Komisi IX DPR Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah Dua WNAberjalan untuk mengikuti proses karantina setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz

MerahPutih.com - Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibatnya, ratusan penumpang kedatangan luar negeri, baik WNI maupun WNA lolos dari karantina.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait mafia karantina. Netty menduga, mafia karantina melibatkan orang dalam Bandara Soetta.

"Periksa juga seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang. Sulit diterima kalau mafia karantina kesehatan ini tidak melibatkan orang dalam," kata Netty kepada wartawan, Rabu (28/4).

Baca Juga:

Pensiunan ASN Pemprov DKI Jadi Tersangka Kasus Karantina WN India

Netty mengatakan, kasus dugaan mafia karantina ini sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, besar kemungkinan masih ada kasus serupa yang belum berhasil terungkap.

"Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dari mana tersangka mendapatkan kartu pas Disparekraf DKI Jakarta dan apakah tersangka dibantu jaringannya di bandara? Ini harus diungkap seluruhnya," ujarnya.

"Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya pada tersangka saja, karena pasti akan terjadi lagi," kata Netty menambahkan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: pks.id
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher. Foto: pks.id

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah memperketat akses masuk dan screening ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat.

Ia tak ingin pemerintah kecolongan dan kasus COVID-19 kembali melonjak, bahkan seperti India.

"Bisa dibayangkan apabila mereka bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita juga sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dengan sumberdaya yang terbatas seperti vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lain," ujarnya.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020, WNA yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki antara lain visa kunjungan, kitas, hingga kitap. Selain itu, menunjukkan hasil negatif COVID-19 di negara asal sebelum berangkat.

Bagi WNI apabila hasil tes PCR negatif COVID-19, mereka tetap harus melaksanakan karantina mandiri di hotel selama 5 hari di Wisma Pademangan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.

Sementara itu, WNA yang negatif COVID-19 diminta karantina mandiri di hotel repatriasi yang telah mendapatkan sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.

Baca Juga:

Polri Diminta Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta

Polisi menyebut seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD yang pulang dari India lolos dari ketentuan mengikuti karantina pencegahan COVID-19, usai membayar uang Rp6,5 juta.

Uang itu diberikan JD kepada S dan RW yang diduga membantu pengurusan segala keperluan sehingga tak perlu mengikuti karantina kesehatan. S dan RW sendiri mengaku-ngaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Andalkan Kampung Tangguh untuk Tekan Penyebaran Corona
Indonesia
Polda Metro Andalkan Kampung Tangguh untuk Tekan Penyebaran Corona

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendatangi Kampung Tangguh di Mangga Dua Selatan, Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

Tekanan PPKM Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bakal Capai 5 Persen
Indonesia
Tekanan PPKM Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bakal Capai 5 Persen

revisi target pertumbuhan ekonomi penting dilakukan agar postur APBN tetap terjaga dari sisi transparansi dan akuntabilitasnya agar tetap bisa kredible.

Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa
Indonesia
Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa

Di tengah pandemi yang membatasi interaksi, sejumlah perusahaan e-commerce memiliki karakteristik produk yang paling laku yang tidak beda jauh. Di Tokopedia, Bukalapak dan JDID, produk terlaris adalah aksesoris ponsel, perlengkapan rumah, baju, hobbies and colllection, serta perawatan tubuh.

Transaksi Keuangan Digital Bakal Capai Rp 370 Triliun di 2021
Indonesia
Transaksi Keuangan Digital Bakal Capai Rp 370 Triliun di 2021

Tiga lini ekonomi digital yang diperkirakan akan tumbuh pesat adalah e-commerce, uang elektronik (e-money),dan layanan perbankan digital (digital banking).

[HOAKS atau FAKTA] : Jengkol & Pete Sebabkan Stroke, Obatnya Tusuk Jari Sampai Berdarah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jengkol & Pete Sebabkan Stroke, Obatnya Tusuk Jari Sampai Berdarah

Informasi hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.

Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme

Rizieq Shihab menolak saat kaitkan dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di kawasan Bekasi dan Condet, Jaktim.

99 Dari 151 Kelurahan di Kota Bandung Nihil Kasus COVID-19
Indonesia
99 Dari 151 Kelurahan di Kota Bandung Nihil Kasus COVID-19

Sedangkan Positifity Rate di Kota Bandung yaitu 0,14 persen. Angka tersebut terkendali, karena badan kesehatan dunia, WHO menetapkan di bawah 5 persen.

Belanja di Toko Kelontong Tetangga Sistem Sederhana Penyintas Pandemi
Indonesia
Belanja di Toko Kelontong Tetangga Sistem Sederhana Penyintas Pandemi

Dengan membeli produk UMKM dan toko kelontong maka kekuatan ekonomi baru akan muncul.

Tamara Bleszynski Laporkan Dugaan Penipuan dengan Kerugian Belasan Miliar
Indonesia
Tamara Bleszynski Laporkan Dugaan Penipuan dengan Kerugian Belasan Miliar

Bareskrim Polri belum menerima laporan artis Tamara Bleszyinski terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur

Postingan itu dimaksudkan untuk memberitahukan publik, semua fraksi DPRD DKI sepakat untuk mencopot Anies Baswedan.