Komitmen Kementerian ATR/BPN Berantas Oknum Mafia Tanah Ilustrasi sertipikat tanah. Foto: Ist/Ant

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menangkap oknum pegawai di salah satu kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena diduga terlibat sindikat mafia tanah.

Juru Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teguh Hari Prihatono mengatakan, keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, khususnya Satgas Anti-Mafia Tanah.

Baca Juga

4 Pejabat BPN Terlibat Mafia Tanah Dijerat UU Tipikor

"Meliputi Kementerian ATR/BPN, Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia, red), dan Kejaksaan Agung,” ujar Teguh Hari Prihatono dikutip dari keterangan resminya, Jumat (15/7).

Ia menambahkan, pengungkapan dan penangkapan tersebut adalah bukti komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah, khususnya bagi pihak internal yang terlibat.

“Di beberapa kesempatan, Pak Menteri (Hadi Tjahjanto) mengatakan serius perangi mafia tanah. Baik itu oknum di internal ataupun pihak-pihak eksternal,” terangnya.

Dalam menindaklanjuti kasus tersebut, dia menuturkan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan itu.

“Akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal,” ungkapnya.

Baca Juga

Menteri Hadi Minta Jajarannya Bersinergi dengan Pemda dan Aparat Berantas Mafia Tanah

Sebagai upaya untuk menghindari kasus serupa, Teguh mengimbau kepada masyarakat agar menjaga sertifikat serta tanahnya. Dengan peran aktif seluruh pihak terkait, masyarakat tidak akan tersentuh oleh mafia tanah.

“Butuh dukungan dari masyarakat. Masyarakat pun harus berperan aktif dalam menjaga asetnya,” pungkasnya.

Sekedar informasi, Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap tiga pejabat dan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sindikat mafia tanah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut ketiganya berinisial NS (50), RS (58), dan PS (59). NS merupakan mantan Kasie Infrastruktur Pengukuran pada kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Sedangkan, RS merupakan Kasie Survei pada kantor BPN Bandung Barat sekaligus mantan Kasie Pengukuran dan Pemetaan kantor BPN Bekasi Kabupaten. Sementara, PS mantan Koordinator Pengukuran kantor BPN Bekasi Kabupaten.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut ketiga tersangka diduga terlibat dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi pada 2016 sampai 2017.

"Dengan menerbitkan peta bidang berdasarkan warkah palsu. Peta bidang tersebut menimpa sertifikat milik korban," ungkap Hengki.

Dalam sindikat mafia tanah ini sendiri, Hengki menyebut total ada tujuh pejabat dan mantan pejabat BPN yang telah ditangkap. Selain itu penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Kantor BPN Jakarta Selatan pada Kamis (14/7) kemarin. (Knu)

Baca Juga

Jaringan Mafia Tanah Jakarta Terbongkar, Libatkan Pejabat hingga Honorer BPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jepang Balas Pengusiran Diplomat
Dunia
Jepang Balas Pengusiran Diplomat

Persona non grata adalah suatu langkah dalam hubungan diplomasi di mana setiap negara berhak untuk menolak atau mengusir diplomat asing.

Sertifikasi Aset KAI Cirebon Ditargetkan Rampung Tahun 2024
Indonesia
Sertifikasi Aset KAI Cirebon Ditargetkan Rampung Tahun 2024

bangunan dan tanah milik KAI Cirebon yang tersebar di 8 Kota/Kabupaten Jawa Barat ditargetkan rampung tahun 2024.

BNPB: Kenaikan Kasus COVID-19 Tidak Timbulkan Banyak Kematian
Indonesia
BNPB: Kenaikan Kasus COVID-19 Tidak Timbulkan Banyak Kematian

Terhitung sejak 23 Maret 2020 sampai 19 Februari 2022 jumlah pasien yang dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet sebanyak 154.149 orang.

Mantan Dirut Garuda Dijerat Pidana Dugaan Korupsi Penyewaan Pesawat
Indonesia
Mantan Dirut Garuda Dijerat Pidana Dugaan Korupsi Penyewaan Pesawat

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi SS sebagai ditetapkan sebagai tersangka.

PKS Minta Pemerintah Konsisten soal Program Minyakita
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Konsisten soal Program Minyakita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah konsisten terhadap program minyak goreng ekonomis bermerek Minyakita yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Ketua DPRD DKI Duga Ancol Pinjam Rp 1,2 T untuk Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Duga Ancol Pinjam Rp 1,2 T untuk Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menduga dana tersebut akan dipakai untuk kegiatan Formula E.

KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi
Indonesia
KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi

KIB mematangkan konsep dan visi misi terlebih dahulu sehingga capres ditentukan pada akhir, terlebih banyak parameter yang juga dijadikan pertimbangan.

Waspada, 3 Hari Berturut-turut Pasien Baru COVID-19 di Atas 4 Ribu
Indonesia
Waspada, 3 Hari Berturut-turut Pasien Baru COVID-19 di Atas 4 Ribu

Kasus konfirmasi COVID-19 pada hari ini, Kamis (3/11) mencapai 4.951.

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur dan Wagub Banten
Indonesia
MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur dan Wagub Banten

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan korupsi dana operasional gubernur dan wakil gubernur Banten ke Kejaksaan Tinggi Banten, Senin 14 Februari 2022.

Punya 50 Juta Penduduk, Generasi Muda Jabar Diajak Perbaiki Kesehatan Lingkungan
Indonesia
Punya 50 Juta Penduduk, Generasi Muda Jabar Diajak Perbaiki Kesehatan Lingkungan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak generasi muda bergerak dan berinovasi dalam menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.