Komisi IX Nyatakan RUU Minol Masih Wacana Minum alkohol buruk untuk kesehatanmu (Foto: Unsplash/Helena Lopes)

Merahputih.com - Komisi IX DPR menyatakan RUU minuman beralkohol yang dalam beberapa pekan terakhir ramai dibicarakan masih dalam tahap wacana.

"Ya RUU minuman beralkohol ini sampai saat ini masih bersifat wacana," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena dikutip Antara, Rabu (18/11).

Baca juga:

Sebaiknya Hentikan Mengonsumsi Alkohol

Hal ini disampaikan berkaitan dengan adanya penolakan dari beberapa perajin minuman beralkohol di NTT yang menyatakan bahwa jika UU itu disahkan maka akan mematikan perekonomian mereka.

Pembahasan soal RUU minuman beralkohol ini sudah pasti akan memakan waktu yang panjang dan pastinya pembahasan UU tersebut akan melibatkan berbagai pihak.

Ilustrasi Minuman Beralkohol
Ilustrasi Minuman Beralkohol. (Foto: Fixabay).

Selain itu, UU yang dibuat seharusnya tidak boleh mematikan usaha masyarakat yang selama ini telah dijalankan. Tetapi jika UU dibuat untuk membatasi atau mengatur bagaimana produksi minuman beralkohol benar-benar tepat, maka ia menyetujuinya.

"Jadi UU itu dibuat atau disahkan tentu kalau dalam konsep membatasi atau mengatur bagaimana produksi dan distribusi minol itu benar-benar tepat itu, oke. Tetapi kalau sampai membatasi usaha bahkan mengganggu hajat hidup orang banyak yang selama ini sudah hidup dengan baik dari produksi minuman beralkohol ini tentu tak bisa diterima," ujarnya.

Baca juga:

Konsumsi Alkohol Bahayakan Kesehatan Gigi dan Mulut

Apalagi, sebagaimana dikutip Antara, di NTT sendiri banyak sekali perajin minuman beralkohol tradisional yang selama ini menghidupi keluarganya bahkan menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi dengan hasil berjualan minuman beralkohol tradisional.

"Nah kami akan tetap menjaga agar wacana UU minuman beralkohol ini juga harus tetap memberikan ruang agar orang-orang NTT yang selama ini hidup dari produsen minuman beralkohol tradisional ini tetap bisa diatur sesuai dengan aturan tetapi tidak membuat mereka mati," tambah dia. (*)

Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
Baleg DPR Setujui Panja RUU Minol
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh
Indonesia
PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh

Ia menegaskan PKS akan tetap menjadi mitra kritis bagi Pemkot Solo terutama di tingkat DPRD, yang mana PKS Solo punya lima kursi.

Perbaikan Ekonomi di Kuartal III-2020 Diklaim Berlanjut di Kuartal IV-2020
Indonesia
Perbaikan Ekonomi di Kuartal III-2020 Diklaim Berlanjut di Kuartal IV-2020

Data kuartal ke kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 sudah mencapai 5,05 persen (q-to-q).

Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen
Indonesia
Aturan PPKM Mikro, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam, WFH Bisa 50 Persen

pusat perbelanjaan atau mal dapat beroperasi hingga pukul 21.000 waktu setempat.

DPRD Desak Pemprov DKI Carikan Solusi Pemotongan Kurban di Tengah Pandemi
Indonesia
DPRD Desak Pemprov DKI Carikan Solusi Pemotongan Kurban di Tengah Pandemi

Masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun baik saat pemotongan maupun pembagian.

KBM Tatap Muka di Jabar Berlaku di Wilayah Zona Hijau
Indonesia
KBM Tatap Muka di Jabar Berlaku di Wilayah Zona Hijau

Mantan Wali Kota Bandung itu menuturkan pemberlakuan KBM tatap muka pun harus secara bertahap mulai dari tingkat SMA sederajat,

Diangkut Pesawat Hercules, 54 Korban Bencana Gempa Sulawesi Barat Mengungsi ke Jateng
Indonesia
Diangkut Pesawat Hercules, 54 Korban Bencana Gempa Sulawesi Barat Mengungsi ke Jateng

Sebanyak 54 korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Majene dan Kota Mamuju, Sulawesi Barat, mengungsi ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Makna Paskah Bagi Sekjen PDIP
Indonesia
Makna Paskah Bagi Sekjen PDIP

Hasto menyatakan, peringatan Tri Hari Suci Paskah tidak hanya mengungkapkan karya penyelamatan Allah melalui jalan pengorbanan penuh kasih Yesus Kristus.

AJI Sebut Rezim Jokowi Rusak Warisan Reformasi
Indonesia
AJI Sebut Rezim Jokowi Rusak Warisan Reformasi

"Pemerintah Jokowi akan mewariskan legacy yang sangat buruk. Rezim ini merusak warisan yang sudah diberikan reformasi. Reformasi menghendaki pemberantasan korupsi dirusak oleh RUU KPK, dan sekarang mengesahkan Omnibus Law," tutup Abdul Manan

5 Kasus Mangkrak, KPK Digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Indonesia
5 Kasus Mangkrak, KPK Digugat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

MAKI berpandangan Indek Persepsi Korupsi turun ke angka 37 dari sebelumnya 40 sebagai penyumbang terbesarnya adalah KPK terkait isu revisi UU KPK.

Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo
Indonesia
Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada tiga restoran. Pemberian SP 1 tersebut dilakukan lantaran restoran hotel tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan (prokkes) saat jamuan buka puasa bersama.