Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Merahputih.com - Akademisi Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengingatkan Komisi Kejaksaan (Komjak) agar tidak membangun opini negatif terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus Djoko Tjandra yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Tindakan Komjak dapat mengganggu jalannya proses hukum yang dilakukan Kejagung.

"Komjak bukan aparat penegak hukum yang boleh melakukan penyelidikan atau penyidikan," kata Chudry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/9).

Baca Juga:

Guru Besar UI Sebut Komjak Terkesan Politisasi Kasus Jaksa Pinangki

Komjak berencana meminta keterangan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait kasus gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang membelit jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Chudry mengatakan Komjak sejatinya tidak boleh ikut campur dalam ranah hukum yang ditangani Kejagung. Sebagaimana tugas dan fungsinya, Komjak hanya fokus pada masalah etik di internal kejaksaan.

"Komjak ini kalau kita lihat tupoksinya itu pelanggaran etik. Itu pun kalau dilaporkan masyarakat atau diminta oleh kejaksaan," kata dia.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berada di dalam kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Menurut dia, Kejagung juga belum dapat disebut lamban dalam menangani kasus Pinangki, sebab jika diamati kasus itu baru berjalan satu bulan. Pinangki pun baru sekitar 20 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Agustus 2020.

Chudry menyebutkan tindakan Komjak ingin memeriksa Pinangki yang telah menjadi tersangka seolah membangun opini bahwa lembaga itu sebagai penegak hukum.

Baca Juga:

Bisa Atur-Atur Pemeriksaannya, Jaksa Pinangki Dinilai Sering 'Dimanja'

"Komjak itu seperti Komisi Yudisial atau Kompolnas. Kalau Komjak ikut memeriksa, tidak sesuai dengan tupoksinya," kata Chudry. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Perbaiki Sejumlah Aturan di Program Tapera

Program Tapera dipastikan menjadi solusi bagi pekerja untuk memiliki rumah saat rekomendasi KSPI dijalankan.

Pergerakan Pesawat Sepi, AirNav Terus Uji Coba Rute Alternatif
Indonesia
Pergerakan Pesawat Sepi, AirNav Terus Uji Coba Rute Alternatif

UPR ini, dapat digunakan oleh penerbangan lintas udara yang terbang pada ketinggian 35.000 – 60.000 kaki di atas permukaan air laut.

Di Korsel, 91 Pasien Sembuh Kembali Positif COVID-19
Dunia
Di Korsel, 91 Pasien Sembuh Kembali Positif COVID-19

Pasie yang sebelumnya dinyatakan sembuh bukan karena pasien tertular untuk kedua kalinya.

DPR Minta Jaksa Agung Patuhi Putusan PTUN
Indonesia
DPR Minta Jaksa Agung Patuhi Putusan PTUN

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima putusan PTUN yang diajukan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II.

Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA
Indonesia
Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA

Permohonan kasasi itu dilayangkan Emirsyah melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan

Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi sampai 13 Agustus
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi sampai 13 Agustus

Kebijakan itu berlangsung selama dua pekan atau 14 hari, terhitung mulai Jumat 31 Juli besok sampai 13 Agustus 2020.

Jokowi Yakin Rasa Malu Nikmati Hasil Bisa Tangkal Korupsi
Indonesia
Jokowi Yakin Rasa Malu Nikmati Hasil Bisa Tangkal Korupsi

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik juga merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.

Nyanyian Demonstran Berpotensi Tularkan COVID-19
Indonesia
Nyanyian Demonstran Berpotensi Tularkan COVID-19

Jika terinfeksi, mereka dapat menyebarkan virus saat kembali ke komunitasnya

Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq

Terlihat ada satu buah koper berwarna coklat dibawa ke depan hakim praperadilan

Pesantren di Jawa Barat Mulai Dibuka, Ridwan Kamil: Hasil Musyawarah dengan Ulama
Indonesia
Pesantren di Jawa Barat Mulai Dibuka, Ridwan Kamil: Hasil Musyawarah dengan Ulama

Pesantren diizinkan untuk beroperasi terlebih dahulu dari sekolah umum karena kurikulum yang digunakan tidak sama dengan sekolah umum.