Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10-11-2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

MerahPutih.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menyerahkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Barita lantaran Kejagung hingga saat ini belum mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra, meski telah dua kali diminta oleh KPK.

"Tapi kalau memang ada hambatan begitu, tentu kita (Komjak) memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan segera diserahkan," kata Barita saat konfirmasi, Kamis (12/11).

Baca Juga:

Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA

Barita menegaskan, jika dalam waktu yang sudah ditentukan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra belum juga diserahkan, maka Komjak akan menyurati Kejagung.

"Tapi sekiranya dalam waktu kedepan juga belum, menurut batasan yang wajar, tentu Komisi akan menyurati agar segera membantu tugas-tugas itu," kata Barita.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Djoko Tjandra. Terlebih, KPK telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

"Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat untuk selanjutnya ditelaah," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango saat dikonfirmasi, Kamis (12/11.

Menurut Nawawi, dari telaah tersebut, tak tertutup kemungkinan KPK bakal membuka penyelidikan baru. Termasuk menyelidiki keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum disentuh.

"Sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap kluster-kluster yang belum tersentuh," imbuhnya.

Baca Juga:

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

KPK diketahui telah menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareksrim Polri dan Kejagung. Supervisi ini berdasarkan pasal 10 dan pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Supervisi yang dilakukan KPK semakin kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Bukan KPK yang minta dihargai, tapi supervisi adalah tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang. Aturan hukum itulah yang harus dihargai semua pihak," kata Nawawi. (Pon)

Baca Juga:

Kronologi Kajari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra Versi Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Nilai Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan
Indonesia
ICW Nilai Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan

ICW memandang yang harus diperkuat dalam hal ini adalah aparat penegak hukumnya.

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pihak yang Terbukti Komersilkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Langsung Datangi Lokasi, Ketua DPRD Geram Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan
Indonesia
Langsung Datangi Lokasi, Ketua DPRD Geram Revitalisasi Monas Terus Dilanjutkan

Prasetyo bingung karena hingga kini renovasi masih terus berjalan meski sempat diminta berhenti.

LGN Minta Mentan Kembali Tetapkan Ganja sebagai Tanaman Obat
Indonesia
LGN Minta Mentan Kembali Tetapkan Ganja sebagai Tanaman Obat

Selang beberapa jam kemudian, keputusan ganja sebagai tanaman obat dicabut kembali.

 Aksi Prank Lelang Motor M Nuh Tamparan Keras Bagi Presiden Jokowi
Indonesia
Aksi Prank Lelang Motor M Nuh Tamparan Keras Bagi Presiden Jokowi

“Proses lelang seharusnya punya mekanisme yang memungkinkan orang tidak dapat mengikuti tanpa sengaja," ujarnya.

Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
Bawaslu Diminta Pantau Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pilkada

Masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan.

Ikut Konpres PDIP 'Serang' KPK, Menkumham Yasonna Laoly Dikritik tak Beretika
Indonesia
Ikut Konpres PDIP 'Serang' KPK, Menkumham Yasonna Laoly Dikritik tak Beretika

Jika hanya berdalih sebagai Ketua DPP PDIP, seharusnya Yasonna bisa memasrahkannya kepada anggotanya saja.

Menteri Erick Thohir Negatif Virus Corona
Indonesia
Menteri Erick Thohir Negatif Virus Corona

"Dan tetap juga bekerja untuk mendukung kebijakan melawan penyebaran virus corona," ujarnya

Anak Buah Anies Ingin Pinjam Rp 5,3 Triliun ke Pemerintah Pusat Kendalikan Banjir Jakarta
Indonesia
PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19
Indonesia
PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19

PLN juga bakal memberikan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.