Kebijakan KKP Dinilai Banyak Rugikan Nelayan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. (MP/John Abimanyu)

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menimbulkan banyak kerugian bagi nelayan.

Menurut Daniel, kebijakan larangan penggunaan alat tangkap berupa cantrang berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas nelayan.

"Bagaimana enggak mau menurun, misalkan di daerah Jawa, 16 pabrik industri saja tutup, dipaksa tutup karena bahan baku enggak ada," kata Daniel di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Wasekjen PKB ini menuturkan, sebesar 80 persen industri hilir di Belitung juga bangkrut akibat kebijakan yang tidak pro nelayan dari Menteri Susi.

"Kapal-kapal, seribuan kapal izinnya mendadak ilegal karena enggak diterbitkan. Kalau kapal-kapal enggak melaut, bagaimana bisa produksi?" tegasnya.

Ia membeberkan, selama tiga tahun terakhir Komisi IV telah melayangkan berbagai krikit kepada Menteri Susi agar merevisi dan mencabut kebijakan yang memberatkan nelayan.

"Kita juga sudah mendorong, ada dialog terbuka antara Menteri Susi dengan para nelayan dan itu belum juga terwujud," pungkas Daniel. (Pon)

Baca juga berita lain terkait kebijakan Menteri Susi dalam artikel: Menteri Susi Larang Penggunaan Cantrang



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH