Komjen Listyo Diminta Yakinkan Publik, Polisi Tak Hanya Hadir jika Terjadi Masalah Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: ANTARA/Istimewa)

MerahPutih.com - Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal menghadapi tantangan pertama menuju kursi Tribrata 1. Salah satunya melalui fit and proper test di DPR.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai, Listyo mesti mampu meyakinkan publik mampu membawa Polri menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, utamakan prinsip pencegahan kejahatan.

Polri harus memperkuat prinsip restorative justice di masyarakat. Polri harus benar-benar hadir di masyarakat untuk melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan.

Baca Juga:

Makalah Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit: Transformasi Menuju Polri yang Presisi

"Bukan ketika sudah terjadi masalah baru hadir untuk menangani," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/1).

Menurut Stanislaus, tes tersebut diharapkan menjadi gambaran semua pihak untuk melihat kebijakan dan visi-misi Listyo Sigit dalam memimpin Korps Bhayangkara.

Alumni S-2 program studi Kajian Strategi Intelijen Universitas Indonesia (UI) itu memberi catatan agar Sigit nantinya bisa mengubah pola pencegahan dan penanganan dugaan tindak pidana yang berkembang di masyarakat.

Mengingat, di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, motif kejahatan berubah sangat cepat.

Menurutnya, tren perkembangan digital lebih khusus tak jarang dimanfaatkan oleh pelaku terorisme dan kejahatan narkoba.

Ia meyakini, tren kejahatan yang semakin asimetris, kompleks, dan high tech harus disikapi dengan meningkatkan kualitas SDM Polri serta peningkatan infrastruktur yang sesuai.

"Polri tidak boleh kalah cepat dan kalah teknologi oleh pelaku kejahatan," tandasnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj/aa.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj/aa.

Melihat peta dukungan fraksi-fraksi di DPR, jalan Listyo menjadi Kapolri diprediksi bakal mulus.

Pencalonannya mendapatkan respons positif dari mayoritas fraksi karena dianggap memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas dalam memimpin Korps Bhayangkara.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Herman Hery berharap, kebijakan Sigit ketika terpilih sebagai Kapolri lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Menurut Herman, harus ada perubahan paradigma bahwa kinerja petugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak melulu diukur dari banyaknya tersangka yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman.

"Pendekatan restorative justice semestinya bisa lebih dikedepankan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar," ujar Herman dalam keterangan tertulis, Selasa (19/1).

Tentu saja pendekatan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiil dan formil serta berjalan dalam koridor profesionalisme dan penegakan hak asasi manusia.

Baca Juga:

Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan

Selain itu, ia berharap arah kebijakan Listyo nantinya juga selaras dan relevan terhadap tantangan nasional.

Salah satunya terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam memasuki revolusi industri 4.0.

Ia berharap, calon Kapolri dapat memitigasi ancaman-ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional.

"Sekaligus membangun sistem teknologi dan digitalisasi data dalam pelaksanaan fungsi kamtibmas serta pelayanan publik," ucap Herman. (Knu)

Baca Juga:

Komjen Listyo Diuji Oleh 2 Orang Perwakilan Setiap Fraksi DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WP KPK: Harapan Keadilan Kasus Teror Novel Baswedan Ada di Tangan Hakim
Indonesia
WP KPK: Harapan Keadilan Kasus Teror Novel Baswedan Ada di Tangan Hakim

Tuntutan satu tahun penjara terhadap kedua terdakwa dinilai menyesalkan publik.

Buka Warung, Restoran, Minimarket, Usaha Keluarga Lebih Mudah Dengan UU Cipta Kerja
Indonesia
Buka Warung, Restoran, Minimarket, Usaha Keluarga Lebih Mudah Dengan UU Cipta Kerja

Pengurusan izin usaha yang lama di daerah itu, kata Tito, disebabkan proses yang panjang dan berbelit-belit, termasuk harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pejabat terkait.

Sembilan Peran Pelaku Sindikat Mucikari Gay di Apartemen Kuningan
Indonesia
Sembilan Peran Pelaku Sindikat Mucikari Gay di Apartemen Kuningan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, para tersangka yang merupakan panitia dari pesta gay ini mempunyai perannya masing-masing.

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Suap

"Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021, KPK selanjutnya menetapkan seorang Tersangka yakni JRH (Juarsah)," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto

Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP
Indonesia
Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP

Kotak kosong juga bagian dari demokrasi yang sehat.

Alasan Polisi tak Kunjung Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pungli Rektorat UNJ
Indonesia
Alasan Polisi tak Kunjung Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pungli Rektorat UNJ

Jika sudah memenuhi unsur pidana, maka status kasus itu akan naik ke penyidikan.

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Solo Pilih Jalur Audensi dan Langkah Hukum
Indonesia
Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Solo Pilih Jalur Audensi dan Langkah Hukum

Penolakan itu tidak dilakukan dalam bentuk mogok kerja dan demo, tetapi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus COVID-19 Terakhir PSBB DKI: Positif 3.506 Orang Sembuh 292 Jiwa
Indonesia
Kasus COVID-19 Terakhir PSBB DKI: Positif 3.506 Orang Sembuh 292 Jiwa

Sebanyak 292 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan oleh petugas medis.

Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19

Pemda DKI memutuskan untuk melanjutkan PPKM kedua selama 14 hari, mulai dari 26 Januari besok sampai 8 Februari 2021 mendatang.

Cakada Minta Pikirkan Strategi Baru Ketimbang Gelar Konser Saat Kampanye
Indonesia
Cakada Minta Pikirkan Strategi Baru Ketimbang Gelar Konser Saat Kampanye

Azis berharap para pasangan cakada memiliki komitmen