Pemilu 2019
 Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Selidiki Meninggalnya Ratusan Petugas KPPS Para komisioner Komnas HAM memberikan keterangan terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019 (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membentuk tim pencari fakta untuk menyelidi meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019.

Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, tim tersebut rencananya akan merampungkan tugasnya sebelum tanggal 22 Mei atau pengumuman hasil rekapitulasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tim penggalian fakta itu, lanjut Ahmad Taufan akan meminta keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan petugas KPPS yang meninggal. Sejumlah wilayah termasuk Jawa Barat menjadi lokasi pendataan tim pencari fakta dari Komnas HAM.

"Ada apa sebetulnya terjadi, kemudian apa yang kemudian sudah dikerjakan selama ini dalam penanggulangan masalah ini," papar Ahmad Taufan Damanik di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Sementara, Kolaborasi Millenial Nusantara (KMN) mendesak Komnas ham bentuk timn pencari fakta (TPF) untuk mengusut misteri kematian ratusan petugas KPPS.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan kepada awak media terkait upaya Komnas HAM membentuk TPF meninggalnya ratusan petugas KPPS (MP/Kanu)

Inisiator Kolaborasi Millenial Nusantara, dr. Dhienda Nasrul sedikitnya menyampaikan tujuh poin yang harus menjadi perhatian bagi Komnas HAM guna membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

Pertama, perekrutan petugas KPPS tidak menggunakan syarat surat sehat. Kedua, terdapat petugas KPPS perempuan yang hamil dan mengalami keguguran. Ketiga, waktu kerja melewati batas 40 jam per minggu dan tidak mengunakan shift pergantian waktu kerja.

Selanjutnya yang keempat, KPU tidam memastikan jaminan kesehatan BPJS atas petugas KPPS. Kelima, pemeriksaan diagnosis kematian dan data kematia tidam diumumkan secara jelas dan transparan oleh KPU.

"Keenam, terdapat kematian yang ditutup-tutupi sebagai kasus bunuh diri. Masih banyak kasus abu-abu yang perlu melalui proses autopsi," tandas Dhienda.

Dan ketujuh, meninggalnya ratusan petugas KPPS dalam kurun waktu kurang lebih 14 hari sejak pemilu dikategorikan sebagai Kematian Luar Biasa mejadi pertanyaan besar, dimana peran negara dalam melindungi warganya.

Dhienda bersama teman-temannya laku mengikatkan tali pita kuning dilengan Hariansyah perwakilan Komnas HAM sebagai simbol turut berduka cita kepada para korban.

Dan berharap kedepan, UU pemilu mampu direvisi agar sejak dari proses perekrutan KPPS hingga pasca pemilu, mereka mempunyai kejelasan.

"Undang-undangnya sedemikian rupa, seperti dari awal perekrutan temen-temen KPPS itu dibuat sedemikian rupa sehingga 2024 nanti UU ini melindungi teman teman KPPS, maka perlu revisi UU pemilu," tutup Dhienda.(Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Rawat 524 Pasien COVID-19
Indonesia
 Penanganan Wabah Corona, Presiden Jokowi Pakai Inpres Nomor 4 Tahun 2019
Indonesia
Penanganan Wabah Corona, Presiden Jokowi Pakai Inpres Nomor 4 Tahun 2019

Isinya tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan buklir, biologi, dan kimia.

Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
Polda Metro Jaya Gandeng 18 Ormas Tanah Abang Awasi Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya menggandeng 18 organisasi masyarakat (ormas) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk mengawasi kedisplinan warga soal protokol kesehatan COVID-19.

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 694 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 694 Pasien COVID-19

Jumlah pasien yang dirawat pada hari ini bertambah 42 orang

Update COVID-19, Jumat (31/7): 108.376 Positif, 64.292 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19, Jumat (31/7): 108.376 Positif, 64.292 Sembuh

Data ini dihimpun tiap pukul 12.00 WIB.

Lion Air Wajibkan Penumpang Bawa Bukti Bebas Corona
Indonesia
Lion Air Wajibkan Penumpang Bawa Bukti Bebas Corona

Danang mengatakan manajemen bakal mewajibkan calon penumpang mematuhi ketentuan perusahaan

PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi
Indonesia
PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi

Kerja dari rumah bagi para ASN Solo, sudah pernah diterapkan saat Pemkot Solo saat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 pada 13 Maret 2020.

Aksi Heroik Ibu Rumah Tangga Selamatkan Nyawa Pilot Jet Tempur TNI
Indonesia
Aksi Heroik Ibu Rumah Tangga Selamatkan Nyawa Pilot Jet Tempur TNI

Belum habis dari syoknya, Eti melihat seseorang melayang di udara menggunakan parasut berteriak minta tolong.

Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat
Indonesia
Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berlangsung secara terbuka.

Merger Bank Syariah Bikin UMKM Mudah Dapatkan Modal
Indonesia
Merger Bank Syariah Bikin UMKM Mudah Dapatkan Modal

Selain itu, pemerintah pun, memperbanyak dan memperluas pendirian Bank Wakaf Mikro.