Komjak Diminta Periksa Kajari Jaksel Terkait Jamuan 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.

MerahPutih.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk segera memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel).

Hal itu disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyikapi jamuan makan untuk dua tersangka kasus dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Polri saat pelimpahan berkas perkara ke tahap penuntutan atau tahap II dari Bareskrim Polri.

Kedua tersangka itu yakni mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca Juga:

Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra

"ICW merekomendasikan agar Komisi Kejaksaan dan bidang Pengawasan Kejaksaan Agung segera memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan oknum jaksa yang ikut menjamu dua tersangka pemberian surat jalan dan red notice kepada buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra, yakni Prasetijo Utomo dan Napoleon Bonaparte," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (19/10).

Menutut Kurnia, jamuan kepada kedua tersangka diduga melanggar pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam aturan tersebut ditulis bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil.

"Pertanyaan sederhana terkait dengan konteks tersebut, apakah perlakuan itu dilakukan terhadap seluruh tersangka yang ada pada wilayah kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Atau jamuan makan siang itu hanya dilakukan terhadap dua perwira tinggi Polri tersebut? Jika iya, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mesti memperlihatkan bukti tersebut," ujarnya.

Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: Antara).
Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: Antara)

Kurnia menegaskan, setiap penegak hukum seharusnya menjunjung asas hukum equality before the law. Penegak hukum seharusnya tidak membedakan perlakukan kepada saksi, maupun tersangka hanya karena jabatan orang tersebut.

"ICW menekankan agar setiap penegak hukum mengamanatkan asas hukum equality before the law, yakni tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang, baik tersangka maupun saksi, berdasarkan dengan jabatan yang diemban oleh yang bersangkutan," tegas Kurnia.

Baca Juga:

Empat Tersangka Kasus Djoko Tjandra Segera Disidangkan

Dugaan adanya perlakuan istimewa dengan jamuan makan terhadap dua tersangka kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra mencuat dari unggahan foto di Facebook milik Petrus Bala Pattyona kuasa hukum tersangka Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Melalui akun Petrus Bala Pattyona II, Petrus menggugah foto momen saat Kajari Jakarta Selatan menjamu makan siang kedua tersangka saat pelimpahan tahap II dari Bareskrim Polri.

"Sejak saya menjadi pengacara tahun 1987, baru sekali ini di penyerahan berkas perkara tahap dua - istilahnya P21, yaitu penyerahan berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya dijamu makan siang oleh kepala kejaksaan," tulis Petrus. (Pon)

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Takut Lawan Aturan Anies, Bioskop Takkan Izinkan Balita dan Lansia Masuk
Indonesia
Takut Lawan Aturan Anies, Bioskop Takkan Izinkan Balita dan Lansia Masuk

GPBSI telah bersepakat pada tiga pekan mendatang atau tanggal 29 Juli 2020 bioskop mulai beroperasi kembali

Mengapa Justru Pelajar Paling Banyak Ditangkap Saat Kerusuhan?
Indonesia
Mengapa Justru Pelajar Paling Banyak Ditangkap Saat Kerusuhan?

Dari informasi Kepolisian, anak-anak tersebut mayoritas pelajar SMP hingga SMA. Bahkan, yang lebih miris, ada juga anak SD yang terlibat.

Pelni tidak Jual Tiket Mudik
Indonesia
Pelni tidak Jual Tiket Mudik

Hal itu berkaitan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait larangan mudik menggunakan moda transportasi laut.

[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Massa Bayaran

"Terang Benderang! Ini Bukti Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Merupakan Aksi Bayaran Bukan Gerakan Murni,"

KPK Cari Bukti Kasus Mafia Migas Hingga ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cari Bukti Kasus Mafia Migas Hingga ke Luar Negeri

Nama ENOC disalahgunakan Bambang lantaran adanya persyaratan perdagangan minyak mentah dan BBM

DPRD dan Pemprov DKI Setujui APBD DKI Rp87,9 Triliun
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Setujui APBD DKI Rp87,9 Triliun

DPRD DKI memutuskan total APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,96 miliar.

 Gagal Bentuk Koalisi, PKS Buka Pintu Dukung Calon Independen di Pilwakot Solo
Indonesia
Gagal Bentuk Koalisi, PKS Buka Pintu Dukung Calon Independen di Pilwakot Solo

"PKS tidak menutup kemungkinan mendukung calon yang mendaftar melalui jalur independen di Pilwakot Solo. Kami siapkan alternatif jika koalisi partai-partai lain di DPRD Solo gagal terbentuk," ujar Ghofar

Penangkapan Djoko Tjandra Jadi Momentum Kapolri Bersihkan Institusi Polri
Indonesia
Penangkapan Djoko Tjandra Jadi Momentum Kapolri Bersihkan Institusi Polri

"Ini juga sebagai upaya bersih-bersih Polri terhadap oknum nakal," kata Idham

Berkomplot dengan Mafia, Anak Tega Palsukan Sertifikat Tanah Ayahnya
Indonesia
Berkomplot dengan Mafia, Anak Tega Palsukan Sertifikat Tanah Ayahnya

Untuk memudahkan pengurusan, pelaku menggunakan orang yang mengaku orangtuanya

BMKG: Jakarta Hujan Disertai Petir pada Rabu
Indonesia
BMKG: Jakarta Hujan Disertai Petir pada Rabu

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca Provinsi DKI Jakarta, Rabu, berpotensi hujan disertai kilat/petir pada Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada siang hari.