Komnas HAM Ungkap Hasil Penyelidikan Terkait Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pegawai KPI angkapan layar Ketua Tim Penyelidikan sekaligus Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Senin (29/11/2021). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

MerahPutih.com - Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundangan yang dialami MS pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan babak baru.

Setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus sejak September 2021, Komnas HAM mengumumkan hasil temuannya terkait kasus tersebut.

Baca Juga

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Perundungan Pegawai KPI Terus Berjalan

Dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menyebut, MS mengalami tiga bentuk pelangaran hak asasi dalam kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, pelanggaran yang pertama yakni terkait hak atas rasa aman, bebas dari ancaman, kekerasan dan perlakuan tidak layak.

“Akibatnya MS merasa trauma, rendah diri dan berakibat pada kesehatan fisik korban, dan hubungan rumah tangga korban,” tutur Beka, dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/11).

Kedua, lanjut Beka, bentuk pelanggaran kedua yakni terkait hak untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman.

“Bahwa peristiwa yang dialami MS menunjukkan bahwa lingkungan kerja KPI tidak aman, intimidatif, dan tidak penuh penghormatan,” kata Beka yang mengenakan batik lengan panjang dan masker putih ini.

Beka menjelaskan, MS yang merasa situasi di KPI tak aman akhirnya memilih keluar dari ruang kerja dan grup Whatsapp Divisi Visual Data agar tak mendapatkan tindakan perundungan lagi. Namun, sikap itu direspon berbeda oleh rekan kerjanya yang menganggap MS terlalu sensitif menyikapi perundungan itu.

Kemudian pelanggaran ketiga terkait dengan hak atas kesehatan fisik dan mental. Beka menuturkan, akibat perundungan dan pelecehan seksual, MS menjadi stres dan trauma. Akibatnya, MS divonis menderita hiperkreasi lambung tahun 2017 dan post-traumatic stress disorder (PTSD) tahun 2019.

“Permasalahan fisik dan mental yang dihadapi MS menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1),” imbuh Beka.

Baca Juga

Kasus Belum Selesai, Aduan Pencemaran Nama Baik Pada Korban Pelecehan di KPI Ditolak Polisi

Adapun MS mengaku telah mengalami perundungan sejak tahun 2015 dan pelecehan seksual tahun 2017. Tindakan itu diduga dilakukan oleh lima rekan kerja MS.

Oleh karenanya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasinya dengan meminta Sekjen Kominfo melakukan evaluasi.

“Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat struktural di KPI sehubungan mekanisme pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan kerja di KPI,” ujar Beka.

Kemudian, Kominfo diminta melakukan evaluasi dan mengembangkan portal intranet untuk mendukung adanya saluran aduan yang mudah diakses oleh para pegawai di lingkungan kesektariatan KPI.

Lalu, Komnas HAM juga meminta Kominfo memberikan asistensi baik secara sumber daya manusia, akses, pengetahuan dan sumber daya lainnya terhadap kesektariatan KPI. Ini dalam rangka membangun mekanisme pencegahan dan penanganan tindak perundungan, pelecehan dan kekerasan di lingkungan kerja.

Sementara itu, kepada Ketua KPI, Agung Suprio, Komnas HAM juga memberikan sembilan poin rekomendasi. Diantaranya, memberi dukungan kepada MS baik yakni secara moril ataupun mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban.

Lalu, bekerja sama alias kooperatif dengan pihak kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum. Kemudian memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. (Knu)

Baca Juga

Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI Belum Temui Titik Terang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Anies Bersyukur Jakarta Sehari Penuh Tanpa Pemakaman COVID-19
Indonesia
Anies Bersyukur Jakarta Sehari Penuh Tanpa Pemakaman COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku bersyukur kemarin terdapat nol permintaan pelayanan pemakaman protap COVID-19 di DKI Jakarta.

Sikapi Polemik TWK, Istana Tegaskan KPK Lembaga Otonom
Indonesia
Sikapi Polemik TWK, Istana Tegaskan KPK Lembaga Otonom

"Jadi Presiden, beliau mengatakan 'saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan', jadi beliau menghormati putusan yang sudah diambil MK maupun MA," kata Fadjroel.

Novel Baswedan Cs Selesai Jalani Pelatihan di Bandung, Kapan Mulai Kerja?
Indonesia
Novel Baswedan Cs Selesai Jalani Pelatihan di Bandung, Kapan Mulai Kerja?

Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut perkembangannya

Jadwal Vaksinasi Universitas Multimedia Nusantara dan Polsek Kelapa Dua
Indonesia
Jadwal Vaksinasi Universitas Multimedia Nusantara dan Polsek Kelapa Dua

Kegiatan vaksinasi yang akan dilaksanakan di wilayah Gading Serpong dan sekitarnya.

Pemilik Akun Propaganda KKB dan OPM Ditangkap Tim Satgas Nemangkawi
Indonesia
Pemilik Akun Propaganda KKB dan OPM Ditangkap Tim Satgas Nemangkawi

Satgas Operasi Nemangkawi melakukan penangkapan terhadap pemilik akun Facebook Enago Womaki atas nama Harun Gobai (32).

Megawati Jadi Orang Indonesia Pertama Peraih Order of Friendship dari Rusia
Indonesia
Megawati Jadi Orang Indonesia Pertama Peraih Order of Friendship dari Rusia

Yang mulia sangat dikenal dan dihormati di Rusia sebagai teman sejati yang memfasilitasi pengembangan proyek bersama di bidang strategis

Capai Bauran Energi 23 Persen, PLTS Harus Banyak Digunakan di Fasilitas Publik
Indonesia
Capai Bauran Energi 23 Persen, PLTS Harus Banyak Digunakan di Fasilitas Publik

Saat ini, Masjid Istiqlal memiliki 504 unit modul solar dengan kapasitas masing-masing modul sebesar 325 WP (atau Watt Peak) yang dibuat sejak tahun 2019.

Pemerintah Diminta Bikin Skema untuk Penerima Booster yang Tak Punya Gadget
Indonesia
Pemerintah Diminta Bikin Skema untuk Penerima Booster yang Tak Punya Gadget

Legislator dapil Jawa Barat VIII itu meminta pemerintah memastikan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster

Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain
Indonesia
Anies Minta Pembangunan Sumur Resapan Tidak Membahayakan Orang Lain

Pembangunan sumur resapan di Jakarta tengah menuai sorotan. Pasalnya, pemasangannya yang dilakukan di jalanan justru menggangu mobilitas warga.

Kini Data dan Riwayat Perjalanan Pengguna JakLingko Bisa Terekam
Indonesia
Kini Data dan Riwayat Perjalanan Pengguna JakLingko Bisa Terekam

Saat ini ada 14 golongan masyarakat di DKI Jakarta