Komisi XI Tunggu Fatwa MA Terkait Calon Anggota BPK Gedung Mahkamah Agung (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Komisi XI DPR menyatakan proses seleksi dan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Komisi Keuangan DPR adalah proses biasa seperti halnya uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat negara lainnya.

Anggota Komisi XI DPR Fauzi H Amro mengatakan, prosesnya seleksi tersebut bukan sekali dua kali diselenggarakan di Komisi XI DPR. Karena itu, menurutnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Terpenting, siapapun calon anggota BPK RI yang terpilih nantinya mendapatkan legitimasi.

Baca Juga:

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

"Prosesnya biasa saja, dilaksanakan sesuai prosedur. Komisi XI juga sudah beberapa kali melakukan fit and proper test, seperti misalnya pemilihan (Deputi) Gubernur Bank Indonesia. Artinya ini bukan pertama atau kedua, sudah sering," kata Fauzi Amro saat dihubungi, Rabu (4/8).

Ia mengungkapkan, keputusan rapat internal Komisi XI DPR pada akhir Juni 2021, menyampaikan ada 16 calon anggota BPK yang lolos dan akan mengikuti tes fit and proper test. Usai membuka masukan masyarakat, Komisi IX selanjutnya meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

"Komisi XI meminta Fatwa Mahkamah Agung terhadap 16 nama (calon). Dari Komisi XI, surat disampaikan ke pimpinan DPR, dari pimpinan nanti yang berkirim (meneruskan) ke Mahkamah Agung. Surat sudah dikirim ke pimpinan (DPR) beberapa hari lalu," jelas politisi NasDem itu.

Anggota DPR Dapil I Sumatera ini menambahkan, permintaan Fatwa MA itu dilakukan sesuai dengan prosedur, termasuk surat yang disampaikan ke Pimpinan DPR untuk diteruskan ke MA. Di tangan MA itulah nantinya yang akan memberikan penilaian terhadap 16 calon anggota BPK, lolos tidaknya sebagai calon anggota BPK.

Ke-16 calon itu adalah Dadang Suwarna, Dori Santosa, Encang Hermawan, Kristiawanto, Shohibul Imam, Nyoman Adhi Suryadnyana, R. Hari Pramudiono, dan Muhammad Komarudin. Selanjutnya Nelson Humiras Halomoan, Widiarto, Muhammad Syarkawi Rauf, Teuku Surya Darma, Harry Zacharias Soeratin, Blucer Welington Rajagukguk, Laode Nusriadi, dan Mulyadi.

Mengenai aspirasi Koalisi #SaveBPK yang menyatakan telah mendengar hasil kajian Badan Keahlian DPR RI yang menyimpulkan dua nama caalon, Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi tidak dapat mengikuti proses pemilihan anggota BPK, Fauzi Amro menyatakan masih menunggu Fatwa MA.

Baca Juga:

Kejagung Terus Periksa Saksi Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Sebab Fatwa MA nantinya secara komprehensif memberikan penilaian. Termasuk dari hal mendasar dari keseluruhan calon anggota BPK, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi.

"Ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Kita tunggu nanti Fatwa dari MA seperti apa," imbuhnya.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI pada September 2021 akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap satu calon anggota BPK. Hal itu sejalan dengan berakhir masa jabatan Prof Dr Bahrullah Akbar yang dalam web BPK tercatat sebagai Anggota V BPK RI. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Autopsi Selesai, Terduga Pelaku Teror ZA Bakal Dimakamkan di Pondok Ranggon
Indonesia
Autopsi Selesai, Terduga Pelaku Teror ZA Bakal Dimakamkan di Pondok Ranggon

Pelaku teror masuk melalui pintu belakang Mabes Polri melewati pos penjagaan. Kepada petugas, wanita tersebut menanyakan kantor pos yang berada di Mabes Polri.

Pemasok Senjata KKB di Intan Jaya Diciduk Satgas Nemangkawi
Indonesia
Pemasok Senjata KKB di Intan Jaya Diciduk Satgas Nemangkawi

Yang bersangkutan mengaku mulai membeli senpi sejak tahun 2017

Pemprov DKI Ajak Daerah Penyangga Jakarta Maksimalkan Aturan Uji Emisi
Indonesia
Pemprov DKI Ajak Daerah Penyangga Jakarta Maksimalkan Aturan Uji Emisi

DKI masih fokus dulu untuk Jakarta sampai menunggu progres diskusi dengan daerah penyangga

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Jabar Juara Dua Peparnas Papua, Bunda Angkat Besi Tetap Bangga
Indonesia
Jabar Juara Dua Peparnas Papua, Bunda Angkat Besi Tetap Bangga

Jawa Barat harus puas meraih gelar juara kedua Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua.

Pemkot Tangerang Sulap Mobil Dinas Jadi Mobil Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemkot Tangerang Sulap Mobil Dinas Jadi Mobil Jenazah COVID-19

"Untuk evakuasi jenazah ke TPU Selapajang, baik COVID-19 maupun non corona," ujar Arif di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (15/7).

Menteri Yaqut Janji Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun 2022
Indonesia
Menteri Yaqut Janji Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun 2022

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap pandemi segera selesai dan tahun depan haji bisa diselenggarakan dalam kondisi lebih baik

Pengungkapan Sabu-sabu 1,129 Ton Selamatkan 5,6 Juta Jiwa
Indonesia
Pengungkapan Sabu-sabu 1,129 Ton Selamatkan 5,6 Juta Jiwa

Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat membekuk tujuh tersangka dan menyita 1,129 ton sabu-sabu senilai triliunan rupiah.

Merasa Dilangkahi, Lukas Enambe Adukan Penunjukan Plh ke Jokowi
Indonesia
Merasa Dilangkahi, Lukas Enambe Adukan Penunjukan Plh ke Jokowi

Lukas Enembe juga mengingatkan warga Papua agar tak terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial. Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu tak ingin kondisi di Papua dimanfaatkan kelompok tertentu.

Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang
Indonesia
Terima RUU APBN dari Presiden, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Jaga Rasio Utang

“Dalam pembahasan tersebut, DPR RI dan Pemerintah menyadari bahwa RAPBN 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Oleh karena itu diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2022,” kata Puan.