Komisi VIII tidak akan Bahas RUU Sisdiknas Jika Frasa Madrasah Hilang Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar di salah satu Madrasah Diniyah di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (14/7/2020). ANTARA JABAR/Dedhez Anggara

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menuai kontroversi karena diduga tidak mencantumkan frasa 'madrasah' sebagai jenis-jenis pendidikan di Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mendesak Kemendikbudristek untuk memasukkan Madrasah sebagai bagian tak terpisahkan dari RUU Sisdiknas.

Baca Juga

Hilangnya Kata Madrasah Dalam Revisi UU Sisdiknas Tuai Kontroversi

"Madrasah adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sejarah Madrasah bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak ada alasan memisahkan Madrasah dari RUU Sisdiknas," kata Yandri di Jakarta, Selasa (29/3).

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Dok/Man
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Dok/Man

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, selama frasa madrasah belum masuk maka draf RUU Sisdiknas yang disusun Kemendikbudristek ini tidak layak dan karena itu tidak perlu dibahas oleh DPR

"PAN menegaskan 100 persen akan menolak RUU Sisdiknas ini kalau frasa Madrasah tidak ada," tegasnya.

Menurut Yandri, alih-alih menghilangkan seharusnya RUU Sisdiknas justru lebih memperkuat madrasah sebagai satuan pendidikan yang mengkolaborasikan pendidikan agama Islam dan pendidikan sains. Apalagi, sudah banyak madrasah unggulan dengan prestasi yang luar biasa.

Baca Juga

BIN Vaksinasi Pelajar Ponpes dan Madrasah, BG Turun Gunung

Seperti misalnya Madrasah Insan Cendekia yang "prestasinya melampaui sekolah-sekolah umum. Seharusnya RUU Sisdiknas memperkuat peran madrasah agar lebih adaptif dengan perkembangan teknologi," ungkapnya

Karena itu Yandri meminta penyusunan RUU Sisdiknas lebih transparan dan melibatkan berbagai pihak seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) agar sistem pendidikan Indonesia nantinya bisa lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

"RUU Sisdiknas ini sangat strategis karena berkaitan dengan ikhtiar kita mempersiapkan generasi masa depan. Sehingga harus terbuka, transparan dan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam Pasal 17 dan 18 UU Sisdiknas yang saat ini berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003), madrasah disebut sebagai salah satu bentuk pendidikan, baik di tingkat dasar, pertama, maupun menengah. Sementara dalam draf revisi UU Sisdiknas yang beredar, tak ada satu pun kata 'madrasah'. (Pon)

Baca Juga

Kemenag Salurkan Rp 1,3 Triliun Bagi Siswa Madrasah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya memahami ketidaktahuan warga soal adanya aturan ganjil genap di masa penerapan PPKM Level 4.

Harapan Kemenag Usai Keberangkatan Jemaah Umrah Resmi Ditunda
Indonesia
Harapan Kemenag Usai Keberangkatan Jemaah Umrah Resmi Ditunda

Harapan lainnya, agar imbauan ini diberlakukan kepada seluruh rencana penerbangan ke luar negeri

PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza
Indonesia
PDIP Nilai Anies Hanya Berteori Atasi Banjir, Begini Respons Wagub Riza

Menurutnya, membangun Jakarta memang harus ada campur tangan masyarakat. Terlebih pemerintah dapat menindaklanjuti apa usulan yang disampaikan. Karena Jakarta ini merupakan kota kolaborasi.

Calo Jual Tiket Formula E di Bawah Harga Resmi
Indonesia
Calo Jual Tiket Formula E di Bawah Harga Resmi

"Yang circuit (festival) Rp 350 ribu aja nih kalau mau," ucap calo tersebut.

Dua Rumah Sakit COVID-19 di Jakarta Dikosongkan karena Tak Ada Pasien
Indonesia
Dua Rumah Sakit COVID-19 di Jakarta Dikosongkan karena Tak Ada Pasien

Pasien COVID-19 yang dirawat di Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput sudah tidak ada lagi, sejak Senin (30/8).

Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp 2 Triliun ke IKPP
Indonesia
Bank DKI Pimpin Kredit Sindikasi Senilai Rp 2 Triliun ke IKPP

Bank DKI memimpin kredit investasi secara sindikasi senilai Rp 2 triliun ke PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP). Kredit sindikasi ini melibatkan 12 Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya.

Ini Aturan Masuk Mal, Restoran dan Cafe di Kota Bandung
Indonesia
Ini Aturan Masuk Mal, Restoran dan Cafe di Kota Bandung

Kendati demikian, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengunjung dan para pengusaha mal, pusat perbelanjaan, restiran, dan cafe.

Perkara Pesawat Susi Air Dikeluarkan Dari Hanggar Malinau
Indonesia
Perkara Pesawat Susi Air Dikeluarkan Dari Hanggar Malinau

Kontrak Susi Air dengan Pemkab Malinau terkait penggunaan hanggar itu berakhir per 31 Desember 2021. Susi Air membayar sekitar Rp 33 juta per bulan untuk sewa hanggar.

Bekas Direktur Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dirjen Kominfo
Indonesia
Bekas Direktur Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dirjen Kominfo

Bekas Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden 2019 resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP).

Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK
Indonesia
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK

Mulanya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pemberian sejumlah uang yang akan dilakukan oleh pihak swasta Muara Perangin Angin ke penyelenggara negara.