel.

Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8-6-2021). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan/Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6). Dalam jumpa pers, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) turut memberi pengantar soal perkembangan aduan soal TWK. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Tim pemantauan dan penyelidikan telah melakukan pemetaan keterangan dan informasi berdasarkan hasil pemeriksaan melalui 19 pegawai KPK yang diperiksa.

"Antara lain terkait kronologi proses TWK, landasan hukum TWK, prosedur pelaksanaan alih status dan TWK, substansi pertanyaan, background pekerjaan, tugas dan fungsi pokok, serta konteks kasus itu sendiri," kata tim.

Selain itu, mereka telah melayangkan 10 surat pemanggilan secara lengkap dan patut pada tanggal 2 Juni 2021 kepada pihak-pihak yang diadukan dan terkait guna dapat hadir dan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut.

Selain itu juga, Komnas HAM sedang mendalami dan menyiapkan surat pemanggilan secara lengkap dan patut terhadap lima pihak-pihak lain, yang termasuk dalam konstruksi peristiwa.

"Diharapkan, pemanggilan tersebut mendapat respon yang positif, sehingga publik mengetahui duduk permasalahan atas kasus tersebut dan membuat terang peristiwa. Selain itu, juga menjernihkan permasalahan tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM atau tidak," ujar tim.

Sebelumnya, Komnas HAM berharap seluruh pimpinan KPK dapat hadir untuk dimintai keterangan mengenai polemik TWK tersebut. Keterangan Firli Bahuri Cs dianggap penting untuk menambah keterangan mengenai sengkarut TWK.

"Surat panggilan untuk pimpinan KPK hari ini," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Akan tetapi, pimpinan KPK menyatakan tidak akan menghadiri panggilan tersebut.

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mewakili Pimpinan.

Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK. (Pon)

Baca Juga

Firli Cs Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM, KPK: Apa yang Dilanggar?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mojokerto Naikkan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Mojokerto Naikkan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menaikkan denda untuk pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang semula Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu

Wanti-wanti Kenaikan Tren COVID-19, Kapolri Minta Forkopimda Awasi Objek Wisata
Indonesia
Wanti-wanti Kenaikan Tren COVID-19, Kapolri Minta Forkopimda Awasi Objek Wisata

Kapolri meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Malang Raya untuk mengantisipasi adanya lonjakan aktivitas masyarakat di tempat-tempat objek wisata.

KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai

"Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu," kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5).

Hujan Ringan hingga Sedang Dominasi Cuaca Jakarta Selasa Siang
Indonesia
Hujan Ringan hingga Sedang Dominasi Cuaca Jakarta Selasa Siang

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta didominasi hujan ringan dan sedang pada Selasa siang.

KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah
Indonesia
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

dampak dari penangkapan terhadap menteri KKP tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi
Indonesia
Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi

Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan menutup kantor pemerintahan atau lockdown di tengah peningkatan kasus COVID-19

Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Segera Duduk di Kursi Pesakitan

"Tim Penyidik KPK melaksanakan Tahap II penyerahan Tersangka dan barang bukti tersangka RIZ( Rizal Djalil) dan LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo) kepada Tim JPU KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun

Sebuah akun Facebook bernama RA Kartini mengunggah artikel yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia (BI) akan mencetak uang kartal sebesar Rp100 hingga Rp300 triliyun.

Tim Pemburu Vaksin Dikerahkan Ajak Warga Mau Ikut Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tim Pemburu Vaksin Dikerahkan Ajak Warga Mau Ikut Vaksinasi COVID-19

Program Tim Pemburu Vaksin ditujukan untuk percepatan pencapaian Herd Immunity. Targetnya, sampai tanggal 17 Agustus sebanyak 80 persen dari jumlah masyarakat.

Jokowi bakal Terapkan PPKM Darurat, Cak Imin Mendukung
Indonesia
Jokowi bakal Terapkan PPKM Darurat, Cak Imin Mendukung

"Kebijakan ini patut diambil melihat kasus di Indonesia yang terus naik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/6).