Komjak Minta KPK Dilibatkan Usut Skandal Djoko Tjandra Sidang Tjoko Tjandra. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan dalam mengusut skandal Djoko Tjandra. Keterlibatan KPK dinilai penting untuk menghadirkan kepercayaan publik, karena kasus Djoko Tjandra melibatkan oknum Kejaksaan Agung dan Polri.

"Fungsi koordinasi dan supervisi hal yang menjadi keyakinan publik ada wilayah yang menumbuhkan kepercayaan lagi," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Skandal Djoko Tjandra di Kejagung melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sementara di Polri, skandal Djoko Tjandra melibatkan dua jenderal yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga

Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan

Barita menekankan, pelibatan KPK perlu dilakukan untuk memastikan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berjalan secara independen. Terlebih, Komjak tidak memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, tapi hanya bisa memberikan rekomendasi.

"Terlibatnya KPK menyambut baik itu, bukan hanya di Pinangki dan AIJ (Andi Irfan Jaya) KPK bisa jeli, sangat diperlukan untuk meyakini publik," tegas Barita.

Kasus yang menyeret Jaksa Pinang terkait pengurusan fatwa Djoko Tjandra telah naik ke persidangan. Pinangki didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Bahkan dalam action plan Pinangki untuk Djoko Tjandra, tertulis nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

KPK Didesak Selidiki Mafia Hukum Kasus Suap Djoko Tjandra

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Terapkan Parkir Online, Tersebar di 479 Lokasi Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Terapkan Parkir Online, Tersebar di 479 Lokasi Jakarta

DKI Jakarta bakal menerapkan parkir online bagi kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi Jakparkir.

Kritik Penerapan Ganjil-Genap, PKS: Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum
Indonesia
Kritik Penerapan Ganjil-Genap, PKS: Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum

Hingga saat ini, jumlah kasus penularan di perkantoran dan kendaraan umum menjadi yang tertinggi

Pemkot Surabaya Bangun RS Khusus COVID-19 di Area Mal Cito
Indonesia
Pemkot Surabaya Bangun RS Khusus COVID-19 di Area Mal Cito

Rumah sakit di mal ini ditargetkan bakal beroperasi 18 Februari 2021

Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD
Indonesia
Ada Klaster Baru COVID-19 di Pusdikpom AD

99 anggota TNI yang terkonfirmasi positif di Pusdikpom AD

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan uang sanksi denda sebesar Rp97.200.000 dari pelanggar protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Delapan Pilot Paramotor Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Ketinggian 2.020 Meter
Indonesia
Delapan Pilot Paramotor Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Ketinggian 2.020 Meter

Terbang di ketinggian 2.020 meter merupakan capaian baru para pilot paramotor

Penyidik KPK Novel Baswedan Positif COVID-19
Indonesia
Penyidik KPK Novel Baswedan Positif COVID-19

Novel menjadi bagian dari sejumlah pegawai dan nonpegawai lembaga antirasuah yang positif COVID-19.

Polda Metro Gelar Operasi Besar-besaran untuk Minta Warga Tak Mudik
Indonesia
Polda Metro Gelar Operasi Besar-besaran untuk Minta Warga Tak Mudik

Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk mengedukasi larangan mudik Lebaran 2021.

[HOAKS atau FAKTA): Jokowi Curhat sama Orang-orangan Sawah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA): Jokowi Curhat sama Orang-orangan Sawah

Akun Facebook Vian Riadi mengunggah foto Presiden Joko Widodo di persawahan tengah berhadapan dengan orang-orangan sawah.

Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel
Indonesia
Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel

Protokol kesehatan harus diutamakan