Komnas HAM Beberkan Temuan Pembunuhan Warga di Timika Libatkan Anggota TNI Ilustrasi - Komisioner Komnas HAM Choerul Anam saat bertemu Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa di Jayapura. (ANTARA/Evarukdijati)

MerahPutih.com - Komnas HAM membeberkan laporan mengenai kasus mutilasi warga Papua yang melibatkan oknum prajurit di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

Komnas HAM menduga ada tindakan pelanggaran dalam kasus kasus tersebut.

"Jadi ada dugaan penyiksaan, kekerasan, dan juga perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia," kata komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Selasa (20/9).

Baca Juga:

Dipimpin Anggota TNI, 12 Orang Terlibat Pembunuhan 4 Warga di Timika

Komnas HAM sudah meninjau beberapa lokasi terkait kasus mutilasi warga Papua.

Selain itu, kata Beka, Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak di kasus mutilasi warga Papua.

Mereka yang dimintai keterangan mulai penyidik dari polisi, penyidik TNI, hingga keluarga korban.

"Permintaan keterangan dan informasi hingga laporan ini disusun tim pemantau dan penyelidikan telah memeriksa 19 orang saksi," ujar Beka.

Pemeriksaan juga dilakukan kepada sejumlah pelaku yang terdiri atas anggota TNI dan pelaku sipil. Saat ini satu orang pelaku juga masih jadi buron.

"Terus kemudian enam orang pelaku anggota TNI dan tiga orang pelaku sipil, jadi kan ada 10 ya. Enam anggota TNI dan tiga warga sipil. Satunya, Saudara Roy, masih DPO sampai saat ini," ujar Beka.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Panglima TNI Turun Tangan dalam Kasus Pembunuhan 4 Warga Timika

Sementara itu, proses penyidikan terhadap enam prajurit TNI AD, tersangka pembunuhan disertai mutilasi warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua beberapa waktu lalu, telah selesai.

Enam tersangka dalam kasus ini adalah Mayor Inf HFD; Kapten Inf DK; Praka PR; Pratu RAS; Pratu RPC dan Pratu ROM.

Berkas perkara Mayor HFD telah diterima Pomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan formil dan materiil. Selanjutnya, akan dilimpahkan ke Kaotmilti IV-Makassar.

Sedangkan perkara Kapten Inf DK dan 4 lainnya saat ini dalam proses resume dan melengkapi administrasi berkas perkara.

Lalu direncanakan pada Rabu, 21 September 2022 akan dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk penelitian syarat formil dan materiil. Selanjutnya dilimpahkan kepada Kaotmil IV-20 Jayapura.

Saat ini, tiga orang tersangka, yakni Mayor Inf HFD, Pratu RAS, Pratu RPC berada di Instalasi Tahanan Militer di Waena, Jayapura.

Sementara tiga lainnya yakni Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu ROM berada di Subdenpom Timika.

Keenam tersangka itu dijerat pasal berlapis.

Untuk Mayor Inf HFD disangkakan pasal 365 ayat (4) KUHP Jo 340 KUHP jo 339 KUHP Jo 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP jo 221 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 126 KUHPM jo 148 KUHPM.

Sedangkan lima tersangka Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu RPC, Pratu RAS, Pratu ROM dijerat pasal 365 ayat (4) KUHP Jo 340 KUHP jo 339 KUHP Jo 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP jo 406 ayat (1) KUHP jo 221 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain enam orang anggota TNI, dalam kasus ini Polres Mimika telah menetapkan tiga orang warga sipil sebagai tersangka.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Selasa (22/8) sekitar pukul 21.50 Wit di SP 1 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Setelah melakukan pembunuhan, para pelaku membawa para korban ke Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, untuk dibuang dengan terbungkus dalam karung. (Knu)

Baca Juga:

Pelaku Pembunuhan 4 Warga Timika Berjumlah 10 Orang, 6 di Antaranya Anggota TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Telah Periksa 64 Saksi dan Bongkar Kuburan Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat
Indonesia
Polisi Telah Periksa 64 Saksi dan Bongkar Kuburan Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat

Terdapat dugaan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berkaitan dengan dugaan pendayagunaan orang-orang yang berada di dalam kerangkeng untuk melakukan pekerjaan di perkebunanan sawit.

Sertifikasi Aset KAI Cirebon Ditargetkan Rampung Tahun 2024
Indonesia
Sertifikasi Aset KAI Cirebon Ditargetkan Rampung Tahun 2024

bangunan dan tanah milik KAI Cirebon yang tersebar di 8 Kota/Kabupaten Jawa Barat ditargetkan rampung tahun 2024.

KPK Klaim Kantongi Informasi Baru soal Jejak Harun Masiku
Indonesia
KPK Klaim Kantongi Informasi Baru soal Jejak Harun Masiku

"Kami sudah ada info hanya tinggal, ya paling tidak kami mau cari pendukung-pendukung lain. Apakah betul info itu layak dipercaya atau tidak. Jadi kami memang tidak tinggal diam," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto

Terduga Pemukul Pertama Ade Armando Berhasil Dicokok Polisi
Indonesia
Terduga Pemukul Pertama Ade Armando Berhasil Dicokok Polisi

Satu persatu, pelaku penganiyaan pegiat media sosial Ade Armando terciduk polisi. Dhia Ul Haq ditangkap polisi di kawasan Serpong,Tangerang Selatan. Ia diduga sebagai orang pertama yang memukul dosen Universitas Indonesia itu saat aksi massa di depan Gedung DPR/MPR, Senin (11/4) lalu.

Indonesia-Turki Kerja Sama Bangun Tol Trans Sumatera
Indonesia
Indonesia-Turki Kerja Sama Bangun Tol Trans Sumatera

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan Turki memiliki pengalaman dan penguasaan teknologi yang baik dalam pembangunan jalan tol.

Ridwan Soplanit Ungkap Intervensi Ferdy Sambo saat Olah TKP Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Ridwan Soplanit Ungkap Intervensi Ferdy Sambo saat Olah TKP Pembunuhan Brigadir J

Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit memberikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.

DPR Desak Kejagung Percepat Pengusutan Kasus Gangguan Ginjal Akut
Indonesia
DPR Desak Kejagung Percepat Pengusutan Kasus Gangguan Ginjal Akut

Desakan untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran penyakit gangguan ginjal akut terus bermunculan. Kali ini datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Pemerintah Didesak Berantas Tuntas Sindikat Penempatan PMI Ilegal
Indonesia
Pemerintah Didesak Berantas Tuntas Sindikat Penempatan PMI Ilegal

Atas dasar itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mendukung upaya pemerintah dalam memberantas sindikat mafia penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal.

[HOAKS atau FAKTA]: Pos Indonesia Bagikan Iphone 13 Pro Max
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pos Indonesia Bagikan Iphone 13 Pro Max

Beredar pesan singkat yang memuat link pengambilan hadiah dari Pos Indonesia berupa Iphone 13 Pro Max (256 Gb) Sierra Blue.

KPK Kirim Surat Lagi ke Kejagung untuk Pemeriksaan Surya Darmadi
Indonesia
KPK Kirim Surat Lagi ke Kejagung untuk Pemeriksaan Surya Darmadi

Bos PT DPG Surya Darmadi tengah tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).