Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komnas HAM menyambut baik langkah Polda Sumatera Utara yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat karena itu menunjukkan adanya kepastian hukum dan memberi rasa aman kepada para saksi.

“Penahanan terhadap delapan orang tersangka langkah yang tepat karena sejak awal Komnas HAM mendorong dilakukan penahanan. Ini penting dalam memberi keyakinan kepada saksi dan korban bahwa prosesnya berjalan baik,” kata Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan M Choirul Anam sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Bupati Langkat Nonaktif Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Ia menjelaskan penahanan tersangka juga akan mempermudah proses hukum yang saat ini ditangani oleh Polda Sumut.

“Komnas HAM RI berharap proses penegakan hukum dalam kasus tersebut dapat memberi kepastian hukum dan keadilan bagi korban serta masyarakat sekaligus memastikan kepada pemerintah agar kasus serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” kata dia.

Dari delapan tersangka yang ditahan, salah satunya adalah anak bupati Langkat nonaktif berinisial DP. Sejauh ini, Terbit Rencana Perangin Angin, bupati Langkat nonaktif, belum ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Tujuh tersangka lainnya yang juga telah ditahan, yaitu HS, IS, TS, RG, JS, HG, dan SP.

Polda Sumut resmi menahan delapan orang itu sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka bulan lalu. Para tersangka sempat tidak ditahan selama beberapa minggu dan hanya diperintahkan untuk wajib lapor.

Kasus kerangkeng manusia terungkap ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Terbit setelah dia kena operasi tangkap tangan pada 18 Januari 2022.

Baca Juga:

Komnas HAM Desak Polisi Segera Tahan Pelaku Kerangkeng Manusia di Sumut

Dalam proses penggeladahan, KPK menemukan ruang seperti sel penjara (kerangkeng) yang berisi puluhan manusia.

Polda Sumut sempat menyampaikan ke publik bahwa kerangkeng itu tempat rehabilitasi pecandu narkoba ilegal yang telah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun.

Namun penyelidikan kepolisian selanjutnya yang didukung temuan dari LPSK dan Komnas HAM menemukan adanya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus kerangkeng manusia itu.

Oleh karena itu, tersangka berinisial HS, TS, RG, IS, JS, HG dan DP dijerat Pasal 7 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara ditambah sepertiga ancaman pokok.

Tersangka TS dan SP dijerat Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 yang ancamannya minimal 3 tahun penjara, dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta. (*)

Baca Juga:

Menpora Cari Program Buat Pemulihan Korban Kerangkeng Manusia di Sumut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Surabaya Klaim Hampir Seluruh Kelurahan Zona Hijau COVID-19
Indonesia
Surabaya Klaim Hampir Seluruh Kelurahan Zona Hijau COVID-19

Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut hampir seluruh kelurahan sudah berstatus zona hijau atau kategori level 1 berdasarkan perhitungan indikator PPKM berbasis wilayah.

Anies Diklaim Punya Kedekatan Dengan AHY
Indonesia
Anies Diklaim Punya Kedekatan Dengan AHY

Partai Demokrat mengharapkan pasangan yang diusung koalisi sebagai capres dan cawapres menjadi dwi tunggal.

Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi
Indonesia
Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024
Indonesia
Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap bekerja profesional. Menurutnya, ASN diimbau untuk tidak terlibat politik praktis dalam dinamika Pemilu maupun Pilkada 2024.

PDIP Minta Aktor Intelektual Tragedi Kudatuli Dituntut di Muka Hukum
Indonesia
PDIP Minta Aktor Intelektual Tragedi Kudatuli Dituntut di Muka Hukum

“Kita akan terus membangun optimisme dengan membangun kekuatan bersama, pada akhirnya siapapun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan,” kata Hasto.

[HOAKS atau FAKTA]: Serukan Pembubaran, Fadli Zon Malah Didatangi Densus 88
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Serukan Pembubaran, Fadli Zon Malah Didatangi Densus 88

Youtube Politik Nusantara mengunggah video dengan judul “Berita Terkini ~ fadlizon desakan Densuss 88 Bubar berakhir begini

Reaksi Menkopolhukam saat Irjen Ferdy Sambo Dinonaktifkan
Indonesia
Reaksi Menkopolhukam saat Irjen Ferdy Sambo Dinonaktifkan

Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan. Hal itu dilakukan saat pengusutan kasus penembakan antar-polisi di kediamannya.

Korting Hukuman Edhy Prabowo, Jubir MA: Dia Sudah Memberi Harapan ke Nelayan
Indonesia
Korting Hukuman Edhy Prabowo, Jubir MA: Dia Sudah Memberi Harapan ke Nelayan

Mahkamah Agung (MA) memberikan penjelasan terkait alasan yang menjadi pertimbangan mengkorting hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Pemkot Yogyakarta Aktifkan Kembali Mobil Drive Thru e-KTP
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Aktifkan Kembali Mobil Drive Thru e-KTP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta mengaktifkan kembali layanan drive thru cetak kartu tanda penduduk elektronik keliling.

PSI Mengaku Punya Kader Mumpuni Buat Maju Pilgub DKI
Indonesia