Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra Sidang Tjoko Tjandra. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra. Keterlibatan KPK dinilai penting untuk menghadirkan kepercayaan publik, karena kasus Djoko Tjandra melibatkan oknum Kejaksaan Agung dan Polri.

"Fungsi koordinasi dan supervisi hal yang menjadi keyakinan publik ada wilayah yang menumbuhkan kepercayaan lagi," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Skandal Djoko Tjandra di Kejagung melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sementara di Polri, skandal Djoko Tjandra melibatkan dua jenderal yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga

Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan

Barita menekankan, pelibatan KPK perlu dilakukan untuk memastikan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berjalan secara independen. Terlebih, Komjak tidak memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi.

"Terlibatnya KPK menyambut baik itu, bukan hanya di Pinangki dan AIJ (Andi Irfan Jaya) KPK bisa jeli, sangat diperlukan untuk meyakini publik," tegas Barita.

Kasus yang menyeret Jaksa Pinang terkait pengurusan fatwa Djoko Tjandra telah naik ke persidangan. Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Bahkan dalam action plan Pinangki untuk Djoko Tjandra, tertulis nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

KPK Didesak Selidiki Mafia Hukum Kasus Suap Djoko Tjandra

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun
Indonesia
Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Pendapatan negara turun 15,4 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019.

Jokowi Perintahkan 100 Ribu Pelaku Sektor Keuangan Divaksin Dalam Satu Pekan
Indonesia
Jokowi Perintahkan 100 Ribu Pelaku Sektor Keuangan Divaksin Dalam Satu Pekan

Penyuntikan vaksin secara umum dapat mencapai satu juta dosis per hari pada awal Juli 2021. Target itu dinaikan dari sebelumnya sebesar 500 ribu dosis per hari.

Ancol Kembali Dibuka Mulai Hari Ini, Simak Aturan Baru untuk Pengunjung
Indonesia
Ancol Kembali Dibuka Mulai Hari Ini, Simak Aturan Baru untuk Pengunjung

Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka untuk masyarakat umum mulai Selasa (14/9).

Gugat Menkum HAM di PTUN, Kubu Moeldoko Dinilai Memalukan
Indonesia
Gugat Menkum HAM di PTUN, Kubu Moeldoko Dinilai Memalukan

Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021.

Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat
Indonesia
Pam Swakarsa Dinilai Hadirkan Rasa Takut Ketimbang Rasa Aman di Masyarakat

Sebaiknya calon Kapolri Komjen Listyo fokus mengembangkan sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas mulai dari tingkat rukun tetangga (RT).

Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra
Indonesia
Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra

Menurut Megawati, banyak kalangan milenial yang sukses karena berprofesi sebagai pengusaha

Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur
Indonesia
Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Habiburokhman menyambangi Balai Kota DKI.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Disebut Ditangkap di Sebuah Restoran
Indonesia
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Disebut Ditangkap di Sebuah Restoran

Saya membenarkan NR dan AB ditangkap. Sementara kami lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat

Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati
Indonesia
Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati

Terkait jadwal pelantikan wali kota/bupati definitif, Ganjar mengaku belum mengetahuinya. Ia masih menunggu juga surat resmi dari Mendagri.