Komisioner KPU Minta Masa Jabatan Ditambah Sampai Pemilu 2024 Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah dan DPR memperpanjangan masa jabatan penyelenggara Pemilu di daerah. Pergantian komisioner KPU di daerah dikawatirkan akan mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Kata KPU Soal NIK Jokowi Muncul ke Publik

"Kami berharap ini agar bisa diperpanjang. Saya tidak tahu mungkin apakah secara regulasi peraturan perundang-undangannya itu kita bisa diskusikan. Tetapi sekali lagi bahwa ini penting untuk kita pertimbangkan untuk diperpanjang bapak ibu sekalian," kata Ilham.

Ilham menjelaskan, terdapat anggota KPU provinsi, kabupaten dan kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024. Rinciannya, 24 satuan kerja (satker) tingkat KPU provinsi dengan jumlah 136 anggota, yang berakhir masa jabatan di tahun 2023. Sementara di tahun 2024, sebanyak sembilan satker dengan jumlah 49 anggota.

"Satker yang kemudian akan ada akhir masa jabatan di tahun 2023 itu ada 15 satker dengan berjumlah 81 orang, kemudian untuk bulan Juni 1 satker dengan jumlah 5 orang, Juli 2 satker 14 orang, agustus 5 satker 31 orang, september 1 satker dan 5 orang. Jadi totalnya di tahun 2023 itu ada 24 satker yang kami harus lakukan rekrutmen bagi KPU Provinsi," ujarnya.

KPU. (Foto: Antara)
Caption

Di tahun 2024, kata Ilham, KPU harus merekrut 9 satker. Kemudian ada 1 satker untuk provinsi di tahun 2025 yang juga harus direkrut KPU. Kemudian Kabupaten/kota tahun 2023 ada 317 satker karena masa jabatannya berakhir.

"Orangnya ada 1.185. Tahun 2024 ada 196 satker, orangya ada 980 orang," imbuhnya.

Ilham melanjutkan, berkaca pada pengalaman 2019 lalu, ada satker- satker yang baru saja dilakukan rekrutmen atau pergantian terjadi menjelang atau satu hari sesudah hari H.

"Nah ini tentu menjadi kendala buat kita karena pengalaman kemudian mereka juga tidak mengikuti proses tahapan 2019, mereka hanya ikut ketika menjelang hari H, tentu ini menjadi kendala," kata Ilham. (Pon)

Baca Juga:

KPU Diminta Siapkan Skenario Jika 2024 Pandemi COVID-19 Belum Berakhir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hajatan Saat PPKM Bakal Langsung Dibubarkan
Indonesia
Hajatan Saat PPKM Bakal Langsung Dibubarkan

Acara hajatan melanggar SE Wali Kota Solo Nomor 067/03 tentang PPKM. Selama PPKM acara hajatan tidak dibolehkan apapun alasannya.

Polres Klaten Selidiki Raibnya Saldo Rekening ASN di Bank Jateng
Indonesia
Polres Klaten Selidiki Raibnya Saldo Rekening ASN di Bank Jateng

Sejumlah saldo rekening Bank Jateng milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tiba-tiba raib

Penanggulangan Sampah Masih Jadi PR Pemkot Bandung
Indonesia
Penanggulangan Sampah Masih Jadi PR Pemkot Bandung

Kota Bandung masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus dibereskan terlebih dahulu.

Bangun Pompa Ancol Sentiong Rp437 miliar, Banjir di Jakarta Diharapkan Berkurang
Indonesia
Bangun Pompa Ancol Sentiong Rp437 miliar, Banjir di Jakarta Diharapkan Berkurang

Proyek rumah pompa, dibiayai dengan menggunakan skema APBN senilai Rp437 miliar, dan sifatnya adalah tahun jamak atau multiyears contract sejak tahun 2020 hingga 2022.

Wapres Tinjau PTM di Tangerang Banten
Indonesia
Wapres Tinjau PTM di Tangerang Banten

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Tangerang berlaku level tiga pada 14-20 September 2021, sehingga sejumlah sekolah boleh menyelenggarakan PTM terbatas dengan ketentuan yang berlaku.

10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir
Indonesia
10.596 Rumah di Kapuas Hulu Terendam Banjir

Banjir yang terjadi pada 2-3 Oktober 2021, kata Gunawan, merupakan banjir yang terjadi setelah banjir besar tahun 2020.

Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris
Indonesia
Pemerintah Nyatakan KKB Papua sebagai Teroris

Pemerintah melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teror.

Punya Bukti Kuat, PSI Optimistis Menangkan Gugatan Viani Rp 1 Triliun
Indonesia
Punya Bukti Kuat, PSI Optimistis Menangkan Gugatan Viani Rp 1 Triliun

"Tapi kalau kami sih optimis karena kami punya bukti-bukti yang kuat dan sudah sesuai prosedur di internal partai juga," kata Michael di DPD Golkar DKI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/10).

PSI DKI Apresiasi Kesigapan Anak Buah Anies Tangani Banjir
Indonesia
PSI DKI Apresiasi Kesigapan Anak Buah Anies Tangani Banjir

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan jajarannya dalam menangani banjir di Ibu Kota.

Komite II DPD Kebut Penyusunan RUU Perubahan Energi
Indonesia
Komite II DPD Kebut Penyusunan RUU Perubahan Energi

Jangan sampai RUU ini nantinya dimanfaatkan oleh segelintir orang