Komjen Listyo Harus Punya Komitmen Tinggi Berantas Korupsi dan Pungli Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri yang telah diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI. (ANTARA /Sigid Kurniawan/Nz/aa)

MerahPutih.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memperhatikan tentang pemberantasan korupsi dan pungutan liar (pungli).

“Ini harus jadi perhatian utama memberantas sifat koruptif di kepolisian yang cenderung menggunakan kewenangannya secara komersial, sehingga banyak polisi gendut. Jadi, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru untuk memberantas korupsi dan pungli ditubuh Polri,” kata Fickar kepada wartawan, Minggu (17/1)

Baca Juga

Penilaian Dalang Ki Manteb Pada Komjen Listyo

Maka dari itu, kata Fickar, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis dalam hal memberantas korupsi dan pungutan liar ditubuh Polri. Selain itu, Kapolri baru juga perlu membuat aturan disiplin yang ketat dan menegakkan secara ketat akan menjadi teladan bagi kepatuhan hukum masyarakat.

“Yang kesemuanya harus dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari akuntability kepolisian yang digaji oleh uang rakyat,” ujarnya.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara).
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Antara).

Selain itu, Fickar mengingatkan sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri dan penegak hukum, Kapolri selalu menghadapi tantangan karena dampak dari kemajuan sebuah masyarakat. Untuk itu, jangan sampai polisi atau Kapolri terjebak menjadi alat kekuasaan.

“Karena dengan kewenangannya, tidak mustahil bisa dimanfaatkan untuk memukul lawan politik dengan mengkriminalisasi pihak lawan politik,” jelas dia.

Apalagi, lanjut Fickar, penunjukan Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri tentu sosok berpengalaman dan dekat dengan Presiden Jokowi. Karena, Listyo merupakan mantan Ajudan Presiden Jokowi tahun 2014. Kemudian, Fickar melihat Listyo Sigit melewati beberapa angkatan seperti halnya Tito Karnavian.

“Saya kira ini kecenderungan yang wajar sepanjang didukung oleh profesionalisme sang calon, karena Presiden pasti akan memilih yang lebih muda darinya dan dekat untuk memudahkan komunikasi. Karena itu, ini tidak boleh disalah gunakan polisi menjadi alat kekuasaan politik,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Ulama Kharismatik Banten Yakin Komjen Listyo Mampu Amankan Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar

"Hotel isolasi yang berbayar ini hanya untuk tamu dengan kategori orang tanpa gejala atau OTG," kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Bambang Ismadi

 Anies Tunggu Kemensos Beberkan Jumlah Penerima Paket Sembako
Indonesia
Anies Tunggu Kemensos Beberkan Jumlah Penerima Paket Sembako

Anies beralasan, lantaran Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mendata berapa warga yang layak disalurkan sembako.

Melonjak Drastis, Pasien Positif Corona di DIY Berjumlah 18 Orang
Indonesia
Melonjak Drastis, Pasien Positif Corona di DIY Berjumlah 18 Orang

Lonjakan terjadi karena akumulasi uji laboatorium sebelumnya yang belum keluar.

Libur Panjang Imlek, Pemkot Solo Larang ASN Pulang Kampung dan Piknik Luar Kota
Indonesia
Libur Panjang Imlek, Pemkot Solo Larang ASN Pulang Kampung dan Piknik Luar Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melarang ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pulang kampung dan berwisata di luar kota saat libur panjang Imlek pada akhir pekan ini.

Penolakan Jenazah COVID-19 Karena Masyarakat Kurang Edukasi
Indonesia
Penolakan Jenazah COVID-19 Karena Masyarakat Kurang Edukasi

Perlu dijelaskan juga kepada masyarakat mengenai prosedur pemakaman sesuai protokol kesehatan dari WHO

Sudah 4 Tahun, Uang Purnabakti Anggota KPU Belum Cair
Indonesia
Sudah 4 Tahun, Uang Purnabakti Anggota KPU Belum Cair

Padahal, dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi COVID-19, berapapun uang penghargaan purnabakti yang berhak diterima mantan ketua dan anggota KPU 2012-2017 pasti sangat berarti.

Istana Cuma Nasehati Raffi Ahmad yang Hadiri Acara Pesta Usai Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kemenkes: PSBB Total di Jakarta tak Perlu Izin Lagi
Indonesia
Kemenkes: PSBB Total di Jakarta tak Perlu Izin Lagi

"Tidak perlu, apakah sebelumnya gubernur pernah mencabut? Belum kan," ucap Yurianto.

197 Bencana Terjadi Sejak Awal Tahun, Nyaris 2 Juta Orang Menderita dan Mengungsi
Indonesia
Antisipasi Penyakit Menular, Hewan Kurban yang Dijual Wajib Kantongi Surat Sehat
Indonesia
Antisipasi Penyakit Menular, Hewan Kurban yang Dijual Wajib Kantongi Surat Sehat

Dengan SKKH setidaknya pembeli hewan kurban bisa tenang.