Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan

MerahPutih.com - Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. S0alah satu perubahan adalah penyesuaian standar perlindungan terhadap Jaksa dan keluarganya di Indonesia.

Ketua Komisi Kejaksaan (Konjak) RI Barita Simanjuntak memberikan, tujuh poin masukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang saat ini dalam pembahasan di Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

Istri Marahin Suami Mabuk Dituntut 1 Tahun, Jaksa Harusnya Kedepankan Keadilan

"Satu hal yang menggembirakan karena respons Komisi III DPR draf RUU Kejaksaan yang disampaikan, kami lihat substansi masukan dari Komisi Kejaksaan terakomodasi. Ada tujuh poin masukan kami dalam revisi UU Kejaksaan," kata Barita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/11).

Poin pertama, menurut dia, Jaksa Agung berasal dari jaksa sehingga perlu ada penambahan syarat menjadi Jaksa Agung, yaitu lulus pelatihan pembentukan jaksa. Jaksa Agung harus memiliki kompetensi manajerial yang telah teruji dari kalangan internal kejaksaan sehingga memiliki pemahaman terhadap kultur, karakteristik, organisasi, dan tata kerja serta peraturan internal di Kejaksaan.

"Dalam pergaulan internasional, Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM berat adalah jaksa. Oleh karena itu, apabila kewenangan tersebut dilakukan bukan seorang jaksa, pengadilan berpotensi menolak kasus tersebut," ujarnya.

Poin kedua, pencantuman asas dominus litis atau pengendali penanganan perkara pidana sangat penting dalam RUU Kejaksaan sebagai penyandang penguatan institusi yang merupakan suatu kebutuhan hukum dan akan menjawab dua persoalan pokok. Dua persoalan pokok tersebut adalah pertama menghindari bolak-balik dan hilangnya berkas perkara dalam tahap penyidikan yang akan menimbulkan tidak selesainya penanganan perkara.

"Kedua, penguatan kejaksaan selaku dominus litis diharapkan dapat mengandung perubahan pendekatan yang semula mengedepankan pembalasan dan pencegahan. Namun, harus mempertimbangkan secara seksama kemanfaatannya," katanya.

Poin ketiga, pengecualian jaksa dari aparatur sipil negara (ASN) karena jaksa memiliki lembaga pengawas khusus pengawasan terhadap profesi jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Komisi Kejaksaan. Profesi jaksa, kata ia, tidak dapat dimasukkan dalam rumpun jabatan fungsional ASN dan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di kejaksaan berbeda dengan ketentuan di UU ASN.

Baca Juga:

Jaksa Keluarkan SKP2, Tersangka Penganiayaan Pedagang di Sumut Minta Maaf

Poin keempat, lanjut Barita, kewenangan Jaksa Agung beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) karena Jaksa Agung memiliki kedudukan sebagai Jaksa Pengacara Negara Tertinggi penjaga kewibawaan pemerintah dan negara.

"Menkumham bukan kuasa satu-satunya dari Presiden dalam pengujian UU di MK, sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2020," katanya.

Poin kelima, kewenangan kejaksaan dalam perampasan aset karena insititusi tersebut memiliki tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara maupun kepentingan eksekusi.

Ia menegaskan, apabila perkara sudah ada di pengadilan, benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa.

Selanjutnya, poin keenam, kejaksaan sebagai central authority, yaitu kejaksaan sebagai pengendali penanganan perkara pidana, kejaksaan harus diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi central authority seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Poin ketujuh, kata dia, pengamanan terhadap jaksa dan keluarga karena negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penuntut umum beserta keluarganya dilindungi negara.

RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi prioritas Prolegnas 2021. RUU ini menjadi inisiatif DPR RI dan Pemerintah yang sudah masuk dalam tahap pembahasan di Komisi III DPR RI. (Pon)

Baca Juga:

Kejaksaan Agung Langsung Bergerak Tindak Mafia Pelabuhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peras Anggota Polisi sampai Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ditangkap
Indonesia
Peras Anggota Polisi sampai Ratusan Juta, Ketua LSM Antikorupsi Ditangkap

Tersangka yang memakai kemeja putih ini hanya bisa terdiam seraya dicecar pertanyaan oleh awak media.

Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen
Indonesia
Varian Delta Bikin Konsumsi Masyarakat Anjlok ke 1 Persen

Pemerintah memperkirakan defisit APBN tahun ini hanya akan menjadi 5,2 persen sampai 5,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 873,6 triliun.

Gus Dur dan Kans Gus Yahya Jadi Orang Nomor Satu di PBNU
Indonesia
Gus Dur dan Kans Gus Yahya Jadi Orang Nomor Satu di PBNU

Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Mukmatar ke-34 di Lampung pada 22-23 Desember.

Polisi Bongkar Motif Eks ART Rampas Sertifikat Milik Ibu Nirina Zubir
Indonesia
Polisi Bongkar Motif Eks ART Rampas Sertifikat Milik Ibu Nirina Zubir

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat membongkar motif tersangka yang tega merampas enam aset sertifikat milik almarhum ibunda Nirina.

Intens Komunikasi dengan Arab Saudi, Menag Harap Kuota Haji 2023 Meningkat
Indonesia
Intens Komunikasi dengan Arab Saudi, Menag Harap Kuota Haji 2023 Meningkat

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, berdasarkan informasi dari Menteri Haji Arab Saudi kemungkinan kuota haji Indonesia pada 2023 akan lebih banyak dari tahun ini.

Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan
Indonesia
Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sudah mengantongi nama calon ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Level III
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Level III

Hingga kini, GAK masih berstatus Level III dengan radius bahaya lima kilometer dari kawah aktif.

Reaksi Panglima TNI Ada Mobil Pelat Dinas Saat Arteria Cekcok dengan 'Anak Jenderal'
Indonesia
Reaksi Panglima TNI Ada Mobil Pelat Dinas Saat Arteria Cekcok dengan 'Anak Jenderal'

TNI hanya berwenang untuk proses hukum terhadap anggota militer

Jabodetabek PPKM Level 1, Tempat Perbelanjaan hingga Kafe Bisa 100 Persen Pengunjung
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Tempat Perbelanjaan hingga Kafe Bisa 100 Persen Pengunjung

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kembali memberlakukan Status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Hasil Pemeriksaan 9 Pasien Suspek Cacar Monyet di Indonesia
Indonesia
Hasil Pemeriksaan 9 Pasien Suspek Cacar Monyet di Indonesia

Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan negatif cacar monyet.