Komjen Listyo Sigit Diingatkan Hukum Jangan Hanya Tajam ke Oposisi Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman, mengingatkan kepada calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo agar penegakan hukum dilakukan secara adil. Tidak hanya tajam ke pihak yang berada di luar pemerintahan.

Hal itu disampaikan Benny menanggapi pernyataan Komjen Listyo dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Dalam paparannya, jenderal bintang tiga itu memastikan bahwa hukum tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Baca Juga:

Fit and Proper Test Calon Kapolri, Fraksi PPP Soroti Predictive Policing

"Jangan hanya tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri. Jangan juga tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang di dalam kok tumpul dia," kata Benny di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/1).

Politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memastikan, pihaknya sangat mendukung penuh penegakan hukum agar tidak ada lagi hate speech, hoaks dan sebagainya.

"Tetapi apa yang anda lakukan untuk menjamin supaya penegakam hukum itu tidak hanya dilakukan pada kelompok tertentu, tetapi kelompok lain semacam dikasih keleluasaan," tegas Benny.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara).

Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mengingatkan, tugas Komjen Listyo jika nanti resmi disahkan menjadi orang nomor satu di Polri juga untuk menjamin netralitas Korps Bhayangkara.

"Utamanya dalam agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada," ujar Benny.

Baca Juga:

Ini Janji Komjen Listyo Soal Praktik Tilang di Jalanan

Dalam kesempatan ini, Benny pun mempertanyakan, agenda Komjen Listyo untuk menjamin netralitas Polri dalam setiap kontestasi demokrasi.

"Misalnya Bambinkamtibmas di desa tidak jadi alat kekuatan politik tertentu untuk sukseskan parpol tertentu nantinya," pungkas Benny. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra
Indonesia
Jenderal Polisi Ini Pernah Peringatkan Imigrasi Soal Masuknya Djoko Tjandra

Setyo Wasisto kembali duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Jalan-Jalan di Jakarta yang Tergenang Air Akibat Hujan Deras Semalam
Indonesia
Jalan-Jalan di Jakarta yang Tergenang Air Akibat Hujan Deras Semalam

Ketinggian genangan air rata-rata mencapai 10-100 sentimeter (cm)

COVID-19 Menyebar di Udara, PDPI: Selalu Pakai Masker dan Sering Buka Jendela
Indonesia
COVID-19 Menyebar di Udara, PDPI: Selalu Pakai Masker dan Sering Buka Jendela

PDPI mengimbau masyarakat menghindari keramaian baik di tempat tertutup maupun terbuka.

KPK Tindak Lanjuti Dugaan Keterlibatan Azis Syamsuddin di Suap DAK
Indonesia
KPK Tindak Lanjuti Dugaan Keterlibatan Azis Syamsuddin di Suap DAK

Azis yang merupakan politikus Golkar menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI saat pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan 2017.

Respon Wijaya Karya Salah Satu Manajernya Ditahan KPK
Indonesia
Respon Wijaya Karya Salah Satu Manajernya Ditahan KPK

Wijaya Karya juga mendorong bagi seluruh jajarannya untuk berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan etika bisnis, aturan hukum

Protokol Kesehatan Dilanggar, Mahfud MD Bakal Kumpulkan Kepala Daerah
Indonesia
Protokol Kesehatan Dilanggar, Mahfud MD Bakal Kumpulkan Kepala Daerah

Penerapan inpres akan berbeda di setiap daerah. Serta dilakukan sesuai dengan masing-masing zona daerah.

Erupsi Gunung Anak Krakatau tak Picu Tsunami
Indonesia
Erupsi Gunung Anak Krakatau tak Picu Tsunami

BMKG tidak mencatat adanya aktivitas seismik

Ini Yang Bikin Gempa di Jepara Terasa Sampai NTB
Indonesia
Ini Yang Bikin Gempa di Jepara Terasa Sampai NTB

Sampai saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi akibat gempa tersebut, yang menurut hasil pemodelan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

Lindungi Pelajar dari COVID-19, Ujian Nasional SMP dan SMA Resmi Ditiadakan
Indonesia
Lindungi Pelajar dari COVID-19, Ujian Nasional SMP dan SMA Resmi Ditiadakan

Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang