Komisi VIII Beberkan Sejumlah Kekurangan dalam Penyelenggaraan Haji 2022 Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily

MerahPutih.com - Komisi VIII DPR RI memberikan catatan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang dilaksanakan Kementerian Agama (Kemenag).

"Dalam penyelenggaraan haji yang digelar setelah dua tahun pandemi COVID-19, kami mencatat masih ada kekurangan yang dirasakan para jemaah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan di Jakarta, Rabu (13/7).

Catatan pertama menurut dia, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan, karena biaya yang pada tahun-tahun sebelumnya sebesar pada kisaran 1.500 SAR, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.500 SAR.

Baca Juga:

Wapres Tiba di Tanah Air, 4 Ribuan Jemaah Haji Lainnya Menyusul Jumat

Hal itu menurut dia tidak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan para jemaah, karena pelayanan jemaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kedua menurut dia, jarak tenda di Mina dengan jamarah masih jauh yaitu hingga tujuh kilometer sehingga menguras stamina jemaah.

"Seharusnya dengan kapasitas terbatas, penempatan jemaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya. Banyak jemaah yang kena dehidrasi dan kelelahan," ujarnya, dikutip Antara.

Dia menjelaskan, catatan ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jemaah yang belum diperbaharui sehingga pelayanan tenaga kesehatan dalam melayani jemaah masih menggunakan rekam medis tahun 2020.

Hal tersebut menurut dia berpengaruh terhadap layanan kesehatan jemaah namun secara umum pelayanan kesehatan sudah baik walaupun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang pada umumnya dirasakan jemaah seperti batuk, pilek dan sesak napas.

"Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jemaah. Banyak jemaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama ibadah haji (KBIH) tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya. Hal ini perlu difasilitasi Kementerian Agama," katanya.

Baca Juga:

Jemaah Haji akan Mendapatkan Air Zamzam saat Tiba di Indonesia

Ace mengatakan, persoalan teknis seperti koper jemaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak, perlu perhatian pihak yang berwenang.

Dia juga menilai, masalah-masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain terkait sengkarut Haji Furoda, walaupun kewenangan pemerintah Arab Saudi, namun menyangkut dengan jemaah haji Indonesia. Karena itu menurut dia harus dipastikan bahwa tidak ada calon jemaah haji Indonesia yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan.

"Selain itu, soal perlu adanya standar pelayanan minimal yang diterapkan untuk penyelenggara haji khusus atau ONH plus. Hasil pengawasan kami, satu pihak dengan yang lainnya berbeda-beda, ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan," ujarnya.

Dia berharap agar persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang lebih jauh panjang.

Menurut dia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama harus segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota, penjajakan kontrak akomodasi dan konsumsi lebih awal dan lain-lain.

Di sisi lain dia menilai, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 secara umum telah berjalan dengan lancar, karena Indonesia telah mengirimkan jemaah haji dalam jumlah yang cukup besar dan merupakan negara muslim terbesar dunia yang mengirimkan jemaahnya.

Menurut dia secara umum, aspek layanan penginapan jemaah, konsumsi jemaah selama di Mekkah, Arafah, Mina, Mudzdalifah (Armuzna) dan Madinah disediakan dengan baik, transportasi, berjalan sesuai tahapannya.

Ace mengatakan, Komisi VIII DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kemenag untuk mengevaluasi secara keseluruhan terhadap pelaksanaan haji tahun 2022, setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali dari tanah suci. (*)

Baca Juga:

Pulang dari Arab Saudi, Kesehatan Jemaah Haji Bakal Dipantau Selama 21 Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggota DPR Minta Pemerintah Investigasi Munculnya Wabah PMK
Indonesia
Anggota DPR Minta Pemerintah Investigasi Munculnya Wabah PMK

Anggota DPR Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah menginvestigasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan munculnya wabah PMK pada ternak.

Komite I DPD Beberkan Lima Dampak Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Komite I DPD Beberkan Lima Dampak Penundaan Pemilu 2024

Anggota Komite I DPD RI, Abdul Kholik, mengungkapkan lima dampak penundaan Pemilu 2024 terhadap demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Pertama, kata dia, munculnya ketidakpastian dalam politik.

Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona
Indonesia
Kasus COVID-19 di DPR, 142 Orang Terkonfirmasi Positif Corona

"Jadi untuk hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97 kemarin sore ditambah 45 orang jadi 142 orang," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).

Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Blacklist Adhi Karya pada Proyek di Ibu Kota

"Saya akan minta Pemprov DKI untuk blacklist," kata M Taufik di Jakarta, Rabu (24/11).

Menteri PPPA Minta Aparat Hukum Maksimal Pelaku Pencabulan Santriwati di Ponpes
Indonesia
Menteri PPPA Minta Aparat Hukum Maksimal Pelaku Pencabulan Santriwati di Ponpes

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong, aparat penegak hukum menghukum maksimal pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren di Depok, Jawa Barat.

Penambahan Kasus COVID-19 Catatkan Angka Terendah Sejak 1 Februari
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Catatkan Angka Terendah Sejak 1 Februari

Pemerintah menghapus syarat tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

PTM Sebulan Berjalan Tanpa Kasus COVID-19, Gibran Tingkatkan Tes PCR pada Siswa
Indonesia
PTM Sebulan Berjalan Tanpa Kasus COVID-19, Gibran Tingkatkan Tes PCR pada Siswa

"Kita bersyukur PTM di Solo berjalan lancar. Tidak ditemukan kasus COVID-19 di sekolah," kata Gibran, Sabtu (16/10).

PSI Tagih Janji Anies untuk Warga Kepulauan Seribu
Indonesia
PSI Tagih Janji Anies untuk Warga Kepulauan Seribu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan keadilan nampaknya belum hadir di wilayah Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Pantau Penyakit Kuku dan Mulut, Pemkot Bandung Awasi Jalur Masuk Ternak
Indonesia
Pantau Penyakit Kuku dan Mulut, Pemkot Bandung Awasi Jalur Masuk Ternak

Jika hewan ternak yang terjangkit penyakit kuku dan mulut dimakan dikhawatirkan berpengaruh negatif.

Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif
Indonesia
Kemendagri Tegaskan Pj Gubernur Aceh Bukan Perwira TNI Aktif

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan menegaskan tidak ada yang salah dengan pelantikan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.