Komjak Diminta Periksa Kajari Jaksel Terkait Jamuan 2 Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra Tersangka kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra (kedua kanan) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Anggia P/aww.

MerahPutih.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk segera memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel).

Hal itu disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyikapi jamuan makan untuk dua tersangka kasus dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Polri saat pelimpahan berkas perkara ke tahap penuntutan atau tahap II dari Bareskrim Polri.

Kedua tersangka itu yakni mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca Juga:

Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra

"ICW merekomendasikan agar Komisi Kejaksaan dan bidang Pengawasan Kejaksaan Agung segera memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan oknum jaksa yang ikut menjamu dua tersangka pemberian surat jalan dan red notice kepada buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra, yakni Prasetijo Utomo dan Napoleon Bonaparte," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (19/10).

Menutut Kurnia, jamuan kepada kedua tersangka diduga melanggar pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam aturan tersebut ditulis bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil.

"Pertanyaan sederhana terkait dengan konteks tersebut, apakah perlakuan itu dilakukan terhadap seluruh tersangka yang ada pada wilayah kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Atau jamuan makan siang itu hanya dilakukan terhadap dua perwira tinggi Polri tersebut? Jika iya, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mesti memperlihatkan bukti tersebut," ujarnya.

Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: Antara).
Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: Antara)

Kurnia menegaskan, setiap penegak hukum seharusnya menjunjung asas hukum equality before the law. Penegak hukum seharusnya tidak membedakan perlakukan kepada saksi, maupun tersangka hanya karena jabatan orang tersebut.

"ICW menekankan agar setiap penegak hukum mengamanatkan asas hukum equality before the law, yakni tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang, baik tersangka maupun saksi, berdasarkan dengan jabatan yang diemban oleh yang bersangkutan," tegas Kurnia.

Baca Juga:

Empat Tersangka Kasus Djoko Tjandra Segera Disidangkan

Dugaan adanya perlakuan istimewa dengan jamuan makan terhadap dua tersangka kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra mencuat dari unggahan foto di Facebook milik Petrus Bala Pattyona kuasa hukum tersangka Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Melalui akun Petrus Bala Pattyona II, Petrus menggugah foto momen saat Kajari Jakarta Selatan menjamu makan siang kedua tersangka saat pelimpahan tahap II dari Bareskrim Polri.

"Sejak saya menjadi pengacara tahun 1987, baru sekali ini di penyerahan berkas perkara tahap dua - istilahnya P21, yaitu penyerahan berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya dijamu makan siang oleh kepala kejaksaan," tulis Petrus. (Pon)

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Coret Nama Petinggi Polri Demi Muluskan Surat Jalan Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Nurhadi, KPK Periksa Pengacara Terdakwa Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Kasus Nurhadi, KPK Periksa Pengacara Terdakwa Korupsi Jiwasraya

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Musa Daulae selaku notaris

Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum
Indonesia
Menko Polhukam Tuntut Kerja Sama Rizieq Shihab Patuhi Hukum

Medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu

Hakim Ungkap Pinangki Biasa Urus Perkara, Salah Satunya Grasi Eks Gubernur Riau
Indonesia
Hakim Ungkap Pinangki Biasa Urus Perkara, Salah Satunya Grasi Eks Gubernur Riau

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari dan advokat Anita Kolopaking biasa mengurus perkara yang berhubungan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua KPU Arief Budiman Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan
Indonesia
Ketua KPU Arief Budiman Bakal Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan

Saat ini, baru Arief dan Hasyim yang sudah hadir di Pengadilan Tipikor.

DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap
Indonesia
DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap

Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung.

Komnas HAM Minta Bareskrim Datangkan Dokter Autopsi Pengawal Rizieq
Indonesia
Komnas HAM Minta Bareskrim Datangkan Dokter Autopsi Pengawal Rizieq

Choirul juga meminta masyarakat yang mengetahui informasi, agar memberikan keterangan dan informasi kepada Komnas HAM.

Cara Ciptakan Anak Cerdas Meski Hanya di Rumah Ala Kak Seto
Indonesia
Cara Ciptakan Anak Cerdas Meski Hanya di Rumah Ala Kak Seto

Kesempatan sedang di rumah saja saat ini merupakan momen yang berharga

DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian
Indonesia
DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian

Kemnaker telah melakukan dialog dengan Apindo dan para pengusaha

Moderna Klaim Masa Perlindungan Vaksin Sekitar Dua Tahun
Dunia
Moderna Klaim Masa Perlindungan Vaksin Sekitar Dua Tahun

Vaksin mRNA COVID-19 Moderna kemungkinan memberikan perlindungan hingga sekitar dua tahun.