Komjen Listyo Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Penyebar Ujaran Kebencian Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah kanan) untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1). ANTARA FOTO/Pool/Galih Pradip

MerahPutih.com - Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan akan bersikap netral dalam menangani perkara. Polri akan menegakkan hukum dengan memberikan rasa adil bagi semua pihak.

Ia menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman soal tudingan Polri tebang pilih dalam menangani perkara ujaran kebencian.

Baca Juga

Komisi III Setujui Listyo Sigit Jadi Kapolri

Jika ujaran itu masih dalam batas wajar, Polisi akan menasehati dan menegurnya. Namun, ia menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi kepada pelaku hate speech yang berisiko memecah belah persatuan bangsa.

"Tapi yang berisiko memecah belah persatuan bangsa, kami tidak ada toleransi, pasti kami proses," kata Listyo di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta Pusat, Rabu (20/1).

Ia menjelaskan, masyarakat harus mengetahui batasan-batasan mengeluarkan pendapat di muka umum maupun yang disampaikan melalui media sosial.

Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Rabu (20/1). ANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta
Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Rabu (20/1). ANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta

Terkait hak kebebasan berpendapat dan berkumpul, Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

"Harus bisa membedakan antara etika, ataupun hal-hal atau norma-norma yang tidak boleh dilanggar," sambungnya.

Mantan Kapolda Banten itu memperkenalkan konsep transformasi Polri baru.

“Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan dengan transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi,” tutur Listyo.

Ia menyebut, pihaknya tentu perlu banyak berbenah. Terlebih di masyarakat masih ada sejumlah pandangan negatif terhadap Polri yang disebabkan perlakuan sejumlah oknum.

Ke depan, lanjut dia, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin ditingkatkan. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat harus segera diubah.

“Tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada ibu yang dilaporkan anaknya dan diproses," tutup Listyo. (Knu)

Baca Juga

Komjen Listyo Sigit Diingatkan Hukum Jangan Hanya Tajam ke Oposisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Soroti Puskesmas Cipedak Buka 3 Hari dalam Seminggu
Indonesia
Gerindra Soroti Puskesmas Cipedak Buka 3 Hari dalam Seminggu

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menambah lagi rumah sakit (RS) dan puskesmas.

Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara
Indonesia
Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos
Indonesia
KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir
Indonesia
Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir

Munarman mengaku, BNI telah mengirimkan surat pemberitahuan ini kepadanya.

PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19

Menurut Netty, pembukaan sejumlah perkantoran, perusahaan, dan sekolah pasca wacana new normal seharusnya diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar
Dunia
Selandia Baru Beri Sanksi Bagi Petinggi Militer Myanmar

Selandia Baru akan memastikan program-program bantuannya tidak melibatkan dan menguntungkan pemerintah junta militer Myanmar.

UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik
Indonesia
UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik

Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Prada MI Jadi Tersangka Kasus Penyerangan Polsek Ciracas
Indonesia
Prada MI Jadi Tersangka Kasus Penyerangan Polsek Ciracas

Prada MI dikenakan Pasal 14 ayat 1 jucnto ayat 2 UU no 1 tahun 1948

Pimpinan DPR Yakin PPKM Efektif dan Efisien Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Kebakaran Kantor BPN Klaten, Labfor Polda Jateng Amankan Sejumlah Barang Bukti
Indonesia
Kebakaran Kantor BPN Klaten, Labfor Polda Jateng Amankan Sejumlah Barang Bukti

Labfor Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kebakaran di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten.