Komnas HAM Bakal Turun Tangan Selidiki Penganiayaan Jurnalis di Surabaya Stop kekerasan pada jurnalis. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara didampingi Analis Pengaduan Luluk Sapto Setiyawan dan Pemantau Aktivitas HAM Dyah Nan S menerima audiensi dari Aliansi Jurnalis independen (AJI), Jumat (16/4).

Audiensi berkaitan dengan dugaan penganiayaan seorang jurnalis Tempo bernama Nurhadi oleh aparat. Beka Memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh AJI. Nantinya, Komnas HAM akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus itu.

Baca Juga:

LPSK Pastikan Lindungi Saksi dan Jurnalis Tempo

"Komnas HAM akan menindaklanjuti aduan yang ada dan segera meminta keterangan para pihak,” ujar Beka dalam keterangannya Jumat (16/4).

Komnas HAM, berpandangan bahwa peristiwa ini sebagai isu penting yang harus segera ditangani. Menurut dia, jurnalis adalah salah satu elemen penting dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Beka juga meminta agar pihak aparat segera menuntaskan kasus ini dengan memeriksa semua pihak yang terlibat. Selain itu, aparat kepolisian dapat memproses mereka yang bersalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Jurnalis Nurhadi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum saat melakukan kerja jurnalistik. Kekerasan terhadap Nurhadi terjadi saat dia melakukan reportase terkait dugaan kasus suap Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demo Jurnalis. (Foto: Antara)
Demo Jurnalis. (Foto: AJI Jakarta)

Nurhadi dituduh masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin di Gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Surabaya, Sabtu (27/3) malam.

Meski sudah menyampaikan statusnya sebagai wartawan, para pengawal Angin diduga tetap memberikan perlakuan yang mengarah pada penganiayaan terhadap Nurhadi.

Sejumlah pihak pun mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas tindakan kekerasan tersebut. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta akan mengusut kasus dugaan penganiayaan terhadap jurnalis Tempo Hurhadi hingga tuntas. Ia berjanji akan transparan terhadap semua proses penyidikan kasus yang melibatkan oknum aparat ini. (Knu)

Baca Juga:

Wali Kota Bobby Nasution Diminta Hargai Kerja Jurnalis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur
Indonesia
Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur

Pertemuan itu, kata Ida, akan berlangsung pada Senin (19/10) pekan depan.

Pemprov DKI Tegaskan Saham Bir di PT Delta Tak Naik
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Saham Bir di PT Delta Tak Naik

Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak ada penambahan saham milik Pemprov DKI di PT Delta Djakarta

Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan PPKM Mikro di Ibu Kota pada 20 April-3 Mei 2021.

Tengah Tahun Kasus COVID-19 Turun, Ekonomi Tumbuh 4,8 Persen
Indonesia
Tengah Tahun Kasus COVID-19 Turun, Ekonomi Tumbuh 4,8 Persen

Jika vaksinasi hanya mampu mencapai angka di bawah satu juta per hari dan target sasaran vaksin 70 juta orang baru terealisasi pada September 2021, maka ekonomi hanya tumbuh 4,2 persen.

Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Indonesia
Mantan Anak Buah Anies Bakal Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Polda Metro Jaya mengagendakan memeriksa mantan anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, MK.

Amerika Rusuh, WNI Diminta Patuhi Jam Malam
Dunia
Amerika Rusuh, WNI Diminta Patuhi Jam Malam

Perintah jam malam tersebut dapat berdampak konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Namun perintah jam malam tidak berlaku untuk pekerja esensial.

Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar

KPK tidak memerlukan keterangan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur

Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

tertangkapnya dua menteri ini justru mendegradasi pemerintahan Jokowi-Maruf.

Ketua MPR Apresiasi Capaian Polri di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit
Indonesia
Ketua MPR Apresiasi Capaian Polri di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit

Polri dinilai telah sukses meningkatkan pelayanan publik

Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Indonesia
Polda Jabar Gelar Pengamanan Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Pengamanan itu bakal dilakukan oleh tim gabungan