Komite I DPD Beberkan Lima Dampak Penundaan Pemilu 2024 Ilustrasi kotak suara Pemilu. ANTARA/HO-KPU.go.id

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapkan jadwal KPU oleh DPR. Usulan menunda pemilu itu dihembuskan wakil ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.

Usulan itu pun di respons pimpinan partai politik lain seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Kendati demikian banyak pula pihak tidak setuju wacana penundaan itu.

Baca Juga

JK: Penundaan Pemilu Pelanggaran Terhadap Konstitusi

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik membeberkan lima dampak penundaan Pemilu 2024 terhadap demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Pertama, kata dia, munculnya ketidakpastian dalam politik.

"Kalau memburuk kan nanti pemilunya tunda lagi, kan repot, tidak ada kepastian, ini malah berbahaya," ujar Abdul di acara webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).

Kemudian yang kedua, penundaan pemilu dapat berdampak pada mandeknya demokrasi. Penyelenggaraan pemilu, menurut Abdul, bisa mengalami demotivasi karena tidak fokus mempersiapkan jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

"Mereka (penyelenggara pemilu) tidak fokus mempersiapkan tahapan karena ketidakpastian ini," tegasnya.

Ketiga, penundaan pemilu membahayakan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut dia, penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden, membuat bangsa Indonesia kembali pada tahun 1945 hingga 1960-an di mana eksekutif menjadi pusat kekuasaan.

Baca Juga

Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi

Dominasi eksekutif ini akan mengakibatkan legislatif maupun yudikatif disfungsi dan ketergantungan pada eksekutif tirani mayoritas.

"Di mana pemegang kekuasaan mengabaikan kelompok minoritas yang ditandai oleh adanya sentralisasi kekuasaan dan pengabaian rasionalitas," jelasnya.

Keempat, penundaan pemilu bakal memunculkan dilema lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini karena semua lembaga negara yang dipilih melalui pemilu, sudah berakhir masa jabatannya pada 2024 sehingga terjadi kekosongan pemerintahan.

"Terakhir, penundaan pemilu bisa menimbulkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat" kata Abdul. (Knu)

Baca Juga

Cak Imin dan Zulhas Usul Pemilu 2024 Ditunda, Kader Menolak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Stasiun Cikarang Layani KA Jarak Jauh Mulai 1 Februari 2022, Cek Jadwalnya
Indonesia
Stasiun Cikarang Layani KA Jarak Jauh Mulai 1 Februari 2022, Cek Jadwalnya

Untuk memberikan alternatif layanan transportasi darat khususnya kereta api jarak jauh (KAJJ) bagi masyarakat Cikarang dan sekitarnya, mulai 1 Februari 2022 Stasiun Cikarang melayani naik dan turun penumpang KAJJ.

Perihal Taiwan, Indonesia Dorong AS dan Tiongkok Kurangi Ketegangan
Indonesia
Perihal Taiwan, Indonesia Dorong AS dan Tiongkok Kurangi Ketegangan

Indonesia mendorong semua pihak untuk melakukan langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi, sebagai respon atas kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taiwan.

Minyak Goreng Jadi Pemicu Inflasi di April 2022
Indonesia
Minyak Goreng Jadi Pemicu Inflasi di April 2022

Selain minyak goreng, komoditas daging ayam dan ikan segar juga mendorong terjadinya inflasi pada April dengan andil masing-masing 0,09 persen dan 0,04 persen.

Golkar Usul Masa Kampanye Selama 75 sampai 90 Hari
Indonesia
Golkar Usul Masa Kampanye Selama 75 sampai 90 Hari

Apabila tahapan Pemilu 2024 dipersingkat maka akan banyak waktu digunakan untuk urusan pemerintahan.

Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur
Indonesia
Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, akan ancaman gempa bumi hingga tsunami.

Viral Pengemudi Pelat RFH Pukuli Anak Anggota DPR, Berawal dari Serempetan
Indonesia
Viral Pengemudi Pelat RFH Pukuli Anak Anggota DPR, Berawal dari Serempetan

Zulpan menjelaskan kasus pemukulan ini berawal dari adanya aksi serempetan di jalan antara mobil korban dengan pelaku.

Data Terbaru, Ginjal Akut di DKI Sebanyak 135 Kasus dan 63 Anak Meninggal
Indonesia
Data Terbaru, Ginjal Akut di DKI Sebanyak 135 Kasus dan 63 Anak Meninggal

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat ada 135 anak yang terinfeksi gangguan ginjal akut misterius di Jakarta. Data tersebut dari periode bulan Januari hingga 27 Oktober 2022.

Komnas HAM Kumpulkan Keterangan dari Keluarga Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Kumpulkan Keterangan dari Keluarga Brigadir J

"Khususnya soal foto, soal video. Dan yang paling penting dalam konteks itu adalah konteksnya. Jadi foto itu diambilnya bagaimana, konteksnya apa, ya penjelasan dari keluarga apa itu yang penting," katanya.

Viral Pernyataan Bupati Karanganyar Tak Percaya Omicron, Ganjar: Jangan Seperti Itu
Indonesia
Viral Pernyataan Bupati Karanganyar Tak Percaya Omicron, Ganjar: Jangan Seperti Itu

Media sosial dihebohkan video pidato Bupati Karanganyar Juliyatmono, yang meminta warga menganggap COVID-19 varian Omicron tidak ada, Selasa (15/2).

Golkar Usung Ganjar, Suara PDIP Turun
Indonesia
Golkar Usung Ganjar, Suara PDIP Turun

Bila Golkar mencalonkan Ganjar, maka suara PDIP menjadi turun dari 25 persen (variabel kontrol) menjadi 18 persen.