Komjen Listyo Sigit Diminta Larang Anggota Polri Aktif Rangkap Jabatan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPRANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta/foc.

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komjen Listyo Sigit Prabowo setelah resmi dilantik sebagai Kapolri, melarang anggota Polri aktif melakukan praktik rangkap jabatan.

"Kapolri terpilih mesti menegaskan bahwa siapa pun anggota Polri dilarang untuk melakukan praktik rangkap jabatan," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (21/1).

Baca Juga

Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit

Pasalnya, kata Kurnia, ICW masih menemukan adanya sejumlah anggota Polri aktif yang menempati sejumlah jabatan publik. Padahal, hal itu secara tegas dilarang seperti yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian.

Kurnia menegaskan,.praktik rangkap jabatan oleh anggota Polri aktif perlu diperhatikan mengingat jika dibiarkan sama dengan melanggengkan konflik kepentingan.

"Sederhananya, jika Kapolri terpilih, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, membiarkan hal itu tetap terjadi, maka komitmen pemberantasan korupsinya patut dipertanyakan," ujarnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/aa.)

Tak hanya Kapolri, Kurnia juga menilai Presiden Jokowi seharusnya juga menegaskan larangan praktik rangkap jabatan yang seakan dibiarkan begitu saja tersebut.

ICW menganggap, dalih-dalih mengenai praktik rangkap jabatan yang disampikan pemerintah seolah hanya untuk mencari pembenaran di tengah pelanggaran hukum.

"Selain UU Kepolisian, terdapat pula Pasal 17 huruf a UU Pelayanan Publik. Dengan maraknya praktik ini terjadi, sesungguhnya komitmen pemerintah untuk menjaga nilai-nilai antikorupsi layak untuk dipertanyakan," kata dia. (Pon)

Baca Juga

Pimpinan DPR Tantang Komjen Listyo Realisasikan Janji Jika Disahkan Jadi Kapolri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: 2020 Ujian yang Amat berat
Indonesia
Jokowi: 2020 Ujian yang Amat berat

Indonesia juga tak luput dari cobaan dan ujian yang berat itu

Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol
Indonesia
Wali Kota Malang Lunasi Utang Guru TK yang Terjerat 24 Pinjol

Kasus seorang guru taman kanak-kanak (TK) yang terjerat utang di 24 pinjaman online memantik perhatian dari Wali Kota Malang, Sutiaji.

Fraksi PAN Apresiasi Perubahan RUU KUP Jadi HPP
Indonesia
Fraksi PAN Apresiasi Perubahan RUU KUP Jadi HPP

Sedangkan yang masih menjadi sorotan ialah terkait persoalan cukai

Luhut Tegaskan Tingkat Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Meningkat Banyak
Indonesia
Luhut Tegaskan Tingkat Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Meningkat Banyak

Luhut yakin kasus COVID-19 di tanah air akan terkendali pada pekan depan

Respons Hasto PDIP Tahu SBY Didiagnosa Kanker Prostat
Indonesia
Respons Hasto PDIP Tahu SBY Didiagnosa Kanker Prostat

PDIP merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar SBY mendapat perawatan dokter kepresidenan

Densus 88 Beberkan Peran Ketua Umum Partai Dakwah dalam Jaringan Teroris
Indonesia
Densus 88 Beberkan Peran Ketua Umum Partai Dakwah dalam Jaringan Teroris

Ramadhan menyebut Farid Okbah (FAO) diduga terlibat sebagai tim sepuh atau Dewan Syuro JI.

Cuaca Sepanjang Hari Ini Diperkirakan Cerah Berawan
Indonesia
Cuaca Sepanjang Hari Ini Diperkirakan Cerah Berawan

Kemudian di Jakarta Barat kisaran 23-30 derajat Celsius dan Kepulauan Seribu kisaran 27-28 derajat Celsius

Kelompok Radikal di Indonesia Sasar Milenial Jadi Pengantin
Indonesia
Kelompok Radikal di Indonesia Sasar Milenial Jadi Pengantin

Kelompok radikal terus berkembang setiap tahunnya untuk mengembangkan sayapnya. Bahkan, pola rekrutmen sudah mulai menyasar pada kalangan anak muda karena dianggap paling militan untuk dijadikan calon pengantin.

Selain Vaksin, Jabar Distribusikan Logistik Pendukung Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Selain Vaksin, Jabar Distribusikan Logistik Pendukung Vaksinasi COVID-19

Saat ini, logistik pendukung vaksin COVID-19 mencakup APD set, rompi vaksinator, serta logistik alat kesehatan lainnya sedang dalam tahap distribusi ke 27 kabupaten/kota se-Jabar.

[HOAKS atau FAKTA]: Bantuan 3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bantuan 3,5 Juta dari Pemerintah untuk Seluruh Pemilik E-KTP

Sebuah akun Facebook bernama Viva Hoshi mengunggah artikel yang berjudul “Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP”.