Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10-11-2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

MerahPutih.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menyerahkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Barita lantaran Kejagung hingga saat ini belum mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra, meski telah dua kali diminta oleh KPK.

"Tapi kalau memang ada hambatan begitu, tentu kita (Komjak) memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan segera diserahkan," kata Barita saat konfirmasi, Kamis (12/11).

Baca Juga:

Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA

Barita menegaskan, jika dalam waktu yang sudah ditentukan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra belum juga diserahkan, maka Komjak akan menyurati Kejagung.

"Tapi sekiranya dalam waktu kedepan juga belum, menurut batasan yang wajar, tentu Komisi akan menyurati agar segera membantu tugas-tugas itu," kata Barita.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Djoko Tjandra. Terlebih, KPK telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

"Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango saat dikonfirmasi, Kamis (12/11.

Menurut Nawawi, dari telaah tersebut, tak tertutup kemungkinan KPK bakal membuka penyelidikan baru. Termasuk menyelidiki keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum disentuh.

"Sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap kluster-kluster yang belum tersentuh," imbuhnya.

Baca Juga:

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

KPK diketahui telah menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareksrim Polri dan Kejagung. Supervisi ini berdasarkan pasal 10 dan pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Aturan hukum itulah yang harus dihargai semua pihak," kata Nawawi. (Pon)

Baca Juga:

Kronologi Kajari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra Versi Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Cianjur, Harga Jengkol Lebih Mahal Dibandingkan Daging Ayam
Indonesia
Di Cianjur, Harga Jengkol Lebih Mahal Dibandingkan Daging Ayam

Mahalnya harga tersebut diduga akibat minimnya stok ditingkat agen atau distributor.

Pengemudi Mengantuk, Honda Jazz Terbalik di Daan Mogot
Indonesia
Pengemudi Mengantuk, Honda Jazz Terbalik di Daan Mogot

Sebuah mobil Honda Jazz bernomor plat B 1161 WOX terbalik usai mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Daan Mogot.

Effendi Gazali Klaim Tak Tahu Soal Jatah Bansos CV Hasil Bumi Nusantara
Indonesia
Effendi Gazali Klaim Tak Tahu Soal Jatah Bansos CV Hasil Bumi Nusantara

Pengamat politik Effendi Gazali mengklaim tak mengetahui CV Hasil Bumi Nusantara. Perusahaan tersebut diketahui menerima jatah paket bantuan sosial COVID-19.

Denda Rp10 Juta Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Depok
Indonesia
Denda Rp10 Juta Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Depok

Penerapan sanksi ini untuk menindaklanjuti Peraturan Wali (Perwal) Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020.

Perusahaan Global Jajaki Pengadaan Vaksin COVID-19 Buat Indonesia
Indonesia
Perusahaan Global Jajaki Pengadaan Vaksin COVID-19 Buat Indonesia

Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020.

Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar
Indonesia
Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar

PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

Asia Alami Lonjakan Kasus COVID-19, Warga Diminta Tahan Mobilitas
Indonesia
Asia Alami Lonjakan Kasus COVID-19, Warga Diminta Tahan Mobilitas

“Hindari bepergian, paling tidak sampai pandemi benar-benar terkontrol. Kalau nanti terjadi lonjakan kasus, kasihan tenaga kesehatan akan kelelahan,” kata Menkes.

Gunung Merapi Masih Erupsi, Pemda DIY Pulangkan 187 Pengungsi
Indonesia
Gunung Merapi Masih Erupsi, Pemda DIY Pulangkan 187 Pengungsi

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memulangkan sekitar 187 pengungsi Gunung Merapi ke desa mereka.

Di KLB Gerindra, Jokowi Bicara Soal Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi
Indonesia
Di KLB Gerindra, Jokowi Bicara Soal Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi

Pertumbuhan ekonomi nasional selama kuartal II tahun 2020 yang mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen.

Daya Tampung RS Darurat Wisma Atlet Lebih Dari 70 Persen
Indonesia
Daya Tampung RS Darurat Wisma Atlet Lebih Dari 70 Persen

Sejak beroperasi pada 23 Maret 2020 sampai 3 Januari 2021, RSD Wisma Atlet memiliki 40.336 pasien yang terdaftar melakukan perawatan COVID-19.